Satu lagi Tenaga Kerja Indonesia dikabarkan meninggal akibat kerusuhan saat mengurus Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) yang terjadi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Arab Saudi, hari Minggu (9/6).
“Seorang lagi TKW asal NTB meninggal di RS Malik Fahad bernama Nuroh, setelah terinjak-njak di KJRI Jeddah, total meninggal dua orang,” ujar anggota Komisi IX DPR, Rieke Dyah Pitaloka, Selasa (11/6).
Informasi itu kata Rieke ia peroleh dari relawan di Jeddah. Ia mendesak pemerintah untuk tidak menutup-nutupi kejadian ini, termasuk penangkapan terhadap beberapa WNI atas tuduhan provokator.
“Pemerintah tolong jelaskan semua ini,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Sebelumnya, seorang WNI telah meninggal akibat insiden di KJRI di Jeddah, Arab Saudi. Korban meninggal belakangan diketahui bernama Marwah binti Hasan, 55 tahun dan berasal Bangkalan, Madura. Korban tersebut meninggal akibat berdesak-desakan di luar pagar Konjen RI.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat menyesalkan insiden tersebut. Bahkan, SBY pun menggelar rapat terbatas membahas insiden itu. Akhirnya diputuskan pemerintah mengirim tim ke KJRI Jeddah untuk segera menangani para TKI yang izin tinggalnya bermasalah atau overstay.
“Presiden tentu menyesalkan insiden ini. Dan ini sepatutnya tidak terjadi bilamana ada langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengntisipasi lebih awal. Dan tentu Pak Presiden meminta kepada jajaran di bawah Kemenlu yang menangani mereka yang overstay, bisa ditangani lebih baik dan cepat. Oleh karena itu, sudah diputuskan hari ini (kemarin) mengirim tim ke sana untuk mempercepat pengurusan SPLP,”jelas Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Kantor Presiden, kemarin.
Tim tersebut, lanjut Julian, berada di bawah komando Wamenkum dan HAM Denny Indrayana. Mereka akan segera bekerja untuk mempercepat proses pengurusan SPLP. Sebab, tercatat sebanyak 40 ribu TKI telah terdaftar untuk pengajuan SPLP tersebut. “Mudah-mudahan dengan koordinasi lebih baik antara Kemenlu, Kemenkum dan HAM dan Kemenakertrans bisa jadi lebih optimal dan efektif,” lanjutnya.
Julian menuturkan, pemerintah mendapat laporan dan masukan dari berbagai pihak terkait penyebab insiden kerusuhan. Dia tidak memungkiri jika salah satu penyebab terjadinya kisruh tersebut adalah minimnya fasilitas pelayanan terkait pengurusan SPLP. “Pemerintah telah berusaha tidak hanya membuka satu loket yang tidak hanya di KJRI Jeddah. Tapi juga di beberapa titik lain, dan pos lain yang juga bisa memfasilitasi SPLP,”jelasnya.
Di samping pembukaan loket-loket baru, kata Julian, pemerintah juga akan mempertimbangkan untuk menambah jumlah staf untuk pengurusan SPLP. Pemerintah, khususnya Kemenlu menyadari, kurangnya jumlah personil membuat pengurusan SPLP tidak bisa tertangani dengan maksimal. “Itu tentu dipertimbangkan (penambahan staf). Kemenlu juga sudah melihat salah satu kesulitan kita tidak bisa tertanganinya (SPLP) karena kekurangan jumlah personil di KJRI Jeddah,” imbuh dia.
Seperti diberitakan, kisruh di KJRI Jeddah berawal dari adanya pengumuman Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi mengenai pemberlakuan kebijakan amnesti/pemutihan bagi seluruh warga negara asing di Arab Saudi yang tidak memiliki izin tinggal. Melalui kebijakan yang berlaku mulai minggu kedua bulan Mei 2013 hingga 3 Juli 2013 itu, warga negara asing yang tidak memiliki dokumen dimungkinkan untuk pulang ke negara masing-masing secara mandiri tanpa harus membayar denda atau menjalani hukuman penjara atas pelanggaran peraturan izin tinggal dan izin kerja.
Pada saat yang sama, pemerintah Arab Saudi juga memberikan kesempatan kepada warga asing untuk mengurus izin tinggal dan bekerja secara legal di Arab Saudi, termasuk bagi mereka yang datang dengan visa umrah atau haji sebelum tanggal 3 Juli 2008. “Menurut Kemenlu RI, sampai dengan Sabtu tanggal 8 Juni warga Indonesia yang sudah mendaftar berjumlah 48.260 dan keseluruhannya telah diproses. Dari jumlah tersebut 12.877 sudah diserahkan dokumennya dan pada hari Senin lalu, akan kembali diserahkan sebanyak 5.000 dokumen.(rsn/ken/jpnn)
