BUKAN Rahmat Shah namanya kalau tak suka mengkritik. Anggota DPD RI asal pemilihan Sumut ini melontarkan kritiknya kepada kepala daerah yang masuk suka korupsi. Dari data yang dihimpun DPD RI, disebutkan hampir 70 persen kepala daerah di Indonesia, bermasalah dengan hukum, dan itu umumnya terkait korupsi.
Rahmat Shah
“Saya miris melihat mental dan moral pejabat saat ini. Harusnya, sebagai kepala daerah memiliki amanah dan tanggung jawab yang diberikan masyarakat,” kata penyandang geklara doktor itu saat menjadi narasumber dalam workshop ‘Mengawasi Sekaligus Menyemangati Birokrasi’ yang digelar Jawa Pos Prootonomi Institute (JPIP) bekerjasama dengan United States Agency for International Development (USAID) di Grand Aston City Hall Jalan Balaikota, Medan, Senin (10/6).
Menurut Rahmat, ada dua tipikal pemimpin yang tepat untuk dipilih, yaitu orang kaya tapi bukan untuk keluarga, kelompok, dan partainya, dan yang lain adalah orang kaya dengan pemikiran baik dan berguna, serta mau berkorban.
“Zaman sudah berubah. Saat ini rakyat tak lagi bisa dibodoh-bodohi atau ditakut-takuti. Maka itu hal-hal yang merugikan negara harus kita tindaklanjuti,” tegas Rahmat.
Dia mengaku sebagai pejabat dirinya banyak mendapat godaan. Oleh sebab itu dia mendesak hukuman bagi koruptor harus dilakukan secara benar dan merata. Berbicara dalam konteks penguatan birokrasi, dia sepakat audit birokrasi adalah PR pertama untuk memperbaiki mutu pemerintahan.
“Saya lihat sendiri banyak staf di pemerintahan saat bekerja asyik main catur atau ngutak-atik Blackbery. DPD tak pernah takut dan selalu menyuarakan temuan ini kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” kata Rahmat yang tampil sebagai pembicara workshop JPIP-USAID bersama Kepala BPKP Prof Dr Mardiasmo, Wakil Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki, Staf ahli MenPAN-RB Rusdianto, Deputi-IV UKP4 Tara Hidayat, dan anggota DPR asal Sumut, Yasona Laoly. (ila)
BUKAN Rahmat Shah namanya kalau tak suka mengkritik. Anggota DPD RI asal pemilihan Sumut ini melontarkan kritiknya kepada kepala daerah yang masuk suka korupsi. Dari data yang dihimpun DPD RI, disebutkan hampir 70 persen kepala daerah di Indonesia, bermasalah dengan hukum, dan itu umumnya terkait korupsi.
Rahmat Shah
“Saya miris melihat mental dan moral pejabat saat ini. Harusnya, sebagai kepala daerah memiliki amanah dan tanggung jawab yang diberikan masyarakat,” kata penyandang geklara doktor itu saat menjadi narasumber dalam workshop ‘Mengawasi Sekaligus Menyemangati Birokrasi’ yang digelar Jawa Pos Prootonomi Institute (JPIP) bekerjasama dengan United States Agency for International Development (USAID) di Grand Aston City Hall Jalan Balaikota, Medan, Senin (10/6).
Menurut Rahmat, ada dua tipikal pemimpin yang tepat untuk dipilih, yaitu orang kaya tapi bukan untuk keluarga, kelompok, dan partainya, dan yang lain adalah orang kaya dengan pemikiran baik dan berguna, serta mau berkorban.
“Zaman sudah berubah. Saat ini rakyat tak lagi bisa dibodoh-bodohi atau ditakut-takuti. Maka itu hal-hal yang merugikan negara harus kita tindaklanjuti,” tegas Rahmat.
Dia mengaku sebagai pejabat dirinya banyak mendapat godaan. Oleh sebab itu dia mendesak hukuman bagi koruptor harus dilakukan secara benar dan merata. Berbicara dalam konteks penguatan birokrasi, dia sepakat audit birokrasi adalah PR pertama untuk memperbaiki mutu pemerintahan.
“Saya lihat sendiri banyak staf di pemerintahan saat bekerja asyik main catur atau ngutak-atik Blackbery. DPD tak pernah takut dan selalu menyuarakan temuan ini kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” kata Rahmat yang tampil sebagai pembicara workshop JPIP-USAID bersama Kepala BPKP Prof Dr Mardiasmo, Wakil Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki, Staf ahli MenPAN-RB Rusdianto, Deputi-IV UKP4 Tara Hidayat, dan anggota DPR asal Sumut, Yasona Laoly. (ila)
