DPRD Kota Medan mensahkan dan menandatangani persetujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan Tahun Anggaran 2012.
Kesepatakan ini diambil setelah semua fraksi dalam pendapatnya menerima dan menyetujui LKPD 2012 tersebut pada sidang paripurna DPRD Medan, Kamis (25/7). Namun, target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan dinilai terlalu tinggi, karena serapannyan
juga masih rendah.
“Target APBD Kota Medan pada tahun 2013 ini yang hampir mencapai Rp 4 triliun masih terlalu tinggi. Target ini sepertinya hanya sekedar pencitraan saja. Memang potensi masih ada, tapi serapannya di SKPD tidak terlalu besar, hanya sekitar 65 persen,” ujar Ketua Pansus LKPD Pemko Medan, Ahmad Arif.
Dijelaskannya, serapan anggaran setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) pada tahun 2012 lalu tidak sesuai dengan target. Serapannya rata-rata hanya mencapai 65 persen dari target. Jadi, target APBD Pemko Medan pada tahun 2013 ini sebesar Rp3,8 Triliun, diprediksi terlalu besar dan sulit untuk dicapai. “Target itu terlalu besar. Melihat kondisi di tahun 2012 lalu, layaknya target APBD Kota Medan hanya Rp 3 triliun. Tidak perlu ada target pencitraan, kalau nantinya juga tidak tercapai,” jelasnya.
Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, kegagalan Pemko Medan memenuhi target tersebut disebabkan oleh kinerja SKD yang kurang maksimal. Seringnya terjadi pergantian Kepala Dinas membuat target sulit tercapai. “Kedepan, kita berharap agar tidak ada lagi target pencitraan, tapi tidak tercapai,” harapnya.
Minimnya serapan APBD ini membuat Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS) menyarankan Pemko Medan untuk segera melakukan reformasi birokrasi secara jelas dan tegas. “Sebab Fraksi PDS menilai hingga sejauh ini sektor pelayanan publik belum dapat menghasilkan kinerja yang memuaskan,” ujar Sekretaris F-PDS, Budiman Panjaitan, saat membacakan pendapat fraksinya.
Budiman mengatakan reformasi birokrasi yang dimaksud tercakup dalam tiga persoalan mendasar, yakni masalah struktur kelembagaan, SDM birokrasi dan budaya mentalitas birokrasi. Karena pengembangan SDM menjadi kebutuhan dan langkah strategis bagi setiap pemerintahan daerah.
Menurutnya, substansi penting pengembangan SDM dan good governance adalah perubahan paradigma, sikap, nilai dan perilaku aparatur pemerintah. “Mereka harus berubah dari paradigma proyek, ke paradigma entrepreneur, dan prilaku terkotak-kotak ke prilaku teamwork,” katanya.
Namun sayangnya, tegas Budiman, saat ini prilaku birokrasi kita sangat memprihatinkan, terutama minimnya kehadiran jajaran pimpinan SKPD mulai dari Kadis, Kabag, Kaban bahkan para Camat dalam menghadiri kegiatan-kegiatan pemerintahan, seperti rapat paripurna.
Terkait masalah penerimaan pajak selama 2012 yang mengalami penurunan dari 2011, FPDS meminta agar hal tersebut tidak terjadi lagi di 2013 ini. “Pemko Medan harus memaksimalkan penerimaan pajak di tahun ini dengan cara membenahi semua kebocoran-kebocoran, termasuk memperbaiki aparatur penagihan pajak kita dan sistem administrasi perpajakan,” sebutnya.
Sedangkan, Ketua Fraksi Partai Golkar, Ferdinand Lumban Tobing, dalam pendapat fraksinya, juga meminta segera dilakukannya evaluasi terhadap kinerja SKPD di jajaran Pemko Medan. Evaluasi tersebut diminta dilakukan secara terus menerus dengan membuat kebijakan manajemen secara profesional melalui peningkatan kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
“Disamping itu, penempatan aparatur harus tetap mempertimbangkan kemampuan yang sesuai dengan bidangnya. Dari catatan Fraksi Golkar, sejumlah SKPD di Pemko Medan harus mendapat perhatian khusus terkait kinerja dan kualitas SDM-nya, yakni Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinsosnaker, dan lainnya,” kata Ferdinand.
Sedangkan untuk PAD Kota Medan, sambung Ferdinand, pada tahun mendatang Pemko Medan diminta menetapkan target secara wajar bagi SKPD-SKPD, agar dapat terealisasi. Selain itu, Pemko Medan juga harus mencari upaya terobosan agar penerimaan dapat teroptimal. “Namun juga harus diperhatikan, masyarakat jangan sampai terbebani dalam upaya meningkatkan PAD di tahun anggaran berjalan dan mendatang,” pungkas Ferdinand. (dek)
