Negosiasi Inalum Belum Capai Titik Temu

JAKARTA-

Pemerintah Indonesia terus mendorong penyelesaian akuisisi saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang hingga saat ini belum menemukan titik temu terkait negosiasi nilai buku dengan Nippon Asahan Alumunium Co Ltd (NAA).“Saat ini melakukan perundingan tahap akhir, dan masih berusaha untuk melakukan penyesuaian harga,” kata Menteri Perindustrian MS Hidayat, seusai melakukan rapat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perindustrian di Gedung DPR, Jakarta, Senin.

Hidayat mengatakan, selama kurang lebih dua minggu, kedua tim melakukan negosiasi dan dengan adanya negosisiasi tersebut kedua belah pihak menunjukkan itikad baik agar permasalahan nilai buku tersebut bisa segera diselesaikan.

Dalam proses negosiasi tersebut, lanjut Hidayat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga itut terlibat dengan NAA, dan diharapkan akan dihasilkan kesesuaian harga.“Sudah 10 hari mereka bekerja, kami harap ada kesesuaian sehingga bisa diputuskan dengan sempurna,” kata Hidayat.

Hidayat menjelaskan, pihaknya belum bisa memberikan berapa besaran angka yang sedang dinegosiasikan, namun pihaknya mengharapkan dari negosiasi tersebut dihasilkan keputusan yang disepakati kedua pihak.

Namun, lanjut Hidayat, apabila nantinya masih tidak ada kesepakatan antara kedua pihak, maka akan tetap berpegang pada rencana semula yang sesuai dengan ‘master agreement’ dimana transfer proyek tersebut tetap berlangsung dan pada 1 November 2013, Inalum beralih ke Indonesia.“Tapi nantinya kami akan membayar sesuai dengan apa yang telah kami perhitungkan, dan siap atau tidak siap, arbitrase yang akan memutuskan, yang tentunya kami semua harus mengikuti keputusan tersebut,” ujar Hidayat.

Terkait dengan roadmap pengembangan Inalum, Hidayat mengatakan, hal tersebut tidak bisa dilakukan terburu-buru, harus diambil alih terlebih dahulu baru dilakukan konsolidasi, dan dilanjutkan dengan pengembangan.“Nanti jika sudah diambil pemerintah, baru secara internal dibicarakan, pemerintah akan melakukan rapat untuk menentukan keikutsertaan daerah,” ujar Hidayat.

Proyek Inalum didukung aset dan infrastruktur dasar, seperti pembangkit listrik tenaga air dan pabrik peleburan aluminium berkapasitas 230-240 ribu ton per tahun. Inalum merupakan hasil kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Nippon Asahan Alumunium sejak 1975 yang akan berakhir pada tahun 2013 ini.

Berdasarkan perjanjian RI-Jepang pada 7 Juli 1975, kontrak kerja sama pengelolaan PT Inalum berakhir 31 Oktober 2013. Untuk mengambil alih perusahaan aluminium tersebut, pemerintah menyiapkan dana US$ 723 juta atau Rp7 triliun.

Saat ini pemerintah menguasai 41,13 persen saham Inalum, sedangkan sisanya dikuasai oleh NAA. Pemerintah Indonesia memiliki 41,13% saham Inalum, sedangkan Jepang memiliki 58,87% saham yang dikelola konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA). Konsorsium NAA beranggotakan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang mewakili pemerintah Jepang 50% dan sisanya oleh 12 perusahaan swasta Jepang. (net/bbs)

JAKARTA-

Pemerintah Indonesia terus mendorong penyelesaian akuisisi saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang hingga saat ini belum menemukan titik temu terkait negosiasi nilai buku dengan Nippon Asahan Alumunium Co Ltd (NAA).“Saat ini melakukan perundingan tahap akhir, dan masih berusaha untuk melakukan penyesuaian harga,” kata Menteri Perindustrian MS Hidayat, seusai melakukan rapat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perindustrian di Gedung DPR, Jakarta, Senin.

Hidayat mengatakan, selama kurang lebih dua minggu, kedua tim melakukan negosiasi dan dengan adanya negosisiasi tersebut kedua belah pihak menunjukkan itikad baik agar permasalahan nilai buku tersebut bisa segera diselesaikan.

Dalam proses negosiasi tersebut, lanjut Hidayat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga itut terlibat dengan NAA, dan diharapkan akan dihasilkan kesesuaian harga.“Sudah 10 hari mereka bekerja, kami harap ada kesesuaian sehingga bisa diputuskan dengan sempurna,” kata Hidayat.

Hidayat menjelaskan, pihaknya belum bisa memberikan berapa besaran angka yang sedang dinegosiasikan, namun pihaknya mengharapkan dari negosiasi tersebut dihasilkan keputusan yang disepakati kedua pihak.

Namun, lanjut Hidayat, apabila nantinya masih tidak ada kesepakatan antara kedua pihak, maka akan tetap berpegang pada rencana semula yang sesuai dengan ‘master agreement’ dimana transfer proyek tersebut tetap berlangsung dan pada 1 November 2013, Inalum beralih ke Indonesia.“Tapi nantinya kami akan membayar sesuai dengan apa yang telah kami perhitungkan, dan siap atau tidak siap, arbitrase yang akan memutuskan, yang tentunya kami semua harus mengikuti keputusan tersebut,” ujar Hidayat.

Terkait dengan roadmap pengembangan Inalum, Hidayat mengatakan, hal tersebut tidak bisa dilakukan terburu-buru, harus diambil alih terlebih dahulu baru dilakukan konsolidasi, dan dilanjutkan dengan pengembangan.“Nanti jika sudah diambil pemerintah, baru secara internal dibicarakan, pemerintah akan melakukan rapat untuk menentukan keikutsertaan daerah,” ujar Hidayat.

Proyek Inalum didukung aset dan infrastruktur dasar, seperti pembangkit listrik tenaga air dan pabrik peleburan aluminium berkapasitas 230-240 ribu ton per tahun. Inalum merupakan hasil kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Nippon Asahan Alumunium sejak 1975 yang akan berakhir pada tahun 2013 ini.

Berdasarkan perjanjian RI-Jepang pada 7 Juli 1975, kontrak kerja sama pengelolaan PT Inalum berakhir 31 Oktober 2013. Untuk mengambil alih perusahaan aluminium tersebut, pemerintah menyiapkan dana US$ 723 juta atau Rp7 triliun.

Saat ini pemerintah menguasai 41,13 persen saham Inalum, sedangkan sisanya dikuasai oleh NAA. Pemerintah Indonesia memiliki 41,13% saham Inalum, sedangkan Jepang memiliki 58,87% saham yang dikelola konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA). Konsorsium NAA beranggotakan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang mewakili pemerintah Jepang 50% dan sisanya oleh 12 perusahaan swasta Jepang. (net/bbs)