MEDAN-Ada dua persoalan mendasar mengenai pembangunan sky bridge dan lahan parkir bagi penumpang yang akan menggunakan transportasi kereta api menuju ke Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA).
Pertama, mengenai sisi kemanusiaan para pedagang buku. Yang mana pedagang memilih untuk bertahan karena legalitas tempat di Jalan Pegadaian sampai saat ini belum ada kejelasan.
Kedua tentu masalah anggaran pembangunan sky bridge yang menggunakan APBN. Nah, apabila semua yang menjadi kendala pembangunan sky bridge tetap bermasalah, maka bangunan yang memmpergunakan dana APBN itu akan tersia-sia.
Anggota DPRD Medan dari Fraksi PDI Perjuangan, Daniel Pinem mengatakan bahwa hal itu bisa terjadi akibat tidak adanya ketegasan Pemko Medan dalam mengawal perencanaan pembangunan.
“Kalau Dinas Perumahan Pemukiman (Perkim) menyerah untuk membangun Sky Bridge, lantas bagaimana dengan nasib bangunan itu setelahnya? Apakah hanya menjadi besi tua semata,” kata Daniel Pinem.
Menurut Daniel, sejatinya Pemko Medan telah memastikan legalitas tanah di Jalan Pegadaian yang rencananya bakal menjadi pusat pemeblian buku. “Tinggal dibuatkan saja SK terbaru untuk pedagang buku. Namun sebellum melangkah ke sana, harus tetap melakukan kordinasi dalam mengambil keputusan,” kata Sekertaris Komisi D ini.
Terkait hal itu, Plt. Wali Kota Medan Dzulmi Eldin mengaku jika pihaknya masih melakukan negosiasi dengan pihak PT. Kereta Api Indonesia (KAI).
” PT. KAI hanya berani memberi waktu 5 tahun, sementara itu pedagang buku minta 10 tahun. Jadi belum ditemukan jalan keluarnya. Karenanya Pemko Medan Bakal mencari solusi lain dari masalah tersebut,” kata Eldin, Selasa (1/10).
Ketika disinggung apakah mungkin pedagang buku di lapangan merdeka di relokasi beberapa meter di belakang kios saat ini. Eldin mengaku hal itu tidak mungkin dilakukan mengigat lahan yang tersedia tidak memadai. “Dengan lokasi yang sangat minim, maka tak mungkin bila tempat itu dijadikan tempat relokasi pedagang buku,” jelasnya. (dik)
