JAKARTA-PT PLN (Persero) mendukung kebijakan akses terbuka pada infrastruktur pipa gas. Kepala Divisi BBM dan Gas PLN Suryadi Mardjoeki mengatakan, kebijakan open access menguntungkan bagi konsumen. Sebab, hal tersebut bisa menciptakan buyer market. Artinya, konsumen bisa memperoleh pilihan untuk membeli gas.
“Jadi konsumen bisa membeli gas dari manapun itu. Dan dengan begitu, tarif gas bisa sesuai dengan keputusan BPH (Badan Pengatur Hilir) Migas,” ujarnya kepada Jawa Pos (Grup Sumut Pos) kemarin (3/11). PLN merupakan konsumen PT PGN (Persero).
Dia menjelaskan, saat ini pihaknya harus membeli gas dari PGN dengan harga yang lebih tinggi. Misalnya pasokan gas yang diterima untuk PLTG Muara Tawar. Untuk menerima pasokan tersebut, pihaknya harus membayar biaya transportasi Rp 750 per meter kubik. “Itu setara dengan USD 2,3 – 2,5 per juta kaki kubik (mmscf). Kalau digabungkan dengan harga gasnya, kami beli gas dengan nilai 9,6 per mmscf,” ungkapnya.
Padahal, lanjut dia, tarif transportasi gas yang diputuskan untuk transportasi ke PLTG Muara Tawar hanya USD 1,47 per mmscf. Dengan biaya tersebut, rata-rata total pembelian pasokan gas dari PGN mencapai USD 9,5 ” 9,8 per mmscf. “Tarif ini kan lebih tinggi daripada tarif yang telah diputuskan oleh BPH Migas. Kalau sudah ada pasar bebas, harga bisa lebih rendah karena ada persaingan,” jelasnya.
Sebelumnya, Head of Corporate Communication PGN Ridha Ababil mengatakan, pihaknya kesulitan dalam menerapkan open access pada pipa mereka. “Sebab karakteristik infrastruktur mereka, terutama pipa distribusi, masih belum memenuhi standar open access.
“Pasar gas di Indonesia sampai saat ini masih terpisah-pisah. Pipa kami pun dibuat sesuai dengan konsumsi yang ada di sana. Kalau perlunya ketebalan 10 inchi ya itu yang dipasang. Jadi tidak bisa dibuat open access. Istilahnya jalan kampung mau dilalui banyak mobil. Pastinya harus lebarkan menjadi jalan tol dulu,” jelasnya.
Dari kebutuhan tersebutlah, PGN merasa khawatir. Sebab, penguatan infrastruktur di pasar-pasar gas yang eksisting saat ini pun cukup besar. Untuk membuat jaringan pipa gas Jawa Timur berstandar”open access, PGN membutuhkan”USD 308 juta (RP 3,3 triliun). “Sedangkan kalau di jaringan gas Jawa Barat, butuh USD 937 juta. Dan itu pun tidak menambah daerah-daerah baru,” jelasnya.
Besaran tersebut, lanjut dia, tak mungkin dibiayai oleh PGN sendiri. Pasalnya, PGN sudah mempunyai konsep pipa gas dedicated”yang mengikuti pertumbuhan konsumen. “Buat apa kami bangun jalan tol kalau yang dibutuhkan memang jalan kampung. Kami lebih suka membangun infrastruktur di wilayah-wilayah baru. Tujuan kami agar lebih banyak masyarakat menikmati gas,” jelasnya. (bil/sof/jpnn)
