JAKARTA – Wajah institusi DPR setelah Pemilu legislatif 2014 mendatang tidak akan jauh berbeda dari wajah DPR hasil Pemilu 2009.
Prediksi tersebut, menurut Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung Wibowo, mengacu pada data Caleg 2014, dimana sekitar 90,8 persen dari keseluruhan anggota DPR periode 2009-2014 ikut kembali pertarung untuk lolos jadi anggota DPR periode 2014-2019.
“Wajah DPR hasil Pemilu 2014 saya rasa akan sama saja karena mayoritas anggota DPR sekarang kembali bertarung jadi anggota Dewan,” kata Pramono saat peluncuran bukunya berjudul “Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi” Potret Komunikasi Politik Legislator dengan Konstituen, di gedung DPR, Senayan Jakarta, kemarin.
Berbagai hujatan dan kritikan yang sudah diberikan oleh masyarakat terhadap kinerja dan prilaku anggota DPR, menurut Pramono, tidak menyurutkan niatnya untuk kembali jadi anggota Dewan.
“Malahan hujatan dan kritikan tersebut juga sudah dikapitalisasi secara baik agar pemilih lebih bersimpati kepada para Caleg,” ungkap Wakil Ketua DPR RI itu.
Tapi kata Pramono, kalau melihat kecenderungan yang saat ini terjadi, sangat mungkin anggota DPR periode 2014-2019 mendatang akan lebih canggih lagi dalam menyiasati keadaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kelompoknya.
Terakhir dikatakannya, demokrasi kita ini hanya demokrasi 5 menit. “Rakyat memiliki kebebasan selama lima menit di bilik suara. Sisanya 365 hari kurang lima menit jadi milik elit partai politik,” ungkapnya.
Terkait biaya pencalegan, Pramono menyebutkan, biaya yang dikeluarkan oleh para calon anggota legislatif (caleg) untuk DPR selama berlangsungnya Pemilu 2009 sangatlah variatif. Caleg dari kalangan pengusaha paling besar mengeluarkan dana.
Disebutkan Pramono, caleg yang berasal dari publik figur menghabiskan dana antara Rp300 juta sampai Rp800 juta.
Untuk caleg artis, kata politisi dari PDIP itu, rata-rata menggunakan dana Rp1 miliar rupiah, caleg dari TNI atau Polri Rp800 juta sampai Rp1,2 miliar. Sedangkan Caleg dengan latar belakang pengusaha mengucurkan dana rata-rata Rp6 miliar.
“Bahkan ada salah seorang pengusaha menghabiskan dana sampai 20 miliar rupiah untuk bisa lolos ke DPR,” ungkap Pramono.
Menurut Sekjen PDIP periode 2004-2009 itu, terjadinya biaya tinggi ini sangat mengkhawatirkan. “Karena sistem politik kita yang mendorong makin mahalnya biaya politik serta akan menguatkan ideologi pasar dan memperlemah ideologi partai,” tegasnya.
Terakhir dikatakan, sistem pemilu proporsional terbuka juga mendorong para anggota DPR harus lebih banyak berada di daerah pemilihannya.
“Itu pada Kamis sore, separuh dari fasilitas executive lounge di bandara Soekarno-Hatta, diisi oleh anggota Dewan menunggu keberangkatannya dari Jakarta menuju Dapil masing-masing,” imbuhnya. (fas/jpnn)
