Kondisi jembatan timbang yang ketinggalan zaman ditengarai sebagai salah satu sebab maraknya praktik pungutan liar (pungli). Maka, untuk memberantas pungli, ide memodernisasi jembatan timbang pun diwacanakan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Namun lacur, pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut malah masih buta dengan data jembatan timbangan. Mereka belum punya data jembatan timbang mana yang layak dan mana yang tidak layak.
Setidaknya hal ini terungkap dari mulut Kadishub Sumut saat dikonfirmasi soal kemungkinan memodernisasikan jembatan timbang yang teknologinya mulai usang, kemarin. “Kita sudah memikirkan ke arah sana.Dan ini sudah lama kita akan melakukan untuk memodernisasi kearah komputerisasi. Semua akan kita kerjakan dari mulai sarana komputerisasi di jembatan timbangan, jalan dan pendukung operasionaln
di Dishub Sumut untuk mendukung pertambahan PAD,” ujar Anthoni.
Saat ini, sambung Anthoni, untuk melakukan modernisasi itu membutuhkan kajian yang yang benar-benar matang. “Karena saat ini anggaran pun juga belum disahkan. Tapi, apabila ini sudah berjalan kita akan segera mendata sarana kita yang sudah tidak layak lagi, untuk segera dilakukan peremajaan. Ya komputerisasi itu memang sangat mendukung agar kinerja kita lebih baik ke depannya untuk menghindari adanya pungli,” tegas Anthoni.
Untuk itu, sambung Anthoni, pihaknya akan segera melakukan pendataan terhadap seluruh jembatan timbangan yang ada diseluruh UPT di seluruh Sumaterta Utara. “Kita akan kordinasikan pada UPT untuk segera menginventarisir seluruh aset kita untuk segera didata mana yang masih layak dipakai dan mana yang tidak layak dipakai,” katanya.
Soal wacana modernisasi jembatan timbang ini makin mengembang setelah terungkap kebobrokan Dishub Sumut melalui laporan Ari Wibowo Saleh beberapa waktu lalu. Staf Dishub Sumut itu melaporkan praktik kotor instansi ke Polda Sumut, Kejati Sumut, PT Sumut, dan Gubernur Sumut. Dalam laporannya akhir tahun lalu itu, Ari Wibowo Saleh menitikberatkan ada pungli di 11 jembatan timbang di Sumut. Hasil pungli itupun dinikmati para pejabat Dishub.
Sekadar mengingatkan, Ari Wibowo Saleh adalah Staf Pos Pelabuhan Regional Teluknibung, Tanjungbalai, Seksi Kepelabuhan dan Pengerukan pada Bidang Laut, Dishub Sumut. Dari laporannya, terungkap selisih beban muatan dijadikan alasan petugas melakukan pungli. Ujung-ujungnya, petugas-petugas di jembatan timbang mampu mengeruk dana liar hingga ratusan miliar rupiah per tahun. Dan, kondisi jembatan timbang yang ‘usang’ malah dijadikan senjata untuk pungli tersebut. Pasalnya, data laporan yang tidak online cukup gampang untuk diakali. hingga CCTV yang menjadi senjata mematikan bagi petugas.
Namun, jangankan untuk memodernisasikan jembatan timbang, data jembatan timbang yang layak atau tidak saja Dishub Sumut tidak tahu. Hal ini bertolak belakang dengan Provinsi Jawa Timur. Provinsi yang dipimpin Gubernur Soekarno alias Pakde Karwo itu, bisa meraup Rp32 miliar dari UPT jembatan timbang pada 2012. Dan, anggota DPRD Sumut tahu hal itu karena DPRD pernah melakukan kunjugan kerja ke Pemprov Jatim tahun lalu, khusus membahas masalah jembatan timbang. Ketua Komisi C DPRD Sumut Zulkarnain pernah menyebutkan, dibutuhkan anggaran sekitar Rp52 miliar untuk pengadaan jembatan timbang sistem komputerisasi online.
Juru Bicara Kemenhub, Bambang S Ervan, membenarkan bahwa sistem jembatan timbang online baru diterapkan di Jatim. Sistem itu, lanjutnya, atas inisiatif Pemprov Jatim sendiri. “Kami Kemenhub hanya mendorong dan mengarahkan saja. Kami mendorong agar daerah lain juga menggunakan sistem online. Tapi itu tergantung Dinas Perhubungan masing-masing karena anggaran juga harus dari daerah,” terang Bambang kepada koran ini di Jakarta, kemarin (16/1).
Dijelaskan, jembatan timbang sistem online bisa menghapus praktik maraknya pungli oleh petugas di lapangan. “Sudah pasti sistem online leboh efektif dan transparan dan pengawasannya lebih mudah,” beber Bambang.
Dijelaskan, dengan sistem online, maka ketika truk masuk jembatan timbang maka akan ditangani langsung oleh sistem komputer.
Selain itu, sistem yang dibuat secara online tersebut bisa dilihat secara real time di kantor dishub dan beberapa tempat lainnya.
Mental Petugas Harus Dibenahi
Forum Independen untuk Transparansi Anggaran (FITRA) pun sangat mendukung bila jembatan timbang di Sumut menggunakan sistem komputerisasi online. Pasalnya, sistem komputerisasi ini dinilai dapat menekan dan menghapus pungli yang semakin menggila di jembatang timbang.
“Perlu itu, untuk memantau langsung secara terbuka atas pengawasan kenderaan pengakut barang dengan muatan berlebih yang sudah ditetapkan,” ungkap Koordinator Investigasi & Advokasi Seknas FITRA Uchok Sky Khadaf, saat dikonfirmasi Sumut Pos, Kamis (16/1) malam.
Sudah jelas, Uchok mengungkapkan, sistem jembatan timbang saat ini di Dishub Sumut tidak berjalan maksimal. Bukan menegakkan peraturan daerah (perda), malah melanggar perda. Dengan melakukan pungli. “Sudah pas itu, jembatan timbangan secara online, lihat saat ini, bagaimana jembatan timbang kita ini. Banyak terdapat indikasi punglinya,” katanya.
Dirinya tidak menampik, dengan jembatan timbang online. Tidak terlepas dari pungli. Semua kegiatan pungli bisa dihapus, bila semua petugas jembatan timbangan menjalankan peraturan yang ada.”Percuma kalau dilakukan secara online. Oknum juga melakukan pungli. Sama sajakan. Itu semua kembali mental petugas Dishub yang harus dibenahi semuanya,” tuturnya.
Untuk itu, Gebernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho harus segara melakukan evaluasi kinerja dan struktur Dishub Sumut. Untuk menciptakan oknum Dishub Sumut, yang bebas Pungli.”Harus dievaluasi keseluruhan, jadi bukan sistem. Pungli itu terjadi karena mental oknum, kalau mental baik. Pungli pasti terhapus sendirinya. Baru peraturan bisa ditegakan,” pungkasnya.(rud/sam/gus/rbb)
