MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketika PT PLN menjadi sorotan karena listrik terus byar pet, Pengadilan Tipikor Medan malah membuat ulah mencengangkan. Sidang dugaan korupsi pejabat PLN malah kurang diprioritaskan. Pasalnya, hakim yang memimpin malah menunda sidang hanya karena urusan yang tak jelas.
Adalah Manajer Senior Bidang Pengembangan Inovasi dan Kemitraan PLN Pusdiklat, Ermawan Arif Budiman, yang harusnya disidang pada Rabu (5/3) siang. Ermawan terjerat dalam kasus Pengadaan Flame Turbine pada pekerjaan Life Time Extention (LTE) Major Overhouls Gas Turbine (GT)- 12 di PLN Sektor Pembangkit Belawan yang merugikan keuangan negara mencapai Rp23,61 miliar.
Dari pantauan Sumut Pos, pada sidang perdana yang digelar di ruang utama Pengadilan Negeri (PN) Medan itu, terlihat terdakwa yang telah menunggu sejak pagi tampak kecewa. Dia pun diboyong kembali ke Rutan Tanjunggusta Klas I A Medan.
“Sidang kita tunda dulu ya. Saya ada urusan pulak ini, jadi harus buru- buru,”ujar Hakim Jonner Manik menutup persidangan tanpa memberikan keterangan tentang ‘urusan’ yang membuat sidang penting itu tertunda..
Raut kecewa langsung mengemuka di wajah terdakwa, Jaksa penuntut umum (JPU), dan penasihat hukum terdakwa. “Kami bawa balik lah terdakwa. Dia gagal disidang, soalnya hakimnya buru-buru tadi, kata hakimnya ada urusan pula,”ujar salah satu pengawal tahanan (waltah) Tipikor Medan.
Sebagai informasi, Ermawan sudah terlihat menunggu sidang sejak pukul 10.00 WIB untuk menjalani sidang perdananya. Namun, hingga pukul 15.00 sidang baru mulai digelar oleh Hakim Ketua Jonner Manik serta hakim anggota Jonny Iskandar dan Merry Purba. Namun,baru saja mulai, sidang malah ditunda.
LBH Medan Demo di Kantor Gubsu
Sementara itu, puluhan massa yang dikoordinir dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Medan, pada Rabu (5/3) kemarin.
Dengan mengendarai mobil pikap dan memakai sound system, massa yang membawa perangkat komputer dan alat masak yang rusak melakukan aksi orasi. Mereka mengecam pemadaman listrik di Sumatera Utara.
DAlam aksinya, massa mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Bahkan, salah seorang pengunjuk rasa menuding gubernur dan menyebut-nyebut nama gubernur dengan kata yang tidak pantas. Begitu juga dengan tudingan terhadap Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM.
Massa yang seyogianya diterima Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Bondaharo Siregar dan Asisten Bidang Ekonomi Sabrina, enggan berdialog sebelum berjumpa Gubernur Sumatera Utara. Karena gubernur tak ada di tempat, akhirnya massa membubarkan diri menuju kantor PLN Sumatera Utara Jalan Yos Sudarso Medan.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Drs Ramadhan Pohan MIS mendesak, krisis listrik di Sumut segera diselesaikan dengan solusi dari pusat melalui tekanan langsung dari pimpinan DPR RI. Karena menganggap sangat penting persoalan ini, Ramadhan menyampaikannya dalam bentuk interupsi dan protes keras. Bahkan, ia mengutarakan pada kesempatan pertama pada awal Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (5/3). Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung.
”Saya terpaksa harus menyampaikan hal ini. Sebab, jika tidak mendapat perhatian, ini akan menjadi benih terhadap revolusi sosial di Sumut. Dan, bisa juga mengancam keutuhan NKRI,” kata Ramadhan keras.
Krisis listrik di Sumut ini, sudah berjalan lebih setahun terakhir. Jika tak ada tanda-tanda solusi dan jaminan berakhirnya krisis listrik, beberapa kalangan Sumut yang pro-merdeka, boleh jadi dapat ruang. “Mereka bilang apa artinya kita merdeka,” kata Pohan, politisi vokal nasional asal Sumut.
Ramadhan Pohan menyesalkan saling-lempar tanggung jawab dan solusi teknis. Gubernur atau Pemprovsu dan PLN pun tak luput saling lempar bola masalah. Komisi VII DPR RI juga sudah berkunjung ke Sumut, namun belum juga tuntas. Sehingga rakyat Sumut begitu marah. ”Ini serius. Sangat berbahaya sekali bagi keutuhan NKRI,” tegasnya.
”Saya inginkan kepada pimpinan DPR RI bahwa DPR RI mendesak untuk memberikan perhatian yang tinggi terhadap persoalan defisit listrik ini. Rakyat Sumut bertanya, apa yang menyebabkan diskriminasi yang dialami oleh mereka dibandingkan surplus listrik yang ada di Pulau Jawa dan Bali,” tambahnya.
Ramadhan juga menyampaikan temuan saat berkunjung ke Sumut, banyak korban meninggal. Ada akibat kebakaran karena lilin dan hubungan arus pendek. ”Kalau misalnya persoalan ini dibiarkan terus menerus, mau jadi apa ini. Saya khawatir terjadi disintegrasi, khususnya dari Sumut,” papar Pohan, alumnus SMA 3 Medan.
Persis dengan Ramadhan Pohan, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara pun meminta PLN melakukan langkah-langkah strategis mengatasi krisis listrik di Sumut, terutama untuk mewujudkan target menghentikan pemadaman listrik pada akhir Maret ini.
Demikian satu kesimpulan pertemuan Ombudsman Sumut dengan PT PLN Wilayah Sumut di Kantor Ombudsman Sumut, Jalan Mojopahit Medan, Rabu (5/3). Pertemuan itu dipimpin langsung Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut Abyadi Siregar didampingi asisten Dedy Irsan, Tety Silaen dan Ricky Hutahaean. Sementara dari PLN hadir Manager Distribusi PT PLN (Persero) Wilayah Sumut Lasiran, Deputi Manager Pengendalian Operasi Distribusi P Siahaan, Manager Area Distribusi Moses Allo, dan Deputi Manager Reveniu Evi Ziarman.
“Kita minta keseriusan PLN. Segera ambil langkah-langkah strategis untuk menghentikan pemadaman yang sudah meresahkan masyarakat. Jangan hanya memberi janji-janji,” kata Abyadi.
Abyadi meminta pemerintah daerah lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber-sumber energi baru agar krisis ini bisa teratasi. Selain itu, Pemda juga harus memberi dukungan dan kemudahan kepada pihak swasta yang akan dan sedang membangun pembangkit di Sumut. (gus/rud/val/rbb)
