Kosongnya posisi duta besar (Dubes) seperti di Belanda dan Swedia bisa menghambat hubungan diplomatik Indonesia. Penyebabnya bukan karena kurangnya figur seorang diplomat, tapi disebabkan benturan kepentingan.
“Pemilihan Dubes sering kali menjadi ajang pertarungan kepentingan profesional diplomatik dan politisi. Banyak politisi yang menginginkan jabatan Dubes luar negeri,” kata pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, Haryadi Wirawan, kemarin.
Meski pemilihan Dubes merupakan hak prerogratif Menteri Luar Negeri, dosen dari Universitas Indonesia ini mengungkapkan pemilihan Dubes tersebut terkesan bertele-tele karena adanya campur tangan kalangan parlemen yang melakukan fit and propert test.
“Fit and propert test juga sarat dengan kepentingan politik, ini yang membuat prosedur pemilihannya terkesan lamban, sehingga menimbulkan kecurigaan negara lain bahwa Indonesia tidak serius memilih Dubes dan menjalin hubungan diplomasi,”tegasnya. (rm/jpnn)
Kosongnya posisi duta besar (Dubes) seperti di Belanda dan Swedia bisa menghambat hubungan diplomatik Indonesia. Penyebabnya bukan karena kurangnya figur seorang diplomat, tapi disebabkan benturan kepentingan.
“Pemilihan Dubes sering kali menjadi ajang pertarungan kepentingan profesional diplomatik dan politisi. Banyak politisi yang menginginkan jabatan Dubes luar negeri,” kata pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, Haryadi Wirawan, kemarin.
Meski pemilihan Dubes merupakan hak prerogratif Menteri Luar Negeri, dosen dari Universitas Indonesia ini mengungkapkan pemilihan Dubes tersebut terkesan bertele-tele karena adanya campur tangan kalangan parlemen yang melakukan fit and propert test.
“Fit and propert test juga sarat dengan kepentingan politik, ini yang membuat prosedur pemilihannya terkesan lamban, sehingga menimbulkan kecurigaan negara lain bahwa Indonesia tidak serius memilih Dubes dan menjalin hubungan diplomasi,”tegasnya. (rm/jpnn)
