SURABAYA, SUMUTPOS-CO-Pemecatan 30 PNS yang melakukan poligami oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini, memicu kehebohan di dunia maya. Mayoritas Tweeps dan Facebookers mendukung Risma memecat PNS di lingkungan pemerintahannya yang melanggar aturan.
Di Twitter, account @hartonobigama menilai, langkah Risma memecat PNS yang berpoligami tepat. Sebab, PNS yang berpoligami dikhawatirkan terganggu kinerjanya, karena waktunya banyak tersita untuk mengurus kehidupan pribadi.
“Mantap! Pecat saja PNS yang poligami, karena yang diurus kawin mulu,” kicaunya.
Account @diansandyta tak menyangka Risma berani memecat anak buah yang melanggar aturan sebagai seorang PNS, khususnya aturan memiliki istri lebih dari satu. “Metal banget ya ibu walikota yang satu ini,” kicaunya.
Facebookers Aulia Amri meminta, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia mencontoh Risma. “PNS itu nggak boleh poligami. Kalau mau melakukan poligami ya jangan jadi PNS dong,” tambahnya.
Facebookers Yuli Indarwati berpendapat, selain mempengaruhi kinerja PNS, poligami juga salah satu faktor yang memicu korupsi di lingkungan pemerintah.
“Poligami adalah sumber korupsi. Maka benar sekali jika oknum PNS yang terlibat poligami itu dipecat karena akan menjadi penyakit buat negara,” katanya.
Seperti diketahui, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memecat 30 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Surabaya sepanjang tahun 2013.
Sebagian besar dari mereka dipecat karena menikah lagi tanpa izin. Sisanya, menurut Wali Kota perempuan pertama Surabaya itu, karena masalah penyalahgunaan anggaran.
“Sebagian besar kawin lagi tanpa izin. Saat diperingatkan, malah terkesan menentang. Ya sudah, akhirnya dipecat,” cetus Risma.
Risma mengaku, sebelum melakukan pemecatan terhadap 30 PNS tersebut, pihaknya juga sudah memberikan peringatan keras. Namun, pegawai negeri tersebut justru tidak mengindahkan tegurannya, baik secara lisan maupun tertulis.
“Tapi justru sikap yang ditunjukkan atas teguran itu, terkesan meremehkan dan seperti menantang. Akhirnya ya sudah, kita lakukan pemecatan,” tegas politisi PDIP itu.
Sedangkan untuk kasus PNS yang terlibat kasus hukum, kata dia, akan dilimpahkan ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.
“Karena itu, saya meminta agar PNS mentaati peraturan yang ada dan menepati sumpah PNS, karena itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nantinya,” ingatnya.
Dia mengingatkan, agar para PNS betul-betul menjaga profesi sebagai PNS karena para PNS yang diambil sumpah (net/bbs)
