Laporan: Soetomo Samsu & Ken Girsang
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terancam tidak bisa berkoalisi dengan parpol manapun untuk mengajukan pasangan capres-cawapres, jika tak segera menyelesaikan konflik internalnya. Partai berlambang Kabah ini berpotensi hanya menjadi penonton pada Pilpres 2014 karena dukungan mereka pada Pilpres mendatang dinilai cacat hukum.
Hal ini sangat mungkin terjadi jika Suryadharma Ali (SDA) dan kelompoknya tetap pada pendirian berkoalisi dengan Gerindra, sementara kubu Romahurmuziy (Romi) memilih berkoalisi dengan parpol lain untuk mengusung capres selain Prabowo. “Dukungan kedua kubu kepada masing-masing capres pilihannya akan sia-sia karena tidak akan diterima oleh hukum,” ujar Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin di Jakarta, Minggu (20/4).
Menurut Said, Undang-Undang Pemilihan Presiden (UU Pilpres) Pasal 10 ayat (3), Pasal 13, dan Pasal 15 huruf a, diatur ketentuan parpol atau gabungan parpol hanya dapat mencalonkan satu pasangan calon saja, dan surat pencalonan itu wajib ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal parpol bersangkutan.
Artinya dengan aturan tersebut, maka sebagai Ketua Umum PPP. SDA tidak akan bisa mencalonkan Prabowo tanpa adanya tanda tangan Romi, dan sebaliknya Romi sebagai Sekjen PPP tidak akan bisa mendukung capres lain tanpa tanda tangan SDA. “Tanda tangan Romi tidak pula bisa digantikan oleh tanda tangan Wakil Sekjen, begitupun tanda tangan SDA tidak bisa digantikan oleh Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi yang kini ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum,” katanya.
Said menilai, walaupun kemudian kubu SDA menetapkan Sekjen PPP yang baru dan kubu Romi menetapkan Ketua Umum PPP pengganti SDA, tidak juga serta merta membuat salah satu kubu dapat memenuhi syarat koalisi untuk mengusung pasangan capres-cawapres.
Sebab dalam menilai kepengurusan parpol yang sah, KPU akan merujuk kepada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (SK Menkumham) tentang susunan kepengurusan PPP. Sedangkan sampai dengan saat ini, berdasarkan SK Menkumham No. M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia DPP PPP masa bakti 2011-2015, yang ditandatangani oleh kader dari Partai Demokrat Amir Syamsuddin tanggal 4 September 2014, nama Ketua Umum dan Sekjen PPP yang sah adalah SDA dan Romi.
“Artinya, jika SDA maupun Romi ingin mengubah SK Menkumham tersebut, maka salah satu pihak harus mendapatkan persetujuan dari Amir Syamsuddin. Sekalipun menurut peraturan perundang-undangan seorang menteri harus bekerja secara profesional, tetapi karena ini adalah momentum politik, maka bisa saja dipenghujung masa kekuasaannya ini, Partai Demokrat menggunakan Amir Syamsuddin untuk ‘mengatur’ penyelesaian konflik PPP,” katanya.
Ketua Majelis Syariah Turun Tangan
Di sisi lain, kedua kubu di tubuh PPP yang berseteru, Selasa (22/4) besok akan bertemu di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat. Pertemuan akan dimediasi oleh kyai kharismatik asal Rembang, KH Maimun Zubair, selaku Ketua Majelis Syariah PPP. Diharapkan pertemuan ini akan bisa mengakhiri konflik yang cenderung kian keras.
“Insyaallah, Selasa, Kyai Zubair datang ke Jakarta. Kita akan undang semuanya (kedua kubu, Red),” ujar Wakil Ketua Umum PPP Hasrul Azwar kepada Sumut Pos di Jakarta, sekembalinya dari pondok pesantren Al-Anwar, milik KH Maimum Zubair, di Rembang, Jawa Tengah.
Hasrul mendampingi Ketum PPP Suryadharma Ali beserta capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto, sowan menemui KH Maimun Zubair. Apakah yakin pertemuan menghasilkan islah? Hasrul yang saat ini menjabat juga sebagai Plt Ketua DPW PPP Sumut itu tidak berani memastikan. Yang pasti, lanjutnya, segala persoalan pasti ada jalan keluarnya.
Terkait posisinya sebagai Plt Ketua DPW PPP Sumut, Hasrul mengakui belum punya waktu untuk berkoordinasi. Pasalnya, waktunya tersita di tingkat pusat dalam urusan kemelut di tubuh partainya itu.
Memang, pada Sabtu (18/4) malam, dia sempat pulang ke Medan. Namun, itu untuk urusan menghadiri hajatan tetangganya. Minggu pagi, Hasrul dari Bandara Kualanamu langsung terbang ke Semarang, untuk selanjutnya ikut rombongan SDA dan Prabowo ke Rembang.
Selain Hasrul, ikut dalam rombongan SDA dan Prabowo adalah Djan Faridz, KH Noor Iskandar, H Lulung Dimyati. Dari Gerindra yang ikut adalah Sekjen Ahmad Muzani, Waketum Fadli Zon, dan Sudaryono.
Apakah KH Maimun Zubair menyinggung soal konflik di PPP? Hasrul mengakuinya. Kyai sepuh kelahiran 1928 itu berharap agar segera diupayakan jalan keluar untuk mengakhiri konflik. “Beliau mendoakan agar di balik konflik ini ada rahmat, bukan sebaliknya,” ujar Hasrul, yang juga Ketua Fraksi PPP DPR RI itu.
Terkait dukungan kubu SDA terhadap pencapresan Prabowo, Hasrul mengatakan, KH Maimun Zubair merestui PPP ikut mengusung Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu sebagai capres. Bahkan, dalam doanya berbahasa Arab, KH Maimun mendoakan Prabowo agar nantinya bisa membawa bangsa Indonesia makmur dan bermartabat dalam lindungan Allah.
“Doanya dalam bahasa Arab. Saya kan tahu bahasa Arab,” ujar Hasrul.
Sebelumnya, kemarin pagi, Romi yang oleh SDA telah dipecat dari kursi sekjen PPP, mengatakan dirinya yakin kunjungan Prabowo dan SDA ke ponpes milik KH Maimun Zubair hanya silaturahmi biasa.
Romi juga yakin KH Maimun tidak akan membuat memberikan dukungan atas sikap SDA yang menyokong pencapresan Prabowo. Alasan romi, sesepuh PPP yang sering dipanggil dengan sapaan Mbah Moen itu dikenal sebagai orang yang sangat taat pada konstitusi partai.
Apalagi, lanjut Romi, KH Maemun sudah menerima salinan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP yang digelar Sabtu (19/4) malam, yang memutuskan memberhentikan sementara SDA dari jabatannya sebagai ketum PPP.
“Sebelum Pak Suryadharma datang, Kiai Maemun sudah menerima hasil rapimnas,” ujar Romi.
Namun, Romi yakin, bahwa pertemuan SDA dengan KH Maimun itu akan membawa berkah bagi partainya. “Masa bertemu kiai memperkeruh suasana? Saya yakin pertemuan hari ini akan memberi kedamaian bagi internal PPP yang belakangan ini hawanya tidak terlalu sejuk,” kata Romi.
Seperti diketahui, Rampinas I DPP PPP bertema ‘Merangkai Ishlah Menuju Berkah’ yang digelar Sabtu malam hingga Minggu (20/4) dinihari, memutuskan memberhentikan sementara SDA dari jabatannya sebagai pucuk pimpinan partai.
Romi mengatakan, keputusan tersebut mengoreksi sanksi yang diputuskan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP pada Jumat (18/4) lalu, dimana saat itu, SDA hanya diberikan sanksi peringatan pertama.
Rapimnas yang sempat tegang lantaran digeruduk puluhan massa yang mengklaim kader muda PPP itu, juga menetapkan Emron Pangkapi yang menjabat sebagai waketum PPP, naik jabatan sebagai ketum, hingga pelaksanaan Muktamar yang dipercepat.
Rapimnas malam itu dihadiri sejumlah pentolan PPP, antara lain dua waketum yakni Lukman Hakim Saifudin dan Suharso Monoarfa, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Zarkasi Nur dan Ketua Majelis Pakar PPP Barlianta Harahap. Rapat juga dihadiri 26 Ketua DPW.
Kemarin, Wasekjen PPP Syaifullah Tamliha, menyebut Rapimnas bukan lah forum untuk pemakzulan ketum. Dijelaskan, hanya Muktamar Luar Biasa (MLB) yang bisa menjadi ajang pencopotan ketum.
Untuk menggelar MLB pun, lanjutnya, prosesnya harus berjenjang mulai dari muscab, muswil, dan selanjutnya dibawa ke mukernas. Jika mukernas setuju digelar MLB, barulah bisa diagendakan MLB.
“Kalau Rapimnas, mestinya untuk islah, bukan pemakzulan,” kata Syaifullah, yang berada di gerbong SDA itu.
Sementara itu, Ketua DPC PPP Langkat, Nurul Azhar Lubis, berpendapat semuanya (pengurus) harus bermusyawarah karena PPP bukanlah milik seorang Ketum namun sebaliknya partai juga membutuhkan seorang Ketum. “Jujurnya, kita di DPC tidak dapat mengomentari ini namun kalau menilik tentang mekanisme maka gelaran rapimnas kemarin serta hasil yang dikeluarkan itu sudah tepat. Dalam hal ini kita bukan cerita tentang satu pribadi tetapi kepartaian, apalagi pengurus teras harus memberikan contoh berpolitik yang baik,” kata Lubis melalui sambungan telepon, Minggu (20/4).
Pun begitu, anggota DPRD Sumut ini berharap semua elit di partainya tersebut dapat bermusyawarah tentang langkah terbaik. Apalagi PPP merupakan rumah besar bagi partai Islam, dikhawatirkan bila terus berlarut menimbulkan hal tidak baik terutama bagi konstituen.
Tengku Said Safi’i salah seorang dewan pakar DPC PPP Langkat, di kesempatan terpisah menegaskan rapimnas digelar 27 DPW sudah telak sesuai mekanisme berlaku diinternal PPP. Sementara pemecatan terhadap beberapa ketua DPW tidak melalui prosedural yang tertera dalam buku kuning pihaknya misalnya melalui pleno atau rapat harian.
“Ada memang ketentuannya, kurang ingat persis berapa nomornya tetapi memang tidak boleh kita apalagi setingkat SDA itu menghadiri kampanye parpol lain dan anehnya ujrug-ujrug langsung tentukan pilihan calon presiden lagi apa dia ga pikir ada mekanisme mengatur itu,” tegasnya.
Sedangkan Nirwan Berutu ketua DPC PPP Kabupaten Pakpak Bharat yang dimintai komentar terkait pemberhentian SDA mengatakan, pihaknya akan segera melaksanakan musyawarah kerja cabang (Muskercab) untuk membahas kisruh yang melanda para petinggi DPP PPP. “Apapun keputusan DPP akan kita aminkan saat keputusan itu keluar dari hasil Mukernas dan Muktamar, kalau situasi saat ini kan belum pasti tentunya kita harus lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi isu aksi saling pecat yang kini terjadi di DPP PPP. Dan perlu kami tegaskan bahwa DPC PPP Pakpak Bharat masih mengakui Fadly Nurzal sabagai pimpinan wilayah di Sumut,” jelasnya.
Ketua DPC Parti PPP Kota Tebingtinggi, Syahbudin Abduh Hasibuan Sag, menegaskan dengan adanya Rapimnas Sabtu lalu di Jakarta, maka pemecatan yang dilakukan SDA kepada pengurus DPP PPP dan empat Ketua DPW PPP dibatalkan. “Terutama koalisi dengan Partai Gerindra yang dilakukan SDA secara pribadi dan sepihak dibatalkan oleh hasil keputusan Rapimnas,”jelas Syahbudin Abduh kepada Sumut Pos, Minggu (20/4).
Syahbudin Abduh Hasibuan berharap hasil keputusan Rappimnas tersebut bisa menjadi hasil keputusan terbaik yang diambil oleh DPP PPP dan ini untuk kebaikan PPP. “Ke depan kita harapkan jangan ada lagi perselisihan keputusan di dalam tubuh PPP itu sendiri,” pungkasnya. (jie/tam/ian/rbb)
