JAKARTA – Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengatakan komitmen pasangan capres cawapres Prabowo Subianto – Hatta Rajasa dan Jokowi – Jusuf Kalla dalam pemberantasan korupsi terlalu mengambang. Menurutnya, kedua pasangan itu tidak memiliki skala prioritas, dan cenderung permisif serta kompromis.
Padahal, kata dia, korupsi di Indonesia sudah sangat parah, terutama di lembaga penegakan hukum, seperti Polri. Begitu juga di kejaksaan, kehakiman, dan lembaga legislatif sebagai pengawas eksekutif yang sudah dibelenggu aksi-aksi korupsi yang akut.
“IPW menilai pemberantasan korupsi di kepolisian perlu menjadi prioritas pemerintahan baru,” tegasnya, Selasa (10/5).
Dijelaskan Neta, Polri adalah hulu penegakan hukum. Menurut dia, jika hulunya dikotori oleh aksi-aksi korupsi, bagaimana proses penegakan hukum bisa berjalan maksimal, bersih, dan bebas korupsi.
“Polisi yang korup mustahil bisa memberi kepastian hukum. Yang ada justru rekayasa kasus dan aksi-aksi mempermainkan hukum, yang ujung-ujungnya melahirkan perwira Polri dengan rekening gendut,” paparnya.
IPW sangat menyayangkan dalam debat tadi malam pasangan Prabowo – Hatta Rajasa dan Jokowi-JK tidak mengelaborasi komitmennya dalam pemberantasan korupsi, sehingga komitmennya tidak terarah.
Akibatnya, upaya penegakan hukum yang akan mereka lakukan menjadi absurd. Padahal jika Polri sebagai hulu penegakan hukum dibersihkan dipastikan proses penegakan hukum dari kepolisian ke kejaksaan, kehakiman hingga ke lembaga pemasyarakat akan bersih. (boy/jpnn)
Neta S Pane
JAKARTA – Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengatakan komitmen pasangan capres cawapres Prabowo Subianto – Hatta Rajasa dan Jokowi – Jusuf Kalla dalam pemberantasan korupsi terlalu mengambang. Menurutnya, kedua pasangan itu tidak memiliki skala prioritas, dan cenderung permisif serta kompromis.
Padahal, kata dia, korupsi di Indonesia sudah sangat parah, terutama di lembaga penegakan hukum, seperti Polri. Begitu juga di kejaksaan, kehakiman, dan lembaga legislatif sebagai pengawas eksekutif yang sudah dibelenggu aksi-aksi korupsi yang akut.
“IPW menilai pemberantasan korupsi di kepolisian perlu menjadi prioritas pemerintahan baru,” tegasnya, Selasa (10/5).
Dijelaskan Neta, Polri adalah hulu penegakan hukum. Menurut dia, jika hulunya dikotori oleh aksi-aksi korupsi, bagaimana proses penegakan hukum bisa berjalan maksimal, bersih, dan bebas korupsi.
“Polisi yang korup mustahil bisa memberi kepastian hukum. Yang ada justru rekayasa kasus dan aksi-aksi mempermainkan hukum, yang ujung-ujungnya melahirkan perwira Polri dengan rekening gendut,” paparnya.
IPW sangat menyayangkan dalam debat tadi malam pasangan Prabowo – Hatta Rajasa dan Jokowi-JK tidak mengelaborasi komitmennya dalam pemberantasan korupsi, sehingga komitmennya tidak terarah.
Akibatnya, upaya penegakan hukum yang akan mereka lakukan menjadi absurd. Padahal jika Polri sebagai hulu penegakan hukum dibersihkan dipastikan proses penegakan hukum dari kepolisian ke kejaksaan, kehakiman hingga ke lembaga pemasyarakat akan bersih. (boy/jpnn)
