Oleh: Dahlan Iskan, Menteri BUMN
TIGA jam sebelum mendarat di New York Sabtu malam WIB, saya menerima SMS dari Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin. Agak panjang. Dilaporkan hasil rapat tentang pembebasan lahan jalan tol Palembang-Indralaya sebagai berikut.
Pertama, lahan Palembang-Pemulutan (7 km) telah tuntas pembebasannya. Kedua, lahan Poros (15 km) dan Exit (4 km) sedang dalam proses (pengukuran, sosialisasi, dan lain-lain). Pembayaran ganti rugi mulai bulan depan Insya Allah tuntas bulan September. Ketiga, dengan penjelasan tersebut, saya mohon pekerjaan dapat dimulai tanggal 1 Juli 2014.
Saat itu juga, di atas ketinggian 12.000 km di atas udara Iceland langsung saya jawab: siaaaaap!
Hari itu, sepanjang penerbangan pesawat A380 dari Dubai ke New York selama 13 jam, saya bisa terus bekerja. Saya diskusikan persiapan pembangunan jalan tol Sumatera. Terutama empat ruas yang kelihatannya bisa segera dimulai.
Berita baik itu saya peroleh dari Menko Perekonomian Chairul Tanjung (CT). Dalam rapat dengan semua eselon satu Kemenko Perekonomian dan eselon satu Kementerian BUMN Kamis lalu, Pak CT menyampaikan bahwa menteri pekerjaan umum sudah setuju menunjuk PT Hutama Karya/HK (Persero) sebagai perusahaan yang akan mengerjakan empat ruas jalan tol Sumatera.
Yakni: Medan-Binjai, Pekanbaru-Dumai, Palembang”Indralaya, dan Bakauheni-Tebanggi Besar.
“Saya tidak ada kepentingan dengan HK. Siapa pun yang ditunjuk saya setuju. Asal segera disetujui,” ujar Pak CT menirukan pembicaraannya.
Memang sejak hampir setahun lalu saya mengajukan PT HK untuk menangani proyek itu. Saya juga tidak mempunyai kepentingan apa-apa dengan BUMN yang satu ini. Bahwa saya mengajukan PT HK semata-mata karena tinggal perusahaan inilah satu-satunya BUMN Karya yang masih 100 persen milik negara. Yang lain-lain sudah go public.
Untuk yang sudah go public (Wika, Waskita, Adhi, dan PP), pemerintah tidak bisa menugasi begitu saja. Kalau ditugasi untuk mengerjakan proyek yang kurang menguntungkan, mereka bisa menolak. Padahal, empat ruas jalan tol tersebut belum layak secara komersial. Saya tentu tidak mengusulkan beberapa BUMN lain yang masih 100 persen milik negara (seperti Brantas Abipraya dan lain-lain) karena kelompok ini masih terlalu kecil untuk tugas berat tersebut.
Memang ada kelemahan HK yang membuat proses penugasannya ini berlarut-larut. Misalnya adanya peraturan yang mengharuskan pengelola jalan tol adalah perusahaan khusus jalan tol. Sedangkan HK adalah perusahaan kontraktor umum. Untuk kelemahan ini saya bisa selesaikan.
Meski kelihatannya sulit, bagi saya ini mudah sekali. Saya minta HK mengubah akta perusahaannya menjadi perusahaan jalan tol. Ini pekerjaan ringan. Satu minggu bisa selesai. Proyek-proyek non-tol yang selama ini menjadi bidang usaha HK diserahkan saja ke anak perusahaan. Beres.
Memang, di samping berita gembira itu, Pak Menko menyampaikan tantangan: bisakah tanpa APBN sama sekali. Saat itu juga langsung saya jawab: seharusnya bisa, karena itu akan saya usahakan.
Saya tahu jawaban saya itu kurang disukai manajemen PT HK. Perusahaan ini maunya dibantu APBN sebesar Rp7 triliun. Bukan main gigihnya teman-teman HK berjuang untuk mendapatkan dana APBN.
Itu agak bertentangan dengan keinginan saya agar BUMN jangan minta-minta APBN. Selama dua tahun jadi menteri BUMN, saya selalu menolak untuk meminta penyertaan modal negara (PMN).
Kalau toh ada PMN selama dua tahun terakhir, itu bukanlah PMN dalam bentuk dana segar. Artinya, PMN itu hanyalah berupa pengesahan proyek negara di masa lalu yang setelah jadi proyeknya diserahkan ke BUMN. Saya istilahkan hal ini dengan PMN non-cash.
Seusai rapat dengan Pak Menko itu, saya langsung rapat-rapat dengan BUMN Karya, terutama dengan direksi HK. Saya juga minta saran dan pandangan BUMN Karya yang lain untuk bisa ikut gotong royong. Kami tahu APBN kita lagi sulit. Subsidi BBM begitu menyiksa keuangan negara. Karena itu, meminta dana APBN sangatlah tidak bisa diterima.
Jumat sore lalu, sambil berangkat ke bandara untuk menuju Dubai, saya bicarakan lagi membangun empat ruas tol itu tanpa APBN. Dirut PT Jasa Marga Tbk Adityawarman ikut urun rembuk.
Akhirnya ditemukan cara itu. Syaratnya, pemerintah daerah setempat benar-benar harus bisa membantu pembebasan tanahnya. HK sudah siap memulai kapan saja. Asal tanahnya sudah bebas.
Karena itu, dalam penerbangan dari Jakarta ke Dubai, saya hubungi berbagai pihak yang terkait dengan jalan tol ini. Termasuk Gubernur Alex Noerdin. Untunglah, di beberapa penerbangan internasional kini sudah disediakan fasilitas komunikasi SMS, e-mail, dan telepon. Hasil-hasil rapat Pak Alex di Palembang, misalnya, bisa saya ikuti selama penerbangan itu.
Demikian juga, saya bisa terus mendalami keinginan ahli ITB Dr Eman Kartasasmita untuk mengembangkan tanaman stevia yang akan diproduksi PT Kimia Farma Tbk. Dr Eman, dalam komunikasi SMS dan e-mail selama penerbangan ini, menyebutkan bahwa dirinya ingin mengembangkan zat pemanis yang bisa 24 kali manisnya dari gula.
Minggu ini, selama saya berada di AS, Maroko, dan Aljazair, direksi HK sudah harus merumuskan langkah dan strategi mengerjakan empat ruas jalan tol Sumatera itu tanpa APBN. (*)
