JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah terus mengembangkan sistem dan regulasi sektor ketenagalistrikan Indonesia. Salah satunya pelaksanaan sertifikasi untuk badan usaha yang bergerak di sektor kelistrikan. Program ini untuk dilaksanakan untuk menyambut pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Dirjen Ketenagalistrikan “Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman mengatakan, pemerintah sudah mengatur sertifikasi listri dalam Peraturan Dirjen Ketenagalistrikan No. 556K/20/DJL.1/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penomoran dan Registrasi Sertifikasi di bidang Ketenagalistrikan. Dalam peraturan tersebut, pihaknya menetapkan tata cara sertifikasi resmi di Indonesia dengan standar-standar yang sesuai dengan kondisi Indonesia.
“Upaya ini menghadapi MEA tahun depan. Indonesia kan punya sistem kelistrikan, apabila dari negara lain ingin masuk maka harus dilakukan harmonisasi. Meskipun mereka sudah memiliki sertifikasi internasional, tetap harus diregister kembali di sini,” ujar Jarman saat coffee morning tata cara penomoran dan registrasi sertifikat ketenagalistrikan di Jakarta kemarin (18/6).
Dia menjelaskan, registrasi tersebut bisa dilakukan secara online. Dengan begitu, publik bisa melakukan verifikasi terhadap badan usaha di sektor ketenagalistrikan. Penomoran sertifikasi nantinya akan diterbitan oleh lembaga sertifikasi yang telah mendapatkan akreditasi dari Menteri ESDM.
“Lembaga tersebut adalah Lembaga Inspeksi Teknis terkait sertifkasi laik operasi untuk instalasi tenaga listrik; Lembaga Sertifikasi Kompetensi terkait sertifikat kompetensi tenaga kerja ketenagalistrikan; dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terkait sertifikat badan usaha untuk usaha jasa penunjang tenaga listrik,” jelasnya.
Dia berharap, hal tersebut bisa menjadi salah satu jaminan untuk kemanan dan keandalan infrastruktur listrik. Kinerja listrik pada 2014 sendiri diakui sudah cukup bagus. “Hingga April 2014, tambahan sambungan baru 2014 yang dipasang sudah mencapai 900 ribu rumah. Realisasi itu mencapai 30 persen dari total target mencapai sambungan baru 2014 sebanyak 3 juta rumah.
“Ini merupakan bagian dari program pemerataan jaringan listrik se-Indonesia yang dicanangkan pemerintah pusat yang bisa mencapai 99 persen pada 2020. Untuk mencapai itu, butuh penambahan penyambungan 3 juta sambungan rumah baru per tahun. Tahun ini juga begitu. Kami harapkan tercapai. Malah, sepertinya bisa lebih,” ungkapnya.
Dari sisi produksi, dia mengaku terus memberi stimulus adanya pembangkit-pembangkit baru di Indonesia. Terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan listrik PT PLN. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) terkait pengembangan energi baru terbarukan (ebt) terutama di daerah terpencil. Kesepakatan itu meliputi rencana pembangunan pembangkit listrik mikrohidro (PLTMH) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
“Di daerah yang sangat terpencil kan sumber energi kadang-kadang terbatas. Tapi, listrik tetap harus ada. Jadi, bisa memakai sumber energi yang ada. Misalnya, dengan solar cell (panel surya). Contohnya seperti Pulau Miangas (Sulawesi Utara) itu pakai,” jelasnya. (bil/agm)
