JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Anggota DPR asal Sumut Ruhut Sitompul ‘dipecat’ dari keanggotaannya di Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum. Politisi kontroversial itu digeser ke Komisi VI yang membidangi masalah industri dan perdagangan, yang tidak sesuai dengan kepakarannya di bidang hukum.
Ketua Fraksi Demokrat DPR Nurhayati Alie Assegaf menyebut, pencopotan Ruhut dari Komisi Hukum itu sebagai bentuk sanksi atas sikap mantan pengacara itu yang mendukung pasangan Jokowi-JK dengan menyebut telah mengantongi restu Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono. Nurhayati menuding, Ruhut melanggar etika.
Nurhayati menegaskan, Surat Keputusan penggeseran Ruhut dari Komisi III ke Komisi VI sudah dia teken, kemarin (24/6).
“Sudah saya tandatangani, ini sebagai sanksi,” kata Nurhayati di Senayan, kemarin. Dia merasa, penggeseran itu merupakan wewenangnya sebagai ketua fraksi, sehingga menganggap tidak diperlukan rapat fraksi untuk penjatuhan sanksi dimaksud.
Dijelaskan juga, pihaknya akan langsung melaporkan penjatuhan sanksi ini kepada DPP partainya.
Lebih lanjut, politisi perempuan yang juga Waketum PD itu menjelaskan, yang dipersoalkan bukan sikap Ruhut yang mendukung Jokowi-JK, melainkan lantaran Ruhut membawa-bawa nama SBY.
“Kenapa harus membawa-bawa nama ketum kami Pak SBY. Sehingga menimbulkan persepsi yang jelek di masyarakat, seolah-olah Pak SBY main dua kaki. Ini sangat tidak etis,” cetusnya.
Bagaimana reaksi Ruhut? Dihubungi koran ini, Ruhut terkesan cuek. Dia menyebut Nurhayati sebagai Mak Lampir yang lagi sewot.
“Biarin ajalah. Mak Lampir biang keroknya. Tinggal dikasih sapu terbang dia,” ujar Ruhut, yang saat dihubungi mengaku sedang di bandara Soekarno-Hatta, akan terbang ke Sulawesi untuk kampanye pemenangan Jokowi-JK.
Apa kalimat yang disampaikan SBY saat dirinya minta izin mendukung Jokowi-JK? Ruhut tidak mau menjawab tegas. Dia hanya katakan, dibanding Nurhayati, dirinya yang lebih mengenal sosok SBY. “Pokoknya Pak SBY mengizinkan. Saya orang yang tahu betul mengenai Pak SBY,” ujar Ruhut.
Ditanya apakah dirinya didekati kubu Jokowi-JK atau atas inisiatif sendiri memberikan dukungan, Ruhut dengan gaya khasnya menjawab,” Saya ini kan tokoh. Tokoh itu kan banyak, ada toko mainan, ada toko buku. Pak Prabowo juga minta ketemu, tapi saya katakan, saya sudah menjatuhkan pilihan.”
Jika sampai dipecat dari Demokrat, apakah akan gabung lagi ke Golkar? Karena toh peta di internal Golkar bisa berubah lagi jika nantinya pasangan Jokowi-JK menang dan JK jadi wapres?
Dipancing pertanyaan itu, Ruhut mengatakan bahwa dirinya setia pada partai besutan SBY itu, dan tidak akan loncat lagi ke partai lain. “Partai Demokrat adalah partai yang terakhir bagi saya,” ujarnya.
Ruhut juga mengklaim, banyak sekali rekannya di Demokrat yang mendukung sikapnya itu. Hanya saja, kata dia, mereka tidak berani bicara secara terbuka. “Karena mereka bukan tokoh,” ujarnya lagi. Dia menyebut, mayoritas politisi Demokrat mendukung Jokowi-JK, bukan ke Prabowo-Hatta.
Bergabungnya politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul ke tim pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapat tanggapan positif dari kubu pasangan yang diusung PDIP, Nasdem, PKB, Hanura dan PKPI itu.
Trimedya Pandjaitan, koordinator tim hukum pasangan yang akrab disapa Jokowi-JK, menyambut baik kedatangan Ruhut karena menganggap 1 suara sangat berharga dalam pemilu presiden (Pilpres) 9 Juli nanti. Apalagi Ruhut punya masa di daerah pemilihannya, Sumatera Utara 1.
“Ruhut kan terpilih lagi di DPR dari dapilnya di Sumut 1. Berarti dia punya massa pendukung yang bisa dikerahkan untuk menambah dukungan Jokowi-JK. Kita target menang mutlak di sana, bisa 65 persen atau 70 persen,” kata Trimedya di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (24/6).
Mengenai pembawaan Ruhut yang ceplas-ceplos dan sikapnya kerap menuai kontroversi, Ketua DPP PDIP itu tidak mempersoalkan diterimanya pihak-pihak yang mendukung Jokowi-JK bukan dilihat dari karakter orang tersebut.
“Siapapun yang mau mendukung Jokowi-JK kita terima, kita gak lihat karakternya atau hal lainnya, apalagi kalau orang itu bisa membawa masanya,” ujar Ketua DPP PDIP ini.
Tim pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo -Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Luhut Pandjaitan yakin bergabungnya politikus Demokrat Ruhut Sitompul mampu mendongkrak dukungan ke pasangan yang diusung PDIP, Nasdem, PKB, Hanura dan PKPI itu.
“Pak Ruhut ini kan bagaimanapun ada pengaruh ke publik yang melihat bahwa Pak Ruhut ini bergabung untuk mendukung Pak Jokowi. Saya pikir pastilah ada pengaruhnya,” kata Luhut saat menghadiri acara deklarasi dukungan Ruhut ke Jokowi-JK di Jakarta Pusat, Senin (23/6).
Luhut merupakan timses Jokowi yang mengajak jubir bicara Partai Demokrat itu bergabung ke tim pemenangan Jokowi-JK. Ditanya alasan Luhut, dia berharap kedatangan Ruhut mampu menarik dukungan dari kader Demokrat.
“Saya pikir dia (Ruhut) banyak anggota-anggota Demokrat yang banyak nurani kan. Dia pengen bergabung dengan Pak Jokowi, bukan hanya dia, tapi dari partai Gerindra juga banyak kok yang mau bergabung,” jelasnya.
Luhut juga menepis jika ada anggapan bahwa Ruhut sebagai politikus kutu loncat. Sebab, dukungan yang diberikan Ruhut sesuai dengan nurani setelah melihat kedua pasangan yang bertarung di Pilpres kali ini.
“Saya kira bukan kutu loncat ya. Salah juga karena mereka melihat nurani masing-masing. Jadi dilihatnya individu masing-masing yang mereka percaya, bukan partainya tapi individunya,” pungkas Luhut.
Sementara itu, ‘obral cakap’ Ruhut yang menjual nama SBY berakibat fatal. Fraksi Demokrat DPR resmi membuangnya dari komisi hukum. Keputusan ini diambil ketua fraksi Nurhayati Alie Assegaf sebagai sanksi terhadap Ruhut yang dinilai telah melanggar etika dengan menyeret nama ketua umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat mendukung pasangan calon presiden dan wakilnya Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Sudah (ada sanksi). Tadi sebelum paripurna saya sudah pindahkan Pak Ruhut dari komisi 3 ke komisi 6. Sudah saya tandatangani (suratnya). Sebagai sanksi,” kata Nurhayati ditemui di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (24/6).
Ditegaskan Nurhayati, keputusan tersebut resmi wewenangnya selaku ketua fraksi PD di DPR RI. Dia juga menggarisbawahi keputusan itu bukan atas nama pribadi maupun kepentingan pribadi terhadap Ruhut.
Menindaklanjuti keputusannya itu, hari ini juga FPD akan melaporkan keputusan tersebut ke DPP PD. “Kami akan membuat surat ke DPP melaporkan perbuatan tak etis, tak sopan, tak santun (oleh Ruhut). Hari ini akan dilayangkan ke DPP. (Keputusan ini) Tak rapat, itu wewenang ketua fraksi,” katanya.
Saat itu, Waketum DPP PD itu kembali menggarisbawahi jika fraksinya tidak mempersoalkan sikap politik Ruhut mendukung pasangan capres yang akrab disaapa Jokowi-JK itu. Tapi yang jadi permasalahan adalah Ruhut menyeret-nyeret nama ketum SBY.
“Kami bukan mempersoalkan Ruhut mendukung Jokowi, yang kami persoalkan kenapa harus membawa-bawa nama ketum kami Pak SBY. Sehingga menimbulkan persepsi yang jelek di masyarakat, seolah-olah Pak SBY main dua kaki,” tandasnya. (sam/bbs)
