JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Proses klarifikasi harta kekayaan kedua calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) selesai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan jika capres nomor satu Prabowo menjadi yang paling kaya dengan harta kekayaan Rp1,6 triliun dan US Dollar 7.500.134. Nilai itu jauh sekali dengan kekayaan Jokowi yang hanya Rp29,8 miliar dan US Dollar 27.633.
Sesuai data KPK dan KPU, Kekayaan Prabowo senilai Rp1,6 triliun terdiri dari harta tak bergerak berupa empat bidang tanah dengan nilai Rp105 miliar, harta bergerak seperti kendaraan, tambang, barang seni dan antik senilai Rp17, 7 miliar. Lalu, surat berharga senilai Rp1,5 triliun dan US Dollar 7.500.000. Ditambah dengan uang tunai dan deposito Rp20,4 miliar dan US Dollar 3.134.
Kekayaan Jokowi senilai Rp29,8 miliar terdiri dari harta tidak bergerak berupa 24 bidang tanah dan bangunan Rp29,4 miliar, harta bergerak berupa 12 alat transportasi Rp954 juta, 1 unit peternakan atau kebun senilai Rp572 juta, 16 buah logam mulai Rp27 juta, 4 batu mulai Rp15 juta, dan 83 harta bergerak lain Rp319 juta.
Selain itu ada juga uang tunai, deposito, dan giro yang tersebar di 19 rekening dengan nilai Rp488 juta dan US Dollar 27.633. Yang menarik, ternyata Jokowi memiliki hutang yang terhitung cukup besar senilai Rp2 miliar.
Sementara itu harta kekayaan kedua cawapres Jusuf Kalla dan Hatta Rajasa juga jauh berbeda. Jusuf kalla memiliki kekayaan Rp465 miliar dan US Dollar 1.058.564, kekayaan Hatta Rajasa sedikit lebih banyak dari Jokowi dengan Rp30.234.920.584 dan US Dollar 75.092. Dengan begitu, dapat dipastikan jika Jokowi merupakan peserta pemilu presiden (Pilpres) 2014 termiskin, jika dibandingkan dengan Prabowo-Hatta dan pasangannya Jusuf Kalla.
Pantauan Jawa Pos (grup Sumut Pos), sekitar pukul 14.00 pengumuman harta kekayaan capres cawapres pilpres 2014 itu dimulai. Hatta menjadi yang kali pertama datang ke kantor KPU di jalan Imam Bonjol tersebut. Disusul dengan kedatangan Jusuf Kalla, Jokowi, dan Prabowo yang hamper bersamaan.
Seperti biasa pasangan capres-cawapres Prabowo dan Hatta mengenakan kemeja yang seragam, dengan dominasi warna putih dan lambang garuda merah di dada sebelah kirim. Untuk Jokowi mengenakan kemeja kotak-kota dan JK mengenakan baju putih polos.
Yang pertama kali mengumumkan harta kekayaannya ada Prabowo. Dalam sambutannya, dia mengatakan jika seluruh harta kekayaannya tersebut sama sekali tidak berhubungan hal-hal semacam korupsi. “Harta ini semua bersih,” jelasnya.
Tidak lama, giliran Hatta yang mengumumkan kekayaannya. Anehnya, dalam harta dan kekayaan mantan menteri perekonomian itu sama sekali tidak ada harta bergerak berupa alat transportasi atau kendaraan.
Ditemui setelah pengumuman, cawapres nomor urut satu Hatta mengakui memang sama sekali tidak memiliki alat transportasi. Selama ini, untuk setiap aktivitasnya Hatta selalu menggunakan mobil dinas. “Saya dulu itu menteri, jadi sudah terbiasa untuk memakai kendaraan dinas terus,” tuturnya.
Sementara itu saat ditanya soal hutangnya yang mencapai Rp 2 miliar, Jokowi mengaku sedang membangun rumah dan mencicil kendaraan. Karena itulah ada hutang dalam harta kekayaannya. “Bangun rumah dan mencicil kendaraan,” ujarnya sembari menuju ke mobilnya.
Bagian lain, Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menjelaskan, pembeberan harta kekayaan capres-cawapres ini diharapkan menjadi salah satu cara dari masyarakat untuk bisa mendapat bimbingan untuk memilih capres-cawapres yang mana.
Namun, yang paling utama itu ditujukan agar keterbukaan dan transparansi keuangan dari calon pemimpin ini bisa menjadi gambaran untuk pemerintah bersih yang akan datang. “Tentu ini agar meningkatkan clean government,” ujarnya.
Sementara itu, KPK meminta masyarakat ikut berperan aktif memberi masukan lembaganya terkait LHKPN capres dan cawapres. “LHKPN kan ada di situ KPK (acch.kpk.go.id). Masyarakat bisa ikut berperan serta memberi masukan. Kalau ada yang tidak cocok silakan laporan,” jelas Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja.
Laporan masyarakat itu diharapkan bisa disampaikan sebelum hari pemungutan suara, 9 Juli 2014. Pandu berjanji pengaduan masyarakat itu akan diverifikasi dengan dibandingkan dengan LHKPN yang dilaporkan capres dan cawapres kepada KPK. Jika kemudian ditemukan ketidaksesuaian, maka KPK mengumumkan kembali ke publik.(idr/gun/jpnn/rbb)
