BANGKOK, SUMUTPOS.CO – Pemerintahan di Thailand memasuki babak baru. Kemarin (22/7) Pemimpin Junta Militer Jenderal Prayuth Chan-Ocha menemui Raja Bhumibol Adulyadej. Prayuth meminta restu raja yang sudah berusia 86 tahun itu untuk membuat konstitusi atau undang-undang sementara. Raja pun langsung merestuinya.
“Jenderal Prayuth bertemu dengan yang mulia raja. Beliau (Bhumibol, Red) merestui pembentukan konstitusi sementara,” ujar Wakil Juru Bicara Militer Kolonel Sirichan Ngathong.
Sejak berkuasa pada 22 Mei lalu, junta militer memang masih menggunakan undang-undang lama. Undang-undang sementara yang baru nanti diharapkan mampu memuluskan rencana pemilu pada Oktober 2015 nanti. Selain itu, konstitusi yang baru nanti diharapkan bisa menghilangkan pengaruh mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra. Sebab, konstitusi yang lama dianggap masih dipengaruhi Thaksin.
Undang-undang sementara tersebut akan menggambarkan secara gamblang pada masyarakat soal rencana-rencana militer untuk menjalankan pemerintahan di Negeri Gajah Putih. Termasuk di antaranya terkait dengan sistem politik dan amnesti untuk para pengkudeta.
Beberapa pihak menganggap bahwa konstitusi baru tersebut hanya akal-akalan pihak konservatif agar partai yang dinaungi Thaksin dan Yingluck Shinawatra tidak menang lagi. “Konservatif tahu bahwa jika mereka membiarkan pemilu berjalan normal lagi, Partai Puea Thai dan Yingluck mungkin akan menang telak lagi,” jelas Direktur Eksekutif Unit Intelejen Siam Kan Yuenyong. (AFP/Reuters/sha/c15/tia)
Raja Thailand, Bhumibol Adulyadej
BANGKOK, SUMUTPOS.CO – Pemerintahan di Thailand memasuki babak baru. Kemarin (22/7) Pemimpin Junta Militer Jenderal Prayuth Chan-Ocha menemui Raja Bhumibol Adulyadej. Prayuth meminta restu raja yang sudah berusia 86 tahun itu untuk membuat konstitusi atau undang-undang sementara. Raja pun langsung merestuinya.
“Jenderal Prayuth bertemu dengan yang mulia raja. Beliau (Bhumibol, Red) merestui pembentukan konstitusi sementara,” ujar Wakil Juru Bicara Militer Kolonel Sirichan Ngathong.
Sejak berkuasa pada 22 Mei lalu, junta militer memang masih menggunakan undang-undang lama. Undang-undang sementara yang baru nanti diharapkan mampu memuluskan rencana pemilu pada Oktober 2015 nanti. Selain itu, konstitusi yang baru nanti diharapkan bisa menghilangkan pengaruh mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra. Sebab, konstitusi yang lama dianggap masih dipengaruhi Thaksin.
Undang-undang sementara tersebut akan menggambarkan secara gamblang pada masyarakat soal rencana-rencana militer untuk menjalankan pemerintahan di Negeri Gajah Putih. Termasuk di antaranya terkait dengan sistem politik dan amnesti untuk para pengkudeta.
Beberapa pihak menganggap bahwa konstitusi baru tersebut hanya akal-akalan pihak konservatif agar partai yang dinaungi Thaksin dan Yingluck Shinawatra tidak menang lagi. “Konservatif tahu bahwa jika mereka membiarkan pemilu berjalan normal lagi, Partai Puea Thai dan Yingluck mungkin akan menang telak lagi,” jelas Direktur Eksekutif Unit Intelejen Siam Kan Yuenyong. (AFP/Reuters/sha/c15/tia)
