Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin dan Bupati Serdang Bedagai, Soekirman.
SUMUTPOS.CO – Di tengah-tengah pro kontra RUU Pilkada, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin lebih memiliki sikap netral dan tidak berpihak kepada dua sisi yang sedang bersiteru.
Eldin menyebut dirinya akan mengikuti apapun keputusan akhir terkait pilkada. “Mau itu pemilihan langsung, maupun tidak langsung, saya akan ikuti seluruh prosesnya,”ujar Eldin, Jumat (12/9).
Ia meyakini setiap orang memiliki pendapat masing-masing mengenai rencana peralihan sistem Pilkada dari langsung ke sistem tidak langsung. “Saya ini bagian dari pemerintah, maka apapun keputusannya harus dihormati dan ditaati,” ungkapnya.
Sedangkan Bupati Serdang Bedagai (Sergai), Ir Soekirman menanggapi hal tersebut bahwa Pilkada langsung meskipun masih ada kelemahan lebih memenuhi konstitusi UUD 1945 tentang kedaulatan rakyat dan sejalan dengan sistem demokrasi presidensil. “Berarti bukan parlementer,” ujar Soekirman, Jumat sore (12/9).
Menurut Soekirman apabila ada kekurangannya maka perlu disempurnakan. Namun demikian pembuatan Undang-Undang adalah ranahnya pusat antara DPR RI Komisi II dan Presiden. “Kita tunggu saja hasilnya,” terangnya.
Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu, lebih tegas bersikap. Dia jelas-jelas mendukung pilkada langsung oleh rakyat. “Kalau ditanya sebagai pribadi tentu pilkada langsung oleh rakyat akan jauh lebih demokratis karena secara demokrasi dilakukan oleh rakyat. Ingat asal kata nya dari bahasa yunani demos yang artinya masyarakat dan kratos yang artinya power. Sistem demokrasi kita sudah berjalan degan berbagai tantangan selama ini dan diapresiasi oleh dunia. Tinggal lagi penyempurnaan di sana-sini agar hal-hal yang masih buruk dapat kita atasi. Yang mungkin lebih baik ditempuh adalah Pilgub boleh dipilih DPRD atau bahkan ditiadakan karena gubernur itu kan perpanjangan tangan pemerintah jadi tidak perlu ada demokrasi di situ,” kata Remigo Yolando Berutu yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Demokrat Kabupaten Pakpak Bharat. (dik/ian/tam/rbb)
Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin dan Bupati Serdang Bedagai, Soekirman.
SUMUTPOS.CO – Di tengah-tengah pro kontra RUU Pilkada, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin lebih memiliki sikap netral dan tidak berpihak kepada dua sisi yang sedang bersiteru.
Eldin menyebut dirinya akan mengikuti apapun keputusan akhir terkait pilkada. “Mau itu pemilihan langsung, maupun tidak langsung, saya akan ikuti seluruh prosesnya,”ujar Eldin, Jumat (12/9).
Ia meyakini setiap orang memiliki pendapat masing-masing mengenai rencana peralihan sistem Pilkada dari langsung ke sistem tidak langsung. “Saya ini bagian dari pemerintah, maka apapun keputusannya harus dihormati dan ditaati,” ungkapnya.
Sedangkan Bupati Serdang Bedagai (Sergai), Ir Soekirman menanggapi hal tersebut bahwa Pilkada langsung meskipun masih ada kelemahan lebih memenuhi konstitusi UUD 1945 tentang kedaulatan rakyat dan sejalan dengan sistem demokrasi presidensil. “Berarti bukan parlementer,” ujar Soekirman, Jumat sore (12/9).
Menurut Soekirman apabila ada kekurangannya maka perlu disempurnakan. Namun demikian pembuatan Undang-Undang adalah ranahnya pusat antara DPR RI Komisi II dan Presiden. “Kita tunggu saja hasilnya,” terangnya.
Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu, lebih tegas bersikap. Dia jelas-jelas mendukung pilkada langsung oleh rakyat. “Kalau ditanya sebagai pribadi tentu pilkada langsung oleh rakyat akan jauh lebih demokratis karena secara demokrasi dilakukan oleh rakyat. Ingat asal kata nya dari bahasa yunani demos yang artinya masyarakat dan kratos yang artinya power. Sistem demokrasi kita sudah berjalan degan berbagai tantangan selama ini dan diapresiasi oleh dunia. Tinggal lagi penyempurnaan di sana-sini agar hal-hal yang masih buruk dapat kita atasi. Yang mungkin lebih baik ditempuh adalah Pilgub boleh dipilih DPRD atau bahkan ditiadakan karena gubernur itu kan perpanjangan tangan pemerintah jadi tidak perlu ada demokrasi di situ,” kata Remigo Yolando Berutu yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Demokrat Kabupaten Pakpak Bharat. (dik/ian/tam/rbb)
