18 Profesional Murni, 16 Profesional Partai
JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Gambaran struktur kabinet Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Jokowi-Jusuf Kalla (JK) mulai terkuak. Kemarin (15/9), Jokowi-JK mengumumkan jika kabinet yang akan mendampinginya berjumlah 34 menteri yang terdiri atas 18 profesional dan 16 profesional partain
Nama kementerian belum semuanya disebut, karena itu Jokowi meminta agar masyarakat bisa turut berperan dengan mengusulkan nama yang pas.
Pengumuman struktur kabinet itu dilakukan di Rumah Transisi selepas maghrib. Jokowi didampingi Jusuf Kalla. Tim Transisi juga hadir lengkap, Kepala Staf Deputi Rini Soemarno dan lima deputi, yaitu Hasto Kristiyanto, Andi Widjajanto, Anis Baswedan, Akbar Faisal, dan Eko Putro Sandjojo.
Dalam konferensi pers di teras Rumah Transisi, Jokowi mengatakan, pertemuan kemarin untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif, sekaligus sesuai sistem presidensial. Tentunya, kinerja presiden dan wakil presiden harus dibantu menteri-menteri negara. “Ini agar terciptanya pemerintah yang bekerja, terkonsolidasi, dan hadir di tengah-tengah rakyat. Kami putuskan kementerian jumlahnya 34,” tuturnya.
Jumlah itu terdiri 18 profesional dan 16 profesional partai. Dia menjelaskan, dari pembagian kementerian untuk profesional dan profesional partai itu, ada tiga menteri koordinator yang tetap dipertahankan dan khusus untuk wakil menteri (Wamen) yang kemungkinan masih diperlukan itu wamen di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). “Cukup, sekarang tanya saja,” ujar Joko mengakhiri pengantar jumpa pers.
Terkait penyebutan kementerian yang diperuntukkan profesional, dia menegaskan jika profesional itu artinya bukan sosok yang berasal dari partai. “Ya itu saja, tidak dari partai,” tegas mantan Wali Kota Solo itu.
Mengapa jumlah kementerian masih 34, padahal sebelumnya ada rencana dirampingkan? Jokowi menuturkan bahwa ada negara tetangga yang jumlah penduduknya 24 juta jiwa dan jumlah menterinya 24. “Kalau Indonesia jumlah penduduknya 240 juta, lalu apakah seharusnya menterinya 240?” tanya Jokowi.
Dia mengatakan, jika nama kementerian ini sudah hampir final. Artinya, belum semuanya selesai. Sehingga, soal nama kabinet dan siapa yang diangkat menjadi menteri akan diumumkan lain waktu. “Lain waktu ya lain waktu,” tuturnya.
Dengan begitu, ada ruang publik bagi masyarakat untuk memberikan masukan soal nama kementerian dan nama sosok yang pantas menjadi menteri. Jokowi memastikan ingin mendapatkan banyak masukan dari masyarakat terkait keduanya. “Caranya, bisa lewat banyak cara, salah satunya Twitter. Setelah disampaikan ke kita, baru kemudian dibahas tim,” celetuknya.
Namun, setelah didesak akhirnya Jokowi melunak. Dia menyebutkan tiga kementerian baru, yakni Kedaulatan Pangan, Maritim, dan Kependudukan. Selain itu ada juga Kementerian Keuangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Tiba-tiba, Wapres JK berceletuk ada juga kementerian pertanian. Jokowi langsung mengiyakan pernyataan dari wakilnya tersebut. “Nah iya, pertanian juga,” ujarnya disambut tawa sejumlah wartawan.
Sementara itu Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto menjelaskan, perampingan nantinya akan dipertajam di tingkat direktorat jenderal (Ditjen). Hal itu dilakukan untuk efisiensi pada pemerintahan. “Ini yang dirapikan,” jelasnya.
Selama mempelajari struktur pemerintah saat ini, Tim Transisi menemukan adanya 61 fungsi yang tumpang tindih di kementerian. Hal tersebut menjadi salah satu sebab, mengapa tingkat dirjen yang dirampingkan. “Temuan ini selama berkomunikasi dengan pemerintah,” jelasnya.
Efisiensi itu juga untuk soal anggaran, misalnya pada kementerian negara koperasi dan UKM. Ternyata, untuk kementrian itu anggaran belanja terbesar justru untuk perindustrian. “Anggaran ini yang akan dikurangi dan diberikan untuk yang pro rakyat,” terangnya.
Terkait anggaran untuk 34 kementerian, apakah sudah siap? Andi menuturkan, anggaran kementerian itu sudah disiapkan. Artinya, walau ada pergantian nama kementerian tidak akan mempengaruhi. “APBN siap,” ujarnya.
Hanya saja, akan ada sedikit pembengkakan anggaran untuk mengganti berbagai kebutuhan administrasi, seperti pergantian kop surat dan biaya kantor. “Itu tidak esensiallah,” terangnya ditemui sebelum pengumuman struktur kabinet.
Survei IReS untuk Masukan
Jokowi-JK memang belum menyebut nama calon menteri pengisi kabinet mendatang. Meski demikian, Indonesian Research and Survey (IReS) mencoba memberi gambaran kandidat menteri beserta postur pemerintahan sesuai aspirasi masyarakat yang dijaring lewat survey 21 Agustus-3 September 2014. Pendiri IReS, Usamah Hisyam, mengatakan nama-nama bakal calon menteri itu bisa menjadi masukan dan acuan untuk memutuskan siapa orang-orang yang akan membantunya menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan.
“Kami mendapatkan input dari orang di sekitar Pak Jokowi, dapat masukan dari Pak Jokowi juga, kami tetapkan 5 nama untuk satu kementerian, ada 34 kementerian, postur ini akan dinamis, karena masih bisa terjadi penambahan kementerian atau dibentuknya kementerian baru,” Usamah saat merilis surveynya, kemarin.
Survey IReS melibatkan 600 responden sebagai acuan, sebagian besar (57 persen) di antaranya berpendidikan tinggi, mulai dari S2, S3 hingga Profesor. Margin eror 4 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Ada 190 nama yang masuk dalam survey IReS dan mereka adalah orang-orang yang memenuhi kriteria berbasis profesional, memiliki kapasitas intelektual, pengalaman serta memahami visi misi Jokowi sebagai capres 2014 dari setiap kementerian.
“Setidaknya memenuhi tiga kriteria, latar belakang pendidikan, track record dan pengalaman kerjanya. Mereka berada dalam lingkaran perjuangan Jokowi, baik relawan, tim suskes, maupun anggota parpol pendukung Jokowi-JK,” jelasnya.
Dikatakannya juga bahwa mayoritas responden menginginkan 70 persen kabinet Jokowi-JK diisi oleh kalangan profesional dan 30 persen dari kalangan partai politik. (dms/idr/dyn/kim/fat/jpnn)
