Sekretaris Majelis Pakar DPP PPP Ahmad Yani (kedua kiri), Ketua DPP PPP Rusli Effendi (ketiga kiri) dan Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy (keempat kiri) saat menggelar konferensi pers dan pembukaan Rapimnas PPP di Jakarta, Minggu (14/9).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipastikan batal mendapat jatah empat pimpinan komisi di DPR RI, pasca merapatnya partai pimpinan Suiryadharma Ali itu ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam pemilihan ketua dan wakil ketua MPR tadi malam.
Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengatakan PPP sedianya dijatah memimpin Komisi I yang membidangi Pertahanan dan Hubungan Internasional, serta Komisi IV bidang pertanian dan perkebunan.
Karena dinamika politik yang cukup tinggi tadi malam, Koalisi Merah Putih (KMP) yang dikomandani Partai Golkar sudah ancang-ancang menambah jatah dua pimpinan komisi lagi untuk PPP, tapi rencana itu dibatalkan.
“Komisi I yang tadinya PKS, dikasih ke PPP dengan ketuanya (Ahmad) Dimyati Natakusuma. Seharusnya dapat lagi satu, dan mau ditambah jadi empat pimpina komisi, tapi gak jadi,” kata politikus yang akrab disapa Bamsoet itu di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (8/10).
Dengan begitu, jatah empat pimpinan komisi yang tadinya untuk PPP akan dibahas kembali dalam internal KMP. Sesuai agenda, penyusunan alat kelengkapan DPR akan dilangsungkan pekan depan.
“Besok pengumuman fraksi dulu (yang beluim disahkan), minggu depan alat kelengkapan. Mekanismenya sama dengan pemilihan pimpinan, paket juga,” jelasnya.
Ditanya jatah pimpinan komisi untuk Partai Golkar? Bamsoet menyebutkan fraksinya mendapat bagian empat pimpinan dalma alat kelengkapan DPR. Di antaranya Komisi II bidang pemerintahan, Komisi III bidang hukum dan Komisi VII bidang energi. Ditambah Badan Anggaran yang periode lalu juga menjadi jatah Golkar.
“Golkar sendiri mendapat ketua di Komisi II, III, VII, dan Banggar,” tandasnya.(fat/jpnn)
