KAMPANYE: Ketua Umum Partai PPP Surya Dharma Ali berkampanye beberapa waktu lalu. Kini posisinya mulai diguncang para kader parpol tersebut.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PPP masih menghadapi masalah dualisme kepemimpinan. Meski sempat tampak bersatu dalam sejumlah dinamika politik di parlemen beberapa waktu terakhir, kini partai berlambang kabah itu menghadapi puncak konflik. Kedua kubu sudah saling berancang-ancang untuk saling membuat muktamar.
Kubu Sekjen DPP PPP M. Romahumurmuziy Cs. sudah bersiap melaksanakan muktamar di Surabaya, pada 15-18 Oktober 2014, nanti. Wakil Ketua Umum DPP PPP Emron Pangkapi yang sempat ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum pasca insiden pemecatan Suryadharma Ali (SDA) menyatakan, kalau pihaknya tetap akan melaksanakan forum tersebut ada atau tanpa kehadiran SDA.
”Namun, beliau akan tetap kami undang,” kata Emron saat dihubungi di Jakarta, kemarin (11/10).
Menurut dia, jika yang bersangkutan datang, maka akan diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato pembukaan.
Kemungkinan SDA datang di forum muktamar yang dilaksanakan kubu Romahurmuziy Cs. tersebut, hingga saat ini, masih tipis. Kelompok pendukung SDA bahkan menganggap, forum tersebut illegal. ”Muktamar yang diselenggarakan oleh selain Ketua Umum Suryadharma Ali adalah inkonstitusional,” tegas Ketua DPP PPP Fernita Darwis. Dia menegaskan muktaramar yang sah adalah yang rencana dilaksanakan di Jakarta, pada 23-26 Oktober 2014.
Di forum muktamar di bawah SDA tersebut, politisi perempuan itu duduk sebagai ketua steering committee (SC). ”Mengajak seluruh kader PPP. ayo rapatkan barisan, tegakkan konstitusi, sukseskan Muktamar VIII 23 – 26 Oktober 2014 di Jakarta,” tandasnya.
Dia membeberkan bahwa ada sejumlah hal yang dilanggar dalam pelaksanaan muktamar oleh kubu Romahurmuziy Cs. Selain hanya ada satu muktamar yang dilaksanakan DPP PPP sesuai Anggaran Dasar PPP Pasal 51 ayat (2), ada ketentuan pula tegas menyatakan tentang siapa pihak yang berhak melaksanakan muktamar.
