JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo dan jajaran kabinetnya telah membuktikan kerja cepat. Hanya dalam beberapa jam setelah Jokowi menelepon Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, surat izin pinjam pakai lahan hutan untuk jalan akses ke area relokasi korban erupsi Gunung Sinabung, langsung beres.
Rabu (29/10) malam, Siti Nurbaya sudah menandatangani surat izin dimaksud dan surat langsung dikirim ke Bupati Karo.
“Oh sudah selesai. Tadi malam (Rabu malam, Red) sudah kita selesaikan. Ada 458 hektar areal yang diminta untuk lewatnya jalan akses, jalan raya itu kira-kira 11 hektar, terus 477 hektar itu untuk lahan pertanian,” ujar Siti Nurbaya kepada Sumut Pos di Jakarta, kemarin (30/10).
Mantan Sekretaris Jenderal Kemendagri itu menjelaskan, untuk wilayah relokasi pengungsian sendiri di luar kawasan hutan. “Jadi gak ada masalah. Yang masih di kawasan hutan itu adalah terkait jalan masuk dan areal pertanian,” beber politikus Partai NasDem itu.
Mengenai area pertanian yang menggunakan kawasan hutan, Siti Nurbaya menjelaskan, memang lahan pertanian itu sengaja dipilih agar tidak jauh dari pemukiman baru para korban erupsi Sinabung itu.
“Kalau pengungsi mau dipindah, tetapi tanamannya (lahan pertaniannya) jauh dari dia, kan enggak mugkin. Itu juga prinsip cropping security kan. Kalau orang menanamkan mesti dekat dari dia. Sudah kita selesaikan, jadi 477 hektar (untuk lahan pertanian),” terang Siti, yang juga bekas Sekjen Dewan Perwakilan Daerah itu.
Siti mengaku sudah mengirim surat ke bupati. “Kita sudah surati bupati, pada dasarnya tidak keberatan. Di lapangan sudah bisa berjalan. Tapi beberapa seperti pemetaannya, rencana rincinya tetap harus dipersiapkan. Gimana pula mau buat, kalau tidak ada rencana-rencana. Jadi harus ada rencana rincinya. Jadi Sudah selesai semuanya,” pungkasnya.
Diberitakan, relokasi nantinya untuk ribuan warga asal 3 Desa di kaki Sinabung yakni Desa Suka Meriah Kecamatan Payung dan Bekerah-Simacem Kecamatan Naman Teran.
Saat berkunkung ke Karo, Jokowi menjanjikan, surat izin pinjam pakai lahan yang selama ini mengendap di kemenhut, dalam dua hari ke depan akan dituntaskan. Lahan hutan akan dipakai untuk akses jalan sepanjang 3,8 Km dan lebar hingga 12 Meter.
“Saya sudah langsung telephon dari sini Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk dalam dua hari kedepan tuntaskan persoalan administrasi pinjam pakai lahan. Harus gerak cepat dan tidak boleh mandeg,” ujar Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers di tangga depan Jambur ( Pendopo) Pemkab Karo di lingkungan rumah dinas Bupati Karo, Jalan Veteran , Kabanjahe, Rabu ( 29/10).
Bupati: Akses Jalan Tuntas 2 Pekan
Tak hanya di tingkat pusat, kerja cepat juga ditunjukkan Plt Bupati Karo, Terkelin Brahmana SH. Setelah menerima surat Menhut dan Lingkungan Hidup nomor S.482/Menhut-II/2014 tertanggal 29 Oktober 2014 perihal pinjam pakai kawasan hutan Siosar untuk lahan pertanian bagi korban Sinabung, Terkelin Brahmana langsung menerjunkan tim survei ke lokasi. Jika tidak ada kendala cuaca, dalam dua minggu pembukaan akses jalan masuk direncanakan selesai.
“Kita sudah turunkan tim untuk melihat kesiapan pembukaan akses jalan masuk, ini kita lakukan guna percepatan seperti yang diamanatkan oleh Presiden. Intinya kita harus lebih cepat lagi sekarang,” ujar Terkelin melalui sambungan telepon, kemarin petang.
Tim ini terdiri dari BNPB , BPBD Provinsi Sumut, BPBD Karo, jajaran TNI baik dari Kodam I Bukit Barisan maupun Kodim 0205 TK dan Dinas Kehutanan Propinsi Sumut serta Karo.
Terkelin memperkirakan, kerja sinergis dibawah kendali Panglima Kodam I Bukit Barisan ini butuh dua pekan untuk membuka akses ke lokasi relokasi. Tahapan penting ini nantinya akan menjadi awal bagi pelaksanaan keseluruhan relokasi warga asal 3 desa.
Keyakinan Terkelin soal cepatnya pembukaan akses jalan juga merujuk amanat Presiden Joko Widodo jelang kepulangannya dari Kabupaten Karo. Terkelin mengaku ditelepon Jokowi pukul 18.00 WIB, Rabu (29/10) untuk mengingatkan agar Pemkab Karo mengerahkan segala potensi dan jangan ragu untuk meminta kebutuhan teknis dari rencana percepatan relokasi itu.
“Dasar itu kita akan push semua potensi, kalau alatnya tidak ada di kita, kita bias pakai milik provinsi ataupun minta disiapkan dari Jakarta. Karena sejak awal kita juga inginkan percepatan, saat ini dapat dilihat masalah sebenarnya bukan di kita selama ini,” paparnya.
Harapannya, pembangunan pemukiman penduduk baru akan dilaksanakan sesuai perencanaan. “Ada beberapa hal teknis lain yang perlu dipersiapkan, termasuk bentuk dari pemukiman serta fasilitas publik lain,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, dalam surat yang dikirimkan Menhut beberapa jam setelah Jokowi memberikan pernyataan percepatan administrasi pinjam pakai lahan, lahan yang akan dimanfaatkan seluas 458,88 ha. Lahan di kawasan hutan produksi terbatas Siosar Kecamatan Merek dengan rincian penggunaan lahan pertanian seluas 447, 86 ha dan untuk jalan masuk ke areal agropolitan seluas 11,02 ha.
Sesuai survei, terdapat dua pintu masuk ke area relokasi yang masing-masing menyentuh lahan milik negara, yakni dari Puncak 2.000 Desa Kacinambun Kecamatan Tiga Panah dan Desa Nagara Kecamatan Merek.(sam/nng/smg/tom)