BAGHDAD, SUMUTPOS.CO – Militan Negara Islam alias Islamic State (IS), dahulu bernama ISIS atau ISIL, kembali menebar teror di Iraq. Senin waktu setempat (3/11) pemerintah melaporkan pembunuhan 36 warga sipil yang dilakukan kelompok keji tersebut. Seluruh korban yang di antara mereka adalah perempuan dan anak-anak itu merupakan bagian dari komunitas Sunni.
“Militan membunuh 29 pria, empat perempuan, dan tiga anak-anak,” kata Syekh Naim al-Gaoud, tetua suku Al Bu Nimr.
Ironisnya, menurut dia, pembunuhan sadis itu berlangsung di hadapan publik. Tanpa belas kasihan, kelompok radikal tersebut menjejer korbannya di salah satu sudut Desa Ras al-Maa, kemudian memberondongkan peluru ke arah mereka.
Kematian 36 warga sipil itu jelas membuat gempar desa di utara Kota Ramadi, Provinsi Anbar, tersebut. Apalagi, beberapa hari terakhir militan yang lahir dari kelompok sempalan Al Qaeda Iraq tersebut juga membunuh secara membabi buta. Tidak kurang dari 200 nyawa kaum Al Bu Nimr melayang gara-gara aksi brutal kelompok tersebut.
“Kekejian ini akan terulang kembali dalam waktu dekat jika pemerintah tidak segera turun tangan,” kata Al-Gaoud. Sebab, hingga kini, militan masih menyandera sekitar 120 keluarga yang berasal dari Ras al-Maa. Dia lantas meminta pemerintah mengirim pasukan ke wilayahnya untuk membebaskan para sandera. Setidaknya, kehadiran pasukan pemerintah akan membuat warga merasa aman.
Pembunuhan sadis terhadap etnis Al Bu Nimr, salah satu suku Sunni Iraq, itu menarik perhatian publik. Sebab, sebelumnya, hubungan militan IS dan kaum Sunni sangat harmonis. Bahkan, pada awal kemunculan mereka sebagai ISIS atau ISIL, militan tersebut menuai dukungan penuh dari kalangan Sunni. Mereka juga bahu-membahu saat merebut Kota Fallujah.
Belakangan, kaum Sunni mengubah haluan mereka. Kini Sunni tidak lagi berkubu dengan militan, tapi pemerintah Iraq dan Amerika Serikat (AS). Perubahan haluan itulah yang, menurut para pengamat, menjadi penyebab militan melancarkan serangan tanpa ampun kepada Sunni. “Tampaknya, mereka (IS) ingin balas dendam,” kata salah seorang pengamat pemerintah. (AP/hep/c4/ami)
