MEDAN, SUMUTPOS.CO- Upaya Wali Kota Medan Dzulmi Eldin mendandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) untuk pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) disambut suka cita oleh Forum Honorer Indonesia (FHI). Sekjen Presidium FHI Pusat, Eko Imam Suryanto mengaku lega karena berkas honorer K2 sudah di Badan Kepegawaian Negera (BKN) Regional VI.
“Tentu kami berharap BKN Regional secepatnya menuntaskan proses honorer K2 Medan,” ujar Eko ketika dikonfirmasi, Minggu (16/11).
Eko mengaku, rekan-rekannya sempat resah dengan adanya rencana Pemerintah Pusat melakukan moratorium penerimaan PNS mulai 2015-2020. Sementara, proses pengangkatan honorer K2 belum tuntas secara keseluruhan.
“FHI sudah konfirmasi ke Kementiran Pendayagunaan Apratur Negara Reformasi Birokerasi (KemenPAN RB), dan dinyatakan moratorium itu tidak termasuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, namun skenarionya belum secara gamblang kami terima,” jelasnya.
Lebih lanjut Eko mengaku, informasi yang diterimanya dari internal BKN Regional VI, bahwa berkas honorer K2 Kota Medan masih ditelaah. Diakuinya ada beberapa persyaratan atau berkas honorer K2 Medan yang tidak lengkap, seperti hilangnya slip gaji, absen dan sebagainya.
Namun, hal itu sudah diantisipasi oleh BKD Medan dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani dua orang guru.
Tentu FHI, kata dia, akan tetap mengawal proses di BKN, dan berharap sebelum bulan Desember seluruh NIP honorer K2 Medan sudah diterbitkan. “Mudah-mudahan penantian panjang tenaga honorer selama ini berbuah manis,” tandasnya.(dik/adz)
Zulmi Eldin
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Upaya Wali Kota Medan Dzulmi Eldin mendandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) untuk pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) disambut suka cita oleh Forum Honorer Indonesia (FHI). Sekjen Presidium FHI Pusat, Eko Imam Suryanto mengaku lega karena berkas honorer K2 sudah di Badan Kepegawaian Negera (BKN) Regional VI.
“Tentu kami berharap BKN Regional secepatnya menuntaskan proses honorer K2 Medan,” ujar Eko ketika dikonfirmasi, Minggu (16/11).
Eko mengaku, rekan-rekannya sempat resah dengan adanya rencana Pemerintah Pusat melakukan moratorium penerimaan PNS mulai 2015-2020. Sementara, proses pengangkatan honorer K2 belum tuntas secara keseluruhan.
“FHI sudah konfirmasi ke Kementiran Pendayagunaan Apratur Negara Reformasi Birokerasi (KemenPAN RB), dan dinyatakan moratorium itu tidak termasuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, namun skenarionya belum secara gamblang kami terima,” jelasnya.
Lebih lanjut Eko mengaku, informasi yang diterimanya dari internal BKN Regional VI, bahwa berkas honorer K2 Kota Medan masih ditelaah. Diakuinya ada beberapa persyaratan atau berkas honorer K2 Medan yang tidak lengkap, seperti hilangnya slip gaji, absen dan sebagainya.
Namun, hal itu sudah diantisipasi oleh BKD Medan dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani dua orang guru.
Tentu FHI, kata dia, akan tetap mengawal proses di BKN, dan berharap sebelum bulan Desember seluruh NIP honorer K2 Medan sudah diterbitkan. “Mudah-mudahan penantian panjang tenaga honorer selama ini berbuah manis,” tandasnya.(dik/adz)
