MEDAN, SUMUTPOS.CO – Untuk itu, Pemko Medan terus mengejar progres demi progres agar pada 2024 program UHC dapat mencapai target 100 persen. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan, Khoiruddin Rangkuti mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Medan, progres pencapaian UHC di Kota Medan per Mei 2022 telah mencapai 88,08 persen.
“Dalam rapat koordinasi kemarin, pihak BPJS Kesehatan telah memaparkan datanya. Berdasarkan data itu, dari 2.525.077 jiwa warga Medan per Mei 2022, sebanyak 2.224.601 jiwa atau 88,08 persen di antaranya telah tercover BPJS Kesehatan,” ungkap Khoiruddin, Sabtu (4/6) lalu.
Dirincikankan Khoiruddin, dari 2.224.601 penduduk yang telah tercover BPJS Kesehatan itu, 703.831 jiwa di antaranya merupakan pekerja penerima upah (PPU), seperti ASN, TNI, Polri, pekerja swasta, BUMN, maupun BUMD.
Sementara itu, penerima bantuan iuran (PBI) melalui pendanaan APBN sebanyak 574.423 jiwa, pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang merupakan pekerja informal ada 495.907 jiwa, PBI melalui pendanaan APBD sebanyak 384.804 jiwa, dan bukan pekerja (BP) yang merupakan invertor, pemberi kerja, veteran, perintis kemerdekaan, pensiunan ada sebanyak 65.636 jiwa.
Dengan demikian, berdasarkan data tersebut, hingga Mei 2022, sisa warga Kota Medan yang belum tercover BPJS Kesehatan berjumlah 300.476 jiwa, atau 11,2 persen.
“Sisa penduduk yang belum tercover dan sudah masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ini, didaftarkan ke BPJS PBI dengan pendanaan APBN. Sedangkan yang tidak masuk DTKS akan didaftarkan program BPJS PBI dengan pendanaan dari APBD Medan,” tuturnya.
Mengacu pada data itu, lanjutnya, jumlah warga Kota Medan yang masuk DTKS per 1 Mei 2022 sebanyak 715.454 jiwa, dan sebanyak 681.744 jiwa di antaranya sudah terdaftar di BPJS Kesehatan. Artinya, masih ada 33.710 warga Kota Medan yang telah masuk DTKS namun belum memiliki BPJS Kesehatan. Karena itu, Dinas Sosial Kota Medan mengaku akan berusaha untuk mendaftarkan warga tersebut ke dalam progdam BPJS PBI dengan pendanaan APBN.
“Untuk warga yang tidak masuk DTKS, pada APBD Medan Tahun Anggaran 2022 ini, Pemko Medan telah menambahkan kuota kepesertaan BPJS PBI Medan Sehat sebanyak 100 ribu peserta,” beber Khoiruddin.
Sebelumnya, Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan, masalah kesehatan memang merupakan satu program prioritas Pemko Medan di bawah kepemimpinannya. Untun itu, dia memberikan target kepada setiap OPD di Pemko Medan yang terkait dengan UHC, agar dapat mengejar realisasi UHC Kota Medan pada 2024.
Target ini pun disampaikan Bobby saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan 2023, pada Maret 2022 lalu. Saat itu, dia memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial, untuk merealisasikan program UHC agar setiap warga dapat memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan.
“Pada 2023 saya ingin lihat progress UHC seperti apa. Bisa enggak di 2023 seluruh masyarakat Medan berobat dan mendapatkan pelayanan kesehatan hanya dengan menggunakan e-KTP? Saya ingin ini bisa terealisasi dalam 2 tahun dari sekarang,” tegas Bobby. (map/saz)
