Ketua Umum Kosgoro Agung Laksono bersama PDK dan PPK Kosgoro Se-Indonesia memberikan keterangan kepada wartawan usai Munas IX Kosgoro di Hotel Discovery, Jakarta, Minggu (14/9/14). Salah satu hasil Munas mendeklarasikan Agung laksono maju menjadi calon Ketua Umum Golkar.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Waketum Partai Golkar yang juga Ketua Tim Penyelamat Partai, Agung Laksono, menemui Wapres Jusuf Kalla untuk membicarakan kondisi terakhir partai berlambang pohon beringin itu. Sehabis bertemu, Agung menginstruksikan seluruh DPD II (kabupaten/kota) Golkar untuk memboikot Munas 30 November di Bali.
Seusai menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2014 dan Hari Ulang Tahun ke-69 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Istora Senayan Jakarta, JK menuturkan pertemuannya dengan Agung pada Kamis (27/11) sekitar pukul 07.00 WIB di kediaman Wakil Presiden di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
JK mengatakan pertemuan itu membahas kondisi terakhir Partai Golkar dan solusi terbaik untuk menjaga keutuhan partai tersebut. “Pemerintah tak ingin intervensi soal yang terjadi di Golkar,” katanya.
JK justru menyarankan agar Golkar berdamai terlebih dahulu sebelum menggelar Musyawarah Nasional (Munas). Menurut dia, dengan berdamai potensi konflik yang dikhawatirkan terjadi di Munas dapat dihindari. “Bersatu dulu lah baru Munas. Cari waktu yang lebih cocok,” ujarnya.
JK pun menegaskan sarannya itu bukan berarti melarang Golkar untuk menggelar Munas. Pemerintah, kata dia, hanya menginginkan situasi politik di Indonesia tetap kondusif. Terutama di Bali yang rencananya menjadi tempat digelarnya Munas pada 30 November hingga 3 Desember.
JK mengungkapkan ia tidak berbicara untuk menengahi kubu-kubu yang berseteru di internal Golkar, hanya memberikan saran untuk damai. “Bukan larangan, pemerintah mengkhawatirkan, 200 orang saja ketemu berkelahi, gimana ribuan di sana nanti,” sambungnya.
Selain itu, JK menyatakan, dia siap mempertemukan kubu Ical dan kubu Agung yang dianggap bersaing ketat saat ini sehingga terjadi perseteruan di internal. “Kalau mau ya kita pertemukan,” tandas JK.
Kemarin petang, Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso mendatangi kantor DPP Golkar di Slipi. Priyo mendampingi Waketum Agung Laksono dalam konferensi pers tiga organisasi masyarakat pendiri Golkar yang digelar di markas partai itu.
Selain Agung dan Priyo, Suhardiman juga hadir selaku pendiri dan Dewan Penasihat Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)- yang juga ormas pendiri Partai Golkar. Suhardiman adalah salah satu tokoh yang sejak awal membentuk Golkar.
“Kami, tiga pemimpin ormas pendiri partai ini, ingin berbincang-bincang untuk mencari solusi sebagai bentuk keprihatinan kita terhadap perkembangan terakhir yang melanda Golkar,” ujar Priyo.
Di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie, kata Priyo, kondisi Golkar terus turun. Hal ini menjadi catatan MKGR, Kosgoro, dan SOKSI.
Suhardiman pada kesempatan itu menyatakan dukungannya kepada Agung Laksono untuk menggantikan Aburizal memimpin Golkar. “Saya datang atas inisiatif sendiri. Saya dukung 1.000 persen Agung jadi ketua umum,” ujar Suhardiman.
Tak berselang lama, politikus Golkar dari kubu Agung, Leo Nababan, mengatakan perintah untuk tidak mendatangi Munas yang digelar oleh Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) sudah disampaikan ke seluruh DPD II. “Kami sudah perintahkan pelarangan untuk ikut (Munas 30 November),” kata Leo, kemarin (27/11).
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini mengatakan Agung selama ini sudah beberapa kali melakukan konsolidasi dengan DPD dengan turun langsung ke daerah-daerah.
“Pak Agung sudah lebih dari tiga kali terjun ke daerah-daerah untuk menjalin komunikasi secara langsung,” ungkap Leo.
Dia sangat mempercayai suara-suara DPD II Golkar berpihak pada Agung. “Saya sangat yakin DPD-DPD II mendukung kami,” kata Leo, kemarin.
Leo menyebutkan jumlah suara DPD II sangat signifikan yaitu 508 suara sehingga pihaknya meyakini Munas yang digelar Ical pada 30 November nanti banyak tak dihadiri oleh peserta. “Mereka DPD II itu kan suaranya tidak ke Ical,” tutur Leo.
Dengan begitu, menurut orang dekat Agung ini, Munas yang diselenggerakan oleh kubu Ical bisa saja batal karena pesertanya banyak yang tidak datang. “Jumlah DPD II Golkar itu di atas 80 persen,” Leo mengungkapkan. “Semuanya bisa ke Pak Agung (dukungan),” lanjut Leo.
Karena itu Leo sama sekali tak mengkhawatirkan posisi Agung yang bakal mencalonkan diri sebagai ketua umum kalah dari Ical karena pihak Agung menguasai suara di DPD II. “Ical itu hanya menang di DPD I yang jumlahnya cuma 34 suara se-Indonesia,” kata Leo mengingatkan.
Sebaliknya, kubu Ical yakin seluruh DPD I (provinsi) dan DPD II (kabupaten/kota) Partai Golkar akan menghadiri Munas di Bali untuk memilih ketua umum. DPD I dan DPD II merupakan pemegang hak suara di Munas, selain ormas sayap Golkar, yang bakal menentukan siapa pemimpin Golkar lima tahun ke depan.
“Semua DPD akan hadir, termasuk DPD II. Bukan cuma berapa persen, tapi semua hadir,” kata Sekjen Partai Golkar Idrus Marham di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (27/11).
Kubu Ical tak menganggap serius perintah boikot Munas oleh Agung tersebut, dan menilai Presidium Penyelamat Partai Golkar sebagai ilegal. “Presidium ilegal justru membuat kami dan DPD semakin solid di daerah. Kami akan menghambat langkah-langkah ilegal itu,” kata Idrus.
Idrus menyatakan telah menerima surat pernyataan dari DPD I Golkar yang berisi reaksi keras terhadap pembentukan Presidium. “DPD I bukan hanya menolak, tapi juga mengutuk Presidium. Presidium bukan untuk memperbaiki partai, tapi merusak partai,” ujar mantan anggota DPR itu.
Anggota Presidium Penyelamat Partai Golongan Karya Agun Gunanjar menegaskan, pihaknya akan tetap menggelar Musyawarah Nasional Golkar IX pada Januari 2015. Dalam munas itu siapa saja boleh maju sebagai kandidat ketua umum.
Namun ada syarat yang harus dipatuhi oleh kandidat, yakni memiliki dukungan dari 30 persen pimpinan DPD I dan DPD III. Bagi Agun, penyelenggaraan munas harus memegang asas demokratis.
“Kita hanya akan menyiapkan ring secara demokratis, siapapun kader Golkar yang berkeinginan untuk maju, silakan,” ujar Agun, Kamis (27/11).
Cara Ketua Umum Golkar petahana Aburizal Bakrie dalam mengumpulkan surat dukungan ketua DPD Golkar di tingkat provinsi dan kabupaten, kata Agun, tidak demokratis karena surat dukungan dikumpulkan sebelum munas berlangsung.
“Syarat terpilih sebagai ketua itu memperoleh 30 persen suara dari pemilih yang terdiri dari 34 suara DPD provinsi dan 512 DPD kabipaten,” terang dia.
Agun menegaskan, Presidium Penyelamat Partai Golkar akan tetap menggelar munas pada Januari 2015, meski Aburizal Bakrie Cs tetap menggelar munas pada 30 November di Bali.
“Karena munas Bali itu inkonstitusional, tata tertib yang dibuat tidak sesuai dengan AD/ART,” tukasnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah menerapkan kebijakan anggota kabinetnya rangkap jabatan di partai. Jadi, peluang JK maju sebagai ketum Golkar juga tipis.
Terkait dengan Munas tandingan, Qodari mengatakan, bisa jadi ini menjadi embrio munculnya partai baru. Dari pertarungan di internal Golkar yang sudah-sudah, pihak yang kalah lantas mendirikan partai baru. Mulai dari Edy Sudrajat yang mendirikan PKPI, Wiranto dengan Hanura, Prabowo Subianto dengan Gerindra, dan Surya Paloh yang lantas mendirikan Partai NasDem. (bbs/sam/val)
