JK Tantang Ical Pecat Kader Tak Loyal

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sikap Ketum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) yang tiba-tiba mendukung Perppu Pilkada tak sepenuhnya didukung oleh kader dan elite Golkar di daerah. Sebagian besar menolak Perppu yang mengatur pilkada langsung tersebut. JK sebagai mantan Ketum Partai Golkar balik menantang Ical melakukan tindakan yang tegas. Setegas Ical memecat kader Golkar yang tak sepaham dengannya saat di Pilpres 2014.

“KITA mau lihat lah. Ya dulu banyak yang berbeda, dipecat. Kalau memang berbeda tentu dipecat juga kan,” ujar JK di Jakarta, Jumat, (12/12). Meski demikian, JK mengaku itu tetap menghormati Ical untuk mengambil keputusan karena itu adalah hanyak pribadi yang tak boleh dicampuri. “Tapi terserahlah,” sambung JK.

JK dalam hal ini tetap mengapresiasi sikap Ical terkait dukungan Perppu Pilkada yang disampaikannya lewat akun Twitternya. Menurutnya, sikap itu lebih baik untuk mempersatukan kembali Golkar.

JK merujuk sejumlah nama seperti Nusron Wahid, Agus Gumiwang, dan Poempida Hidayatullah merupakan tiga kader Golkar yang dipecat karena berbeda sikap politik di Pilpres lalu. Mereka ogah mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang diusung Golkar.

Soal keretakan dalam kubu Koalisi Merah Putih (KMP), JK mengaku sudah memprediksinya sejak lama. Menurutnya, dalam politik tidak ada sebuah koalisi permanen.

“Apalagi sifatnya mereka di luar pemerintahan atau penyeimbang,” lanjutnya. Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini mencontohkan saat ini terbukti anggota KMP mulai mengembangkan wacana untuk keluar dari koalisi.

Dua partai politik anggota KMP yang saat ini tengah goyah yaitu Golkar dan PPP. Dalam tubuh dua partai ini ada dua kepengurusan yang berbeda dukungan. Golkar kubu Agung Laksono selama ini lebih condong ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Golkar kubu Aburizal Bakrie yang ingin tetap dalam KMP.

Hal yang sama juga terjadi dalam tubuh PPP. Kubu Romahurmuziy lebih condong ke KIH dan kubu Djan Faridz yang ada di KMP. Namun belakang kubu Djan yang tengah menggelar Mukernas di Jakarta mengindikasikan akan berubah haluan. PPP beralasan belum ada manfaat yang didapat selama di KMP.

JK yang merupakan sesepuh Partai Golkar ini mengakui sulit untuk mengukuhkan koalisi secara permanen dalam dinamika politik.

Sebelumnya, Wasekjen PAN Teguh Juwarno menilai keretakan KMP sudah di depan mata. Perppu Pilkada menjadi salah satu pemicu goyahnya KMP yang dideklarasikan sebagai koalisi permanen itu.

Apakah menolak atau menyetujui Perppu Pilkada, ujar Teguh, KMP tetap akan retak. “Jika KMP setuju pilkada langsung, maka semakin rendah daya ikat kebersamaan KMP,” ujar Teguh, Jumat (12/12).

KMP bahkan bisa bubar menjelang 2019, sebab pada tahun itu bakal digelar pemilu legislatif dan pemilu presiden. Pemilu membuat masing-masing partai harus bersaing untuk merebut hati rakyat, sehingga tantangan untuk mempertahankan soliditas KMP makin berat.

“Dalam perjalanan ke depan, koalisi yang akan terbentuk adalah koalisi berdasarkan isu dan kepentingan. Kebersamaan KMP sesungguhnya tinggal pada pilkada melalui DPRD,” kata Teguh.

Ia menganggap wajar jika KMP pecah, karena ikatan yang mempersatukan partai-partai di KMP bukan kesamaan ideologi. Apalagi saat ini pembagian jatah pimpinan DPR, MPR, dan alat kelengkapan dewan sudah selesai.

“Yang pasti, ‘gula-gula’ kekuasaan di parlemen yang menjadi perekat kebersamaan KMP sudah terbagi rata di sesama partai KMP,” kata Teguh.

Ketua DPP Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa mengatakan umur KMP tidak akan lebih dari tiga tahun. Ini karena kepentingan politik selalu diutamakan daripada kesamaan ideologi. Ia pun mengaku KMP sudah tidak solid sejak awal dibangun.

Sekadar mengingatkan, KMP merupakan koalisi yang dibangun oleh Partai Golkar, Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan kubu Suryadharma Ali. Koalisi ini mengusung Prabowo-Hatta pada Pemilu 2014. (flo/jpnn/bbs/val)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sikap Ketum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) yang tiba-tiba mendukung Perppu Pilkada tak sepenuhnya didukung oleh kader dan elite Golkar di daerah. Sebagian besar menolak Perppu yang mengatur pilkada langsung tersebut. JK sebagai mantan Ketum Partai Golkar balik menantang Ical melakukan tindakan yang tegas. Setegas Ical memecat kader Golkar yang tak sepaham dengannya saat di Pilpres 2014.

“KITA mau lihat lah. Ya dulu banyak yang berbeda, dipecat. Kalau memang berbeda tentu dipecat juga kan,” ujar JK di Jakarta, Jumat, (12/12). Meski demikian, JK mengaku itu tetap menghormati Ical untuk mengambil keputusan karena itu adalah hanyak pribadi yang tak boleh dicampuri. “Tapi terserahlah,” sambung JK.

JK dalam hal ini tetap mengapresiasi sikap Ical terkait dukungan Perppu Pilkada yang disampaikannya lewat akun Twitternya. Menurutnya, sikap itu lebih baik untuk mempersatukan kembali Golkar.

JK merujuk sejumlah nama seperti Nusron Wahid, Agus Gumiwang, dan Poempida Hidayatullah merupakan tiga kader Golkar yang dipecat karena berbeda sikap politik di Pilpres lalu. Mereka ogah mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang diusung Golkar.

Soal keretakan dalam kubu Koalisi Merah Putih (KMP), JK mengaku sudah memprediksinya sejak lama. Menurutnya, dalam politik tidak ada sebuah koalisi permanen.

“Apalagi sifatnya mereka di luar pemerintahan atau penyeimbang,” lanjutnya. Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini mencontohkan saat ini terbukti anggota KMP mulai mengembangkan wacana untuk keluar dari koalisi.

Dua partai politik anggota KMP yang saat ini tengah goyah yaitu Golkar dan PPP. Dalam tubuh dua partai ini ada dua kepengurusan yang berbeda dukungan. Golkar kubu Agung Laksono selama ini lebih condong ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Golkar kubu Aburizal Bakrie yang ingin tetap dalam KMP.

Hal yang sama juga terjadi dalam tubuh PPP. Kubu Romahurmuziy lebih condong ke KIH dan kubu Djan Faridz yang ada di KMP. Namun belakang kubu Djan yang tengah menggelar Mukernas di Jakarta mengindikasikan akan berubah haluan. PPP beralasan belum ada manfaat yang didapat selama di KMP.

JK yang merupakan sesepuh Partai Golkar ini mengakui sulit untuk mengukuhkan koalisi secara permanen dalam dinamika politik.

Sebelumnya, Wasekjen PAN Teguh Juwarno menilai keretakan KMP sudah di depan mata. Perppu Pilkada menjadi salah satu pemicu goyahnya KMP yang dideklarasikan sebagai koalisi permanen itu.

Apakah menolak atau menyetujui Perppu Pilkada, ujar Teguh, KMP tetap akan retak. “Jika KMP setuju pilkada langsung, maka semakin rendah daya ikat kebersamaan KMP,” ujar Teguh, Jumat (12/12).

KMP bahkan bisa bubar menjelang 2019, sebab pada tahun itu bakal digelar pemilu legislatif dan pemilu presiden. Pemilu membuat masing-masing partai harus bersaing untuk merebut hati rakyat, sehingga tantangan untuk mempertahankan soliditas KMP makin berat.

“Dalam perjalanan ke depan, koalisi yang akan terbentuk adalah koalisi berdasarkan isu dan kepentingan. Kebersamaan KMP sesungguhnya tinggal pada pilkada melalui DPRD,” kata Teguh.

Ia menganggap wajar jika KMP pecah, karena ikatan yang mempersatukan partai-partai di KMP bukan kesamaan ideologi. Apalagi saat ini pembagian jatah pimpinan DPR, MPR, dan alat kelengkapan dewan sudah selesai.

“Yang pasti, ‘gula-gula’ kekuasaan di parlemen yang menjadi perekat kebersamaan KMP sudah terbagi rata di sesama partai KMP,” kata Teguh.

Ketua DPP Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa mengatakan umur KMP tidak akan lebih dari tiga tahun. Ini karena kepentingan politik selalu diutamakan daripada kesamaan ideologi. Ia pun mengaku KMP sudah tidak solid sejak awal dibangun.

Sekadar mengingatkan, KMP merupakan koalisi yang dibangun oleh Partai Golkar, Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan kubu Suryadharma Ali. Koalisi ini mengusung Prabowo-Hatta pada Pemilu 2014. (flo/jpnn/bbs/val)