RAPAT: Wakil Ketua Komisi C DPRD Sumut Yulizar P Lubis (kanan) saat rapat dengan PDAM Tirtanadi.
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Kekosongan posisi Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtanadi disinyalir jadi penyebab tidak optimalnya pelayanan PDAM kepada konsumen (masyarakat). Karenanya, Gubernur Sumatera Utara didesak segera menunjuk pejabat sementara (Pjs) Dirut PDAM Tirtanadi.
“Termasuk soal kebijakan yang mereka (direksi, Red) ambil. Bagaimana mereka berani buat terobosan-terobasan baru, sementara kewenangan yang diberikan pun terbatas. Artinya, kosongnya posisi direktur utama amat mempengaruhi jalannya roda organisasi di PDAM,” kata Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumut, Abu Bakar kepada Sumut Pos, Minggu (21/12).
Bahkan sebelumnya, beber Abu Bakar, pihaknya sudah meminta beberapa kali untuk bertemu Gubsu guna mendesak orang nomor satu di Pemprovsu itu menunjuk pelaksana tugas direktur utama menggantikan Azzam Rizal dan dewan pengawas.
“Akhirnya dibentuklah dewan pengawasnya. Tetapi posisi dirut kan juga belum ada sampai sekarang. Direksi juga takut berbuat apapun selagi tidak ada dewan pengawasnya. Karena zaman sekarang ini orang suka kali menyalahkan orang lain, ya tentu mana mau direksi itu terus disalahkan. Makanya di situ perlu adanya dirut,” bebernya.
Menurutnya persoalan PDAM bukanlah urusan sulit seperti halnya Bank Sumut. Maka dari itu Gubsu Gatot seharusnya bisa bertindak cepat menyikapi permasalahan di internal PDAM. “Okelah kalau Bank Sumut itu agak rumit situasinya. Karena di bank itukan rata-rata orang berduit. Tetapi ini kan perusahaan daerah (PDAM, Red), masa lama sekali menunjuk pelaksana dirutnya,” tegas Abu Bakar.
YLKI, sebutnya, siap menerima keluhan masyarakat tentang buruknya pelayanan PDAM Tirtanadi. Bahkan Abu Bakar menekankan, lembaganya akan jadi yang terdepan menampung sekaligus menyelesaikan keluhan pelanggan PDAM. “Jadi kita (YLKI) terbuka saja. Artinya, kalau hal yang baik maka akan kita katakan baik. Begitupun sebaliknya. Intinya di Gubsu, jika ia tanggap menyikapi masalah, maka PDAM ini akan baik ke depannya. Tetapi jika pelayanan mereka buruk dan pelanggan banyak ngeluh soal air, YLKI siap jadi yang terdepan menentang mereka (manajemen PDAM, Red),” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C Yulizar Parlagutan Lubis menilai, Gubsu hingga saat ini belum mendapatkan sosok yang layak menjadi dirut. Hal ini terlihat, sejak Azzam Rizal nonaktif tahun lalu, hingga kini belum ada satupun yang ditunjuk sebagai pengganti.
“Kita tidak mau lagi ada konlfik interest merusak kualitas manajemen PDAM Tirtanadi. Gubernur juga harus ingatkan Dewas soal ini,” sebut pria yang akrab disapa Puli ini kepada Sumut Pos, Minggu (21/12).
Pada Januari 2015 mendatang, kata Puli, Komisi C DPRD Sumut bakal menggelar rapat kerja dengan Dewas dan pihak bank terkait pemberlakuan sistem online. Selain itu, juga rencananya akan ada penekanan terhadap proses seleksi para calon Dirut PDAM Tirtanadi.
“Bulan Maret nanti kan akan dipilih dirut yang baru, kita akan minta dewas terapkan proses seleksi yang ketat,” sebutnya.
Dirinya pun menyebutkan pentingnya kualitas dari proses seleksi nantinya sebagai bagian dari upaya mendapatkan pimpinan perusahaan pelayanan publik tersebut. Sehingga, calon terpilih yang akan ditunjuk oleh Gubernur nantinya layak dan memiliki kemampuan manajemen yang mumpuni.
Salah satu syarat yang menurut Puli tak kalah penting yakni tes psikologi bagi para calon. Agar antara Dewas dan Dirut punya hubungan sinergis memperbaiki kinerja. Begitu juga dengan kepatuhan terhadap Pemerintah dalam hal ini Gunernur Sumut sebagai pemegang saham perusahaan.
“Dalam rapat kerja nanti dengan Dewas, kita juga akan tekankan supaya ada tes psikologi,” pungkasnya. (prn/bal)
