YANGON – Pemerintah Myanmar mengeluarkan kebijakan khusus kepada pemimpin pro-demokrasi Aung San Suu Kyi dan partainya agar tak berpartisipasi dalam aktivitas politik di negara itu.
Demikian disampaikan Kementerian Dalam Negeri Myanmar yang menulis surat peringatan kepada pemenang Nobel Perdamaian itu dan menyebutkan bahwa Suu Kyi telah melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum yang dimaksud antara lain membuka kantor partainya, mengadakan pertemuan serta mengeluarkan pernyataan politik.
“Bila mereka (Partai National League for Democracy) menerima dan mempraktekan demokrasi secara efektif, seharusnya mereka menghentikan aksi yang dapat mengancam perdamaian serta stabilitas.
Selain itu, mereka dapat merusak kesatuan warga termasuk pada biku,” demikian dikutip AFP, Kamis (30/6). (bbs/jpnn)
Setelah menjalani tahanan rumah selama tujuh tahun, Suu Kyi akhirnya dibebaskan November lalu. Bebasnya pejuang demokrasi Myanmar berlangsung sepekan setelah pemilu di Myanmar.
Sementara National League for Democracy (NLD) dibubarkan pemerintah junta pada tahun lalu. NLD dianggap bersalah karena memboikot pemilihan umum dan menilai pemerintah tidak adil. (bbs/jpnn)
