Ratusan mahasiswa BEM IPB unjuk rasa di depan pintu masuk Istana Bogor, Kamis (19/3/2015). Mereka menuntut pemerintahan Presiden Jokowi- JK stabilkan harga bahan pokok, usut tuntas kasus korupsi, dan sejahterakan rakyat Indonesia. Seorang mahasiswi terlihat menangis haru usai berdoa bersama sebelum meninggalkan demo.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sikap kritis terhadap pemerintahan belakangan jarang terdengar dari mahasiswa. Kemarin suara itu kembali mulai terdengar. Berbagai aksi di berbagai daerah mulai menunjukkan sikap ketidakpuasan terhadap Pemerintahan Jokowi.
Misalnya di Bogor, mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) bergerak dan mendesak Presiden Jokowi tegas soal kisruh KPK-Polri, menolak dana Rp1 triliun untuk parpol, hingga mendesak penurunan harga beras.
Demo diawali di depan DPRD Bogor, kemudian bergerak ke Istana Bogor, Jalan Juanda Bogor, Rabu (19/3) sore. Dalam aksinya, para mahasiswa sempat melakukan aksi teatrikal tentang warga miskin di Indonesia dan soal pelemahan terhadap penegak hukum KPK dan Polri.
Di depan pintu 2 Istana Bogor, mereka berorasi bergantian. “Kami menolak secara tegas terhadap kucuran dana sebesar 1 triliun untuk setiap parpol. Mereka seharusnya sudah punya biaya sendiri untuk membangun parpolnya masing-masing, bukan diberikan dana yang datangnya dari rakyat,” kata Presiden Mahasiswa IPB, Mochamad Afif.
Selain itu, mahasiswa meminta Presiden Jokowi membuat kebijakan strategis, mulai dari masalah kesejahteraan hingga pemberantasan korupsi. “Harga beras saat ini sudah sangat memberatkan rakyat. Kami minta pemerintah segera menstabilkan harga bahan-bahan pokok,” katanya.
Selain di Bogor, aksi serupa juga terjadi di Jambi, Padang, Gorontalo, Banjarmasin, dan sebagainya. Di Jakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) mulai disorot oleh seniornya karena ‘belum panas’ dengan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi. Padahal, BEM UI harusnya kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tak prorakyat. Setidaknya sejarah mencatat, BEM UI berperan dalam ‘menjatuhkan’ rezim Soeharto.
Sikap diam itu disayangkan sejumlah mantan Ketua BEM UI. Mengingat, pemerintahan Jokowi-JK saat ini perlu disikapi kritis karena tidak prorakyat. Bahkan, di bawa kepemimpinan Jokowi-JK, Indonesia saat ini semakin mengkhwatirkan. Penegakan hukum yang amburadul, dan harga kebutuhan pokok yang semakin mencekik rakyat kecil. “Mahasiswa harus bangun dari tidur panjangnya. Kita harus bergerak lagi,” tegas Heru Cokro, mantan Ketua BPM UI yang juga Koordinator Pendudukan MPR-DPR 1998.
Menurut Heru yang juga diamini sejumlah mantan Ketua dan Sekretaris Jenderal BEM UI, perjuangan reformasi yang digelorakan mahasiswa 17 tahun lalu, secara kasat mata dan terang benderang mulai dikhianati.
“Kita lihat supremasi hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara telah dijungkir balikan oleh pelaksana mandat rakyat itu sendiri, seperti kisruh KPK versus Polri,” kata Heru.
KKN yang dahulu menjadi musuh bersama dan harus diberantas yang merupakan salah satu amanat reformasi kata Heru, kini malah dipraktekan dan tumbuh kembali bagaikan parasit yang terus menggerogoti pemerintahan Jokowi-JK.
Yang lebih memprihatinkan adalah semakin mahalnya harga-harga barang kebutuhan pokok karena dipicu kebijakan pemerintah menaikan harga BBM, Listrik, Gas dan Pajak. “Alih-alih ingin menjaga stabilitas ekonomi, justru pemerintah mencekik leher rakyat dan rakyat. Pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya tanpa pandang bulu dan tebang pilih tidak dilakukan,” ujarnya.
