SUMUTPOS.CO- ADALAH Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon, yang menyebut kalau kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo dipengaruhi paham neolib.
“Jadi kalau ada yang mengatakan neolib-neolib itu, saya ingin tanya ngerti nggak dia neolib-neolib itu apa,” kata Luhut, di Istana Negara Jakarta, Selasa (31/3).
Luhut mengatakan, bahwa kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah mengacu pada kepentingan rakyat. Sehingga, tidak ada unsur-unsur neolib.
“Saya ingin mengundang kalau ada yang mengatakan bahwa program Pak Jokowi neolib. Saya pengen tahu definisi neolib, dan yang mana programnya yang neolib itu,” kata Luhut.
Dia menjelaskan, setiap pertemuan antara Presiden Jokowi dan para menteri, baik itu di dalam rapat kabinet atau yang lainnya, presiden selalu menegaskan bahwa kerja pemerintah harus selalu berdasarkan kepentingan rakyat banyak. Bukan kepentingan segelintir orang atau golongan.
“Saya bukan datang dari kemarin, saya sudah ngalamin pemerintahan dari zaman Pak Harto (Presiden ke-2) sampai sekarang ini. Jadi saya bisa melihat ada satu keistimewaan yang diberikan Presiden Jokowi,” kata Luhut.
Luhut sadar, PDIP memang memprotes kenaikan harga BBM. Suatu hal yang selalu diprotes partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini selama 10 tahun menjadi oposisi di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Kenaikan bahan BBM itu, sebenarnya mengacu kepada undang-undang APBN-P yang sudah ada. Bahwa ditentukan di situ jumlah subsidi tertentu. Jadi tidak dalam konteks naik turunnya rupiah. Tapi dalam konteks ini kita harus menjaga jumlah subsidi itu harus seperti itu,” jelas Luhut.
Pernyataan keras Luhut itu menjawab pandangan Effendi Simbolon saat berbicara dalam diskusi bertajuk ‘Ekonomi Penjajahan Era Jokowi-JK’ di press room DPR RI, Selasa (31/3).
Dalam kesempatan itu, Effendi mengajak anggota DPR lain menggunakan hak angket atau hak bertanya soal kenaikan BBM kepada Presiden Jokowi. Usulan ini dia sampaikan karena menganggap pemerintah melanggar konstitusi dengan menyerahkan harga BBM kepada mekanisme pasar.
Selama ini, kata mantan cagubsu itu, kebijakan yang dilakukan pemerintahan Jokowi bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Minyak dan Gas. Pasal itu menyebutkan harga migas diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat.
“Mekanisme yang dianut bertentangan dengan konstitusi. Tidak boleh komoditas strategis dilepas ke pasar,” ujar Effendi.
Usulan penggunaan hak angket ini baru mulai diluncurkan Effendi. Dia mengharapkan anggota Dewan lain mendukung usahanya ini. Apalagi, ucap dia, sejak kenaikan harga BBM yang pertama pada November 2014, pemerintah tak sekali pun menjelaskan kepada anggota Dewan soal alasan naik-turunnya harga BBM.
“Saya akan mengajak teman-teman. Walau agak pesimistis, tapi coba usaha demi kepentingan rakyat,” tutur anggota Komisi Energi ini.
PT Pertamina kembali menaikkan harga BBM jenis Premium dan solar pada Sabtu, 28 Maret 2015. Harga Premium naik dari Rp6.800 menjadi Rp7.300 per liter. Sedangkan harga solar naik dari Rp6.400 menjadi Rp6.900 per liter.
Kenaikan ini merupakan yang kedua kalinya sejak Jokowi memimpin pemerintahan pada Oktober 2014. Kenaikan pertama terjadi pada November 2014. Meski, pada Desember 2014, pemerintah pernah kembali menurunkan harga BBM bersubsidi.
Dalam kesempatan itu, Ekonom senior Kwik Kian Gie, menilai kabinet pemerintahan Jokowi sesungguhnya tidak layak disebut Kabinet Kerja. Namun, lebih tepat disebut Kabinet Saudagar.
Karena faktanya, menurut Kwik, dalam mengelola kebutuhan hajat hidup orang banyak, pemerintah selalu saja mencari untung.
“Sekarang pemerintah ambil untung dari transaksi impor bahan bakar minyak dan LPG. Setelah itu menyusul impor pangan dan pemerintah juga cari untung dengan cara menarik pajak impor. Itu kan Kabinet Saudagar namanya,” kata Kwik.
Terjebaknya pemerintahan Jokowi jadi Kabinet saudagar menurut mantan Kepala Litbang DPP PDIP ini, disebabkan karena di belakang Jokowi-Jusuf Kalla ada sekelompok pengusaha yang dari awal memback-up Jokowi-JK saat kampanye pilpres 2014 lalu.
“Jauh sebelum Jokowi-JK jadi presiden dan wapres, masa-masa kampanye pasangan ini jelas-jelas didukung oleh sembilan Taipan. Informasi tersebut tersebar demikian luasnya,” ungkap Kwik.
Targetnya lanjut Kwik, jika Jokowi-JK menang, maka presiden bisa didikte oleh sembilan Taipan tadi.
“Karena itu, saya menantang PDIP agar membantah informasi sembilan Taipan yang memback-up Jokowi-JK itu dengan sekuat-kuatnya,” saran Kwik.
Kalau tudingan tersebut tidak dibantah, lanjutnya, berarti PDIP membiarkan Jokowi melanggar konstitusi.
Kwik menuding Jokowi telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi. Pasalnya, presiden yang dikenal dengan sapaan Jokowi itu telah menyerahkan harga BBM kepada mekanisme pasar.
Kwik mengatakan, pelanggaran atas kosntitusi yang dilakukan Jokowi sudah sangat terang karena menyalahi pasal 33 UUD 1945. “Buat saya sudah terbukti Presiden Jokowi melanggar konstitusi,” kata Kwik dalam diskusi yang juga dihadiri politikus PDIP, Effendi Simbolon dan pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy itu.
Kwik menjelaskan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan pasal 28 ayat (2) UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas yang membuka jalang bagi liberalisasi harga BBM. Sebab, penentuan harga BBM diserahkan ke mekanisme pasar.
Karenanya MK membatalkan UU itu lantaran dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Namun, kata Kwik, justru sekarang pemerintahan Jokowi memutuskan harga BBM berdasarkan mekanisme pasar.
“Apakah Jokowi presiden pertama yang memberlakukan liberalisme total seperti ini? Iya. Presiden-presiden sebelumnya tidak ada yang berani. Inilah pertama kali dalam sejarah republik ini bahwa harga bensin untuk rakyat Indonesia ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar,” ujar menteri di era Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati itu.
Karenanya Kwik mengisyaratkan bahwa pelanggaran atas konstitusi itu sudah membuka pintu untuk memakzulkan Jokowi dari kursi kepresidenan. Meski demikian Kwik mengakui bahwa memakzulkan presiden bukan hal mudah.
“Seperti kita ketahui seorang presiden sangat sulit untuk di-impeach (dimakzulkan, Red). Tetapi yang paling menonjol untuk bisa di-impeach ada dua, yang pertama kalau melakukan tindak kriminal sangat berat. Kedua, kalau melanggar konstitusi,” jelasnya. (bbs/fat/jpnn/val)
Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon.
SUMUTPOS.CO- ADALAH Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon, yang menyebut kalau kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo dipengaruhi paham neolib.
“Jadi kalau ada yang mengatakan neolib-neolib itu, saya ingin tanya ngerti nggak dia neolib-neolib itu apa,” kata Luhut, di Istana Negara Jakarta, Selasa (31/3).
Luhut mengatakan, bahwa kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah mengacu pada kepentingan rakyat. Sehingga, tidak ada unsur-unsur neolib.
“Saya ingin mengundang kalau ada yang mengatakan bahwa program Pak Jokowi neolib. Saya pengen tahu definisi neolib, dan yang mana programnya yang neolib itu,” kata Luhut.
Dia menjelaskan, setiap pertemuan antara Presiden Jokowi dan para menteri, baik itu di dalam rapat kabinet atau yang lainnya, presiden selalu menegaskan bahwa kerja pemerintah harus selalu berdasarkan kepentingan rakyat banyak. Bukan kepentingan segelintir orang atau golongan.
“Saya bukan datang dari kemarin, saya sudah ngalamin pemerintahan dari zaman Pak Harto (Presiden ke-2) sampai sekarang ini. Jadi saya bisa melihat ada satu keistimewaan yang diberikan Presiden Jokowi,” kata Luhut.
Luhut sadar, PDIP memang memprotes kenaikan harga BBM. Suatu hal yang selalu diprotes partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini selama 10 tahun menjadi oposisi di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Kenaikan bahan BBM itu, sebenarnya mengacu kepada undang-undang APBN-P yang sudah ada. Bahwa ditentukan di situ jumlah subsidi tertentu. Jadi tidak dalam konteks naik turunnya rupiah. Tapi dalam konteks ini kita harus menjaga jumlah subsidi itu harus seperti itu,” jelas Luhut.
Pernyataan keras Luhut itu menjawab pandangan Effendi Simbolon saat berbicara dalam diskusi bertajuk ‘Ekonomi Penjajahan Era Jokowi-JK’ di press room DPR RI, Selasa (31/3).
Dalam kesempatan itu, Effendi mengajak anggota DPR lain menggunakan hak angket atau hak bertanya soal kenaikan BBM kepada Presiden Jokowi. Usulan ini dia sampaikan karena menganggap pemerintah melanggar konstitusi dengan menyerahkan harga BBM kepada mekanisme pasar.
Selama ini, kata mantan cagubsu itu, kebijakan yang dilakukan pemerintahan Jokowi bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Minyak dan Gas. Pasal itu menyebutkan harga migas diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat.
“Mekanisme yang dianut bertentangan dengan konstitusi. Tidak boleh komoditas strategis dilepas ke pasar,” ujar Effendi.
Usulan penggunaan hak angket ini baru mulai diluncurkan Effendi. Dia mengharapkan anggota Dewan lain mendukung usahanya ini. Apalagi, ucap dia, sejak kenaikan harga BBM yang pertama pada November 2014, pemerintah tak sekali pun menjelaskan kepada anggota Dewan soal alasan naik-turunnya harga BBM.
“Saya akan mengajak teman-teman. Walau agak pesimistis, tapi coba usaha demi kepentingan rakyat,” tutur anggota Komisi Energi ini.
PT Pertamina kembali menaikkan harga BBM jenis Premium dan solar pada Sabtu, 28 Maret 2015. Harga Premium naik dari Rp6.800 menjadi Rp7.300 per liter. Sedangkan harga solar naik dari Rp6.400 menjadi Rp6.900 per liter.
Kenaikan ini merupakan yang kedua kalinya sejak Jokowi memimpin pemerintahan pada Oktober 2014. Kenaikan pertama terjadi pada November 2014. Meski, pada Desember 2014, pemerintah pernah kembali menurunkan harga BBM bersubsidi.
Dalam kesempatan itu, Ekonom senior Kwik Kian Gie, menilai kabinet pemerintahan Jokowi sesungguhnya tidak layak disebut Kabinet Kerja. Namun, lebih tepat disebut Kabinet Saudagar.
Karena faktanya, menurut Kwik, dalam mengelola kebutuhan hajat hidup orang banyak, pemerintah selalu saja mencari untung.
“Sekarang pemerintah ambil untung dari transaksi impor bahan bakar minyak dan LPG. Setelah itu menyusul impor pangan dan pemerintah juga cari untung dengan cara menarik pajak impor. Itu kan Kabinet Saudagar namanya,” kata Kwik.
Terjebaknya pemerintahan Jokowi jadi Kabinet saudagar menurut mantan Kepala Litbang DPP PDIP ini, disebabkan karena di belakang Jokowi-Jusuf Kalla ada sekelompok pengusaha yang dari awal memback-up Jokowi-JK saat kampanye pilpres 2014 lalu.
“Jauh sebelum Jokowi-JK jadi presiden dan wapres, masa-masa kampanye pasangan ini jelas-jelas didukung oleh sembilan Taipan. Informasi tersebut tersebar demikian luasnya,” ungkap Kwik.
Targetnya lanjut Kwik, jika Jokowi-JK menang, maka presiden bisa didikte oleh sembilan Taipan tadi.
“Karena itu, saya menantang PDIP agar membantah informasi sembilan Taipan yang memback-up Jokowi-JK itu dengan sekuat-kuatnya,” saran Kwik.
Kalau tudingan tersebut tidak dibantah, lanjutnya, berarti PDIP membiarkan Jokowi melanggar konstitusi.
Kwik menuding Jokowi telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi. Pasalnya, presiden yang dikenal dengan sapaan Jokowi itu telah menyerahkan harga BBM kepada mekanisme pasar.
Kwik mengatakan, pelanggaran atas kosntitusi yang dilakukan Jokowi sudah sangat terang karena menyalahi pasal 33 UUD 1945. “Buat saya sudah terbukti Presiden Jokowi melanggar konstitusi,” kata Kwik dalam diskusi yang juga dihadiri politikus PDIP, Effendi Simbolon dan pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy itu.
Kwik menjelaskan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan pasal 28 ayat (2) UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas yang membuka jalang bagi liberalisasi harga BBM. Sebab, penentuan harga BBM diserahkan ke mekanisme pasar.
Karenanya MK membatalkan UU itu lantaran dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Namun, kata Kwik, justru sekarang pemerintahan Jokowi memutuskan harga BBM berdasarkan mekanisme pasar.
“Apakah Jokowi presiden pertama yang memberlakukan liberalisme total seperti ini? Iya. Presiden-presiden sebelumnya tidak ada yang berani. Inilah pertama kali dalam sejarah republik ini bahwa harga bensin untuk rakyat Indonesia ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar,” ujar menteri di era Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati itu.
Karenanya Kwik mengisyaratkan bahwa pelanggaran atas konstitusi itu sudah membuka pintu untuk memakzulkan Jokowi dari kursi kepresidenan. Meski demikian Kwik mengakui bahwa memakzulkan presiden bukan hal mudah.
“Seperti kita ketahui seorang presiden sangat sulit untuk di-impeach (dimakzulkan, Red). Tetapi yang paling menonjol untuk bisa di-impeach ada dua, yang pertama kalau melakukan tindak kriminal sangat berat. Kedua, kalau melanggar konstitusi,” jelasnya. (bbs/fat/jpnn/val)
