BINJAI, SUMUTPOS.CO – Fraksi Gerindra DPRD Binjai menyoroti target pendapatan asli daerah (PAD) 2025 yang turun dari tahun anggaran 2024. Mereka menyoroti hal itu pada kesempatan pengesahan R-APBD 2025 dalam rapat paripurna yang dibuka Wakil Ketua DPRD Binjai, Hairil.
Rapat sejatinya digelar Jum’at (29/11/2024), namun tertunda dan kembali dibuka Sabtu (30/11/2024) sore serta berakhir pukul 19.30 WIB.
Ada 7 fraksi di DPRD Binjai. Mereka menyampaikan pandangannya masing-masing. Salah satunya Fraksi Gerindra.
“Fraksi Gerindra menilai, R-APBD 2025 Pemko Binjai tidak berpihak kepada masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah, khususnya UMKM. Hal ini bisa kita lihat dari minimnya alokasi anggaran pada Dinas Koperasi dan UMKM yang kurang lebih hanya Rp4 miliar,” kata Anggota Fraksi Gerindra, Ronggur Simorangkir, Minggu (1/12/2024).
“Padahal kita sama-sama mengetahui ada ribuan jumlah pelaku UMKM yang sangat membutuhkan sentuhan pemerintah, untuk penguatan dan pertumbuhan ekonomi rakyat kecil. Fraksi Gerindra berharap agar ada perhatian dari Pemerintah Kota Binjai bagi pejuang-pejuang UMKM,” sambungnya.
Fraksi Gerindra juga menilai, kinerja pemerintahan saat ini buruk. Bahkan, menjadi catatan kritis saat menyikapi turunnya target PAD tahun 2024 mendatang.
“Turunnya target pendapatan asli daerah pada tahun 2025 mendatang menjadi catatan kritis bagi Fraksi Gerindra terhadap buruknya kinerja Wali Kota Binjai, saudara Amir Hamzah. Di mana penurunan tersebut terjadi karena pemerintah kota setiap tahunnya tidak mampu mencapai target-target pendapatan yang sudah ditetapkan,” kata dia.
Memang realisasi PAD Pemko Binjai pada tahun 2022 dan 2023, selalu tidak memenuhi target. Bahkan capaian yang diperoleh juga tidak mencapai Rp1 triliun.
Seperti pada tahun 2022, realisasi PAD hanya 800-an juta lebih. Sedangkan pada 2023, realisasi yang didapat Pemko Binjai mengalami peningkatan jika dibanding tahun sebelumnya.
Jumlahnya sebesar 900-an juta lebih, capaian PAD yang diraih tahun 2023. Namun tetap saja, target 1 triliun lebih yang diproyeksikan Pemko Binjai tidak tercapai.
“Fraksi Gerindra mendorong agar kedepan Pemko Binjai lebih optimal dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam mengejar target pendapatan daerah,” serunya.
Menyikapi bencana, Fraksi Gerindra mendorong Pemko Binjai untuk pembangunan infrastruktur mitigasi bencana. “Hal ini sangat penting kedepan saat banjir melanda yang merendam ribuan rumah warga, Pemko Binjai tidak melulu hadir sebagai penyalur sembako. Tapi kedepan, harus hadir sebagai pemberi solusi dan melindungi rakyat,” ujar Ronggur.
Pengesahan APBD 2025 ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama, antara pemerintah kota dengan DPRD Binjai, yang ditandatangani langsung oleh Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, Wakil Ketua I, Juli Sawitma Nasution dan Wakil Ketua II, Hairil Anwar. Amir mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD yang telah menyetujui, dan memberikan saran serta masukan maupun rekomendasi yang menjadi bahan acuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.
“Terima kasih, dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat atas kerja sama yang telah dibangun selama ini. Persetujuan bersama ini menjadi langkah penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dia menyebut, APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2025 telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, yang mengatur secara khusus mengenai substansi dan tahapan penyusunan APBD, serta penegasan sinkronisasi kebijakan pemerintahan daerah dengan prioritas pembangunan nasional.
“Dan yang menjadi prioritas kita bersama ialah bagaimana program kegiatan yang diakomodir dalam APBD berpihak untuk kepentingan masyarakat, sebagaimana dalam visi pembangunan Kota Binjai Tahun 2021-2026 yakni mewujudkan Binjai yang lebih maju, berbudaya dan religius,” ujarnya.
Pemko Binjai menargetkan PAD tahun 2025 sebesar Rp1.011.502.196.896. Target itu turun dibanding tahun 2024 senilai Rp1.029.420.708.667, mengalami penurunan Rp17.918.511.771 atau 1,74 persen. (ted/tri)
