Rapat paripurna DPRD Kota Binjai dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 berlangsung panas. Fraksi Gerindra DPRD Binjai melontarkan sejumlah kritik tajam, bahkan mengusulkan hak angket terhadap Wali Kota Binjai.
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan menilai perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Sistem Kesehatan merupakan langkah strategis untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Binjai memberi catatan penting kepada wali kota, atas temuan auditor dalam perencanaan dan penganggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) tak rasional, yang berbuntut utang menumpuk puluhan miliar Rupiah.
Fraksi Gerindra DPRD Binjai menyoroti target pendapatan asli daerah (PAD) 2025 yang turun dari tahun anggaran 2024. Mereka menyoroti hal itu pada kesempatan pengesahan R-APBD 2025 dalam rapat paripurna yang dibuka Wakil Ketua DPRD Binjai, Hairil.
DPRD Kota Medan menyetujui Ranperda Barang Milik Daerah untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda). Sebab, Perda tersebut nantinya akan berfungsi untuk melindungi semua aset-aset Pemko Medan dari pihak tak bertanggungjawab.
MEDAN, SUMUTPOS.CO -Wakil Ketua DPRD Sumut dari Fraksi Gerindra, Parlinsyah Harahap, bakal terkena pergantian antar waktu (PAW) oleh partainya sendiri. Namun anehnya, proses PAW...
