SIANTAR, SUMUTPOS.CO – Munculnya sejumlah papan bunga di sekitaran Kantor DPRD Pematangsiantar, Jalan H Adam Malik, Rabu (1/3), mengundang perhatian warga.
Pasalnya, pesan yang terdapat di papan bunga tersebut, bentuk dukungan kepada Plt Kepala Dinas PUPR Pematangsiantar Junaedi Sitanggang, yang sempat menyebutkan, tidak ada kewajiban (kw) atau fee, untuk bisa mendapatkan proyek dari pemerintah.
Dari amatan wartawan, sedikitnya ada 10 papan bunga berjejer di pinggir jalan kawasan tersebut. Umumnya, isi papan bunga itu bertuliskan, ‘Mendukung pernyataan Plt Kadis PUPR Junaedi Sitanggang SSIP, proyek tanpa kw (Kewajiban) dan pungutan liar’. Adapun yang membuat papan bunga ini, berasal dari sejumlah elemen masyarakat.
Seperti dari Aliansi Rekanan Pengusaha, Aliansi Kontraktor Siantar, pemerhati Kota Pematangsiantar, Aliansi Mahasiswa Siantar, masyarakat antikorupsi, dan Pemuda Milenial Kognitif. Ada juga dari Aktivis Bersatu Siantar, Aliansi UMKM Siantar, serta elemen masyarakat lainnya.
Mencuatnya pernyataan proyek tanpa kw ini, berawal saat Junaedi menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi 3 DPRD Pematangsiantar pada 23 Februari 2023 lalu. Saat itu dia menegaskan, ke depan akan mengundang seluruh kontraktor untuk membicarakan pelaksanaan proyek.
Dan Junaedi menegaskan, tidak ada kw atau pungutan liar (pungli) kepada kontraktor maupun pengusaha. Nah, pernyataan ini kemudian mendapat beragam tanggapan publik. Ada yang mengaku tidak yakin bakal tidak ada kw untuk mendapatkan proyek. Ada juga yang mendukung pernyataan Junaedi tersebut.
Ketua BPC Gabungan Pengusaha Jasa Konstruksi (Gapensi) Siantar-Simalungun, Teddy Silalahi mendukung komitmen Junaedi, agar para pengusaha kontraktor dikumpulkan dan membahas tentang pekerjaan di Kota Pematangsiantar. Disinggung apakah ada kw selama ini untuk mendapatkan proyek? Dia menjawab sekenanya.
“Bagaimana ya? Kalau saya, memang langsung mendapat pekerjaan dari dinas. Kalau kw tidak ada. Nanti kalau saya bilang ada, buktinya tidak ada, seperti kuitansi dan lain-lain,” ungkap Teddy seraya tertawa.
Namun, Teddy tak menampik, ada juga kontraktor anggota Gapensi mendapatkan proyek atau pekerjaan dari pihak ketiga atau pihak keempat.
“Nah, pihak ketiga inilah yang ada isitiah kw. Seperti jasa atau fee. Soal besarannya, saya tidak tau. Nah, ini adalah cerita anggota di Gapensi. Soal dari mana dan bagaimana pihak ketiga ini bisa mendapat proyek pemerintah, dan kemudian diberi kepada pemborong, saya kurang tahu,” tuturnya.
“Kalau di Siantar, istilahnya kw. Kalau di daerah Jawa sana, istilahnya succes fee,” jelas Teddy.
Teddy pun enggan mengomentari lebih jauh soal kw tersebut. Namun apa yang dikatakan Plt Kepala Dinas PUPR Pematang siantar itu, harus didukung, terkait proyek tanpa kw ataupun pungli.
Sebagaimana diketahui, Junaedi merupakan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemko Pematangsiantar. Dia juga diberi amanah sebagai Plt Kepala Dinas PUPR Kota Pematangsiantar, karena Dedi Setiawan, mengikuti ujian asesmen di Kota Medan.
Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Pematangsiantar, Denny Siahaan, pun mendukung komitmen Junaedi.
“Saat beliau (Junaedi) menyebut ke depan tidak ada kw untuk mendapat proyek, kami sangat mendukung dan mengapresiasi. Semoga apa yang disebutkan terlaksana. Karena kami akan melakukan pengawasan,” katanya.
Saat ditanya apakah selama ini anggota DPRD mendapat jatah proyek dari pemerintah? Denny mengatakan, tidak ada mendapat proyek. (mag-7/saz)
