MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mendorong agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seluruh kabupaten/kota di Sumut tahun 2022, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurutnya, dengan meraih WTP berarti para pemegang kebijakan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya.
Hal itu disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD kabupaten/kota dan pembangunan infrastuktur di Hotel Santika Dyandra, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Selasa (31/5). Pada tahun 2021, Pemda yang meraih opini WTP sebanyak 26 termasuk Pemprov Sumut. Masih ada delapan Pemda yang masih menerima opini Wajar Dengan Pendapat (WDP) dari BPK.
Meskipun begitu, Edy memaparkan bahwa Pemda yang meraih opini WTP dari BPK terus meningkat. Pada tahun 2017 ada 14 Pemda meraih WTP, 17 Pemda WDP dan 3 menerima opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Tahun 2018 meningkat menjadi 18 Pemda WTP, 13 WDP dan 3 TMP. Pada tahun 2019 menjadi 21 Pemda WTP, 31 WDP. 2020 kembali meningkat menjadi 24 WTP dan 10 WDP.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut sendiri sudah delapan kali berturut-turut meraih opini WTP atas LKPD. “Ini (WDP) kan persoalan tidak bisa dipertanggungjawabkan, jadi pertanggungjawabkanlah, sehingga selesai urusan, yang seperti ini saya minta segera selesai, ” kata Edy.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak mengapresiasi atas opini WTP yang diterima Pemprov Sumut dari BPK. “Kemarin dari hasil penilaian BPK, Pemprov Sumut mendapat predikat WTP yang ke delapan, tepuk tangan dulu,” ungkap Panca, yang disambut tepuk tangan para hadirin.
Menurut Panca, agar seluruh kabupaten/kota ke depan meraih opini WTP diperlukan komitmen bersama. Jika tidak ada komitmen, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai. “Dibutuhkan keseriusan kita, kalau tidak, tidak pernah dapat,” ucap Panca.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Pangdam I Bukit Barisan Achmad Daniel, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Idianto, Kepala Perwakilan BPK RI Sumut Eydu Oktain Panjaitan, Kepala Perwakilan BPKP Sumut Kwinhatmaka, bupati dan walikota beserta Forkopimda kabupaten/kota.(gus)
