LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Keberadaan septic tank konvensional yang masih digunakan masyarakat, dinilai dapat mencemari air bawah tanah.
Hal itu disampaikan Bupati Deliserdang Ashari Tambunan pada peluncuran infrastruktur sanitasi, tahun anggaran 2016-2018, infrastruktur air minum untuk tahun anggaran 2017-2018, sekaligus meluncurkan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) pengelolaan air limbah domestik di Halaman Gor, Lubukpakam, Rabu (31/7).
Turut hadir acara peluncuran itu, Konjen Amerika Serikat Nanthan F, pihak Usaid Iuwash Plus (Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene Penyehatan Lingkungan untuk Semua) dan Kepala Seksi Wilayah I Direktorat PLP Kementerian PUPR, Nanda Lasro Elisabeth Sirait.
Pengoperasian UPTD PALD (Unit Pelaksana Teknis Daerah – Pengelolaan Air Limbah Domestik) diharapkan dapat menampung dan mengolah lumpur tinja hasil pengurasan sebelum dibuang ke lingkungan, agar tidak menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan.
Selanjutnya, lumpur diolah menjadi lumpur kering dan air olahan yang sudah aman dibuang, atau dimanfaatkan kembali menjadi pupuk.
Upaya itu didukung dengan program LLTT, yaitu suatu mekanisme pelayanan penyedotan lumpur tinja secara periodik atau terjadwal yang diterapkan pada sistem pengelolaan air limbah setempat yang diolah pada instalasi yang ditetapkan.
Adapun payung hukum yang mengatur sistem pengelolaan sanitasi, yaitu Perbup tentang LLTT no 18 tahun 2019, PERDA Retribusi Jasa Umum (Sedot Kakus) no 4 tahun 2018, dan Perbup tentang Pembentukan UPTD PALD no 8 tahun 2018.
Peresmian disaksikan yang mewakili Gubernur Sumatra Utara, Wali Kota Sibolga Syafri Hutauruk, mewakili Wali Kota Tebingtinggi, mewakili Wali Kota Medan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan para pejabat di Lingkungan Pemkab Deliserdang.
Bupati Ashari menegaskan, latar belakang peluncuran program tersebut, sesuai dengan pendapat para ahli bahwa septic tank konvensional (model lama-red) beresiko terhadap pencemaran air tanah. Jika sudah tercemar, maka akan merusak lingkungan dan tentu akan merugikan kesehatan kehidupan manusia itu sendiri.
“Septik konvesional ini selayaknya harus dirubah ke septic tank aman (standard Indonesia) yaitu harus kedap air, memiliki lubang kontrol, memiliki ventilasi dan tersedia pipa masuk dan keluar. Artinya, limbah tidak merembes secara langsung ke tanah namun sistem lantai betonisasi yang dapat menghempang pencemaran air tanah. Ini prinsip awal dan selayaknya kita semua memberikan perhatian,” ungkap Ashari.
Untuk membangun sanitasi aman itu, diakui Ashari membutuhkan biaya yang sangat besar. Sementara APBD Deliserdang terbatas, bahkan ironis yang terkadang harus mengalosikan infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat, alokasi peningkatan perekonomian rakyat atau alokasi tentang sanitasi.
Walau demikian, Pemkab Deliserdang harus merasa bersyukur yang telah mendapat bantuan tersebut, dan sudah dirasakan manfaatnya dari pemerintah pusat melalui kerja sama USAID IUWASH PLUS.
Dan akan memprogramkan program sanitasi ke tahun-tahun mendatang bagi masyarakat yang belum mendapatkan.
Menurut Ashari Tambunan, program LLTT dan pengoperasian layanan di Deliserdang diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi kota/kabupaten lain di Sumut, untuk melakukan pengelolaan air limbah domestik secara aman dan berkelanjutan. “Hadirnya UPTD PALD dan LLTT sebagai layanan sanitasi dan air limbah domestik yang aman dan ramah lingkungan dapat memutus sumber pencemaran limbah domestik ke badan/sumber air.
“Diharapkan dapat mewujudkan Deliserdang sebagai kabupaten yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Sementara Nanda Lasro Elisabeth Sirait, menegaskan pentingnya layanan sanitasi terpadu untuk mendukung upaya penyehatan masyarakat dan lingkungan di Sumut. “Kita tahu bahwa sarana sanitasi penting bagi kesehatan masyarakat dan kualitas hidup, terutama bagi anak-anak, dengan program LLTT masyarakat menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Sehingga bisa lebih produktif dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kementerian PUPR juga mendukung penuh pengoperasian UPTD PALD dan pelaksanaan LLTT untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030,” ujarnya.
Kadis PKP Deliserdang, H Khairum Rijal ST MAP menambahkan secara teknis pembangunan tanki septic yang aman tidak memandang jarak dengan permukiman, sebab dibangun sistem lantai betonisasi dengan biaya sekitar Rp2-3 jutaan.
Program tersebut menurutnya sudah disampaikan ke seluruh Kades untuk dapat disosialisasikan ke masyarakat Deliserdang.
Acara itu ditandai dengan penandatanganan prasasti berbagai pemakaian sarana air minum dan sanitasi, penyerahan kartu iuran secara simbolis, testimoni dari beberapa masyarakat penerima langsung manfaat program tersebut, peninjauan IPAL kawasan dan melihat stand pameran foto-foto proses pembangunan sanitasi di Deliserdang. (btr/han)
