Rencana relokasi 1.109 keluarga dari tiga desa di radius tiga kilometer dari kawah, yakni Sukameriah, Simacem, dan Bekerah bakal segera direalisasikan.
Namun, tetap saja hunian tetap (huntap) yang direncanakan masih belum jelas karena lahan yang dijanjikan telah ada oleh Pemkab Karo hanya isapan jempol.
Dan hal ini kembali dipertegas oleh pihak Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kapuskom Kementerian PU, Danis H Sumadilaga, mengatakan bahwa realisasi huntap tersebut masih terkendala oleh penentuan lokasi atau lahannya. Untuk lahan, dia menjelaskan bahwa sebelumnya terdapat dua opsi yaitu menggunakan lahan kehutanan, namun lokasinya agak jauh.
“Untuk itu, akan diupayakan oleh Bupati Kabupaten Karo, sekitar 25 hektar di radius 5-7 kilometer untuk hampir 1000 KK,” terang Danis saat dihubungi Jawa Pos (grup Sumut Pos) kemarin.
Selain itu, Danis juga menyebutkan bahwa terdapat sejumlah infrastruktur dan fasilitas umum rusak akibat bencana di Sinabung. “Ada sejumlah yang rusak, seperti jalan raya saat ini tertutup debu dan berbagai fasilitas umum seperti sekolah,” ujarnya.
Namun demikian, Danis mengatakan bahwa pemerintah belum mulai memperbaiki jalan dan infrastruktur yang rusak di sana karena masih dalam masa tanggap darurat. “Belum diperbaiki karena masih fokus ke tanggap darurat seperti relokasi warga,” imbuhnya.
Lalu, berapa biaya yang disiapkan untuk relokasi huntap tadi? “Anggarannya sekitar Rp60 miliar untuk huniannya untuk membangun kawasan tadi, tapi kalau ditambah fasilitasi kira-kira Rp67 miliar. Fasilitas yang dimaksud seperti fasilitas khusus dan fasilitas umum,” terangnya.
Soal lahan yang belum jelas bentuknya, Pemkab Karo melalui Bupati Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, telah berani-beraninya mengklaim memiliki lahan yang dimaksud itu. Kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Karo Jambi mengatakan telah memiliki 15 hektare dari 25 hektare lahan yang dibutuhkan. Namun, setelah hampir dua pekan kehadiran SBY di Karo, lahan yang dimaksud Karo Jambi itu belum ada juga.
Untuk masalah ini, pihak BNPB belum mau juga terbuka. Seperti sebelumnya, ketika dikonfirmasi BNPB enggan menjawab. Dan kemarin, saat konfrensi pers di Jakarta, BNPB juga tidak menjelaskan detail soal keberadaan lahan yang dimaksud. “Lokasinya untuk saat ini belum bisa dipublikasikan,” terang Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho.
Sutopo langsung beralih ke informasi setiap keluarga akan mendapat rumah seluas 36 meter persegi dan lahan seluas 100 meter persegi. Desain rumah tahan gempa dan dana pembangunannya sudah disiapkan. Diperkirakan, pembangunan bakal memakan waktu tiga sampai empat bulan. Sedangkan, para pengungsi yang tidak direlokasi akan mendapatkan dana cash for work sebesar Rp50 ribu per KK per hari.
Para pengungsi yang memiliki utang di bank juga akan mendapat keringanan untuk melunasi kreditnya dalam jangka waktu maksimal tiga tahun. Bantuan tersebut masih akan ditambah dengan beasiswa untuk anak-anak korban Sinabung. Anak usia SD akan mendapat beasiswa Rp1 juta per tahun, SMP Rp1,5 juta per tahun, SMA Rp 2 juta per tahun, dan mahasiswa Rp 2,1 juta per semester.
Pengungsi Tetap Dipulangkan
Tragedi awan panas Sabtu lalu membuat jadwal pemulangan 13.828 jiwa (4.639 KK) tertunda. Mereka baru akan dipulangkan dalam pekan ini, setelah kondisi Sinabung mulai stabil. Para pengungsi yang akan dipulangkan itu berasal dari 16 Desa yang berada di luar radius lima kilometer dari kawah Sinabung. Total pengungsi saat ini berjumlah 30.117 jiwa (9.388 KK) dari 32 Desa dan dua dusun.
Pengungsi dari 16 desa yang diperbolehkan pulang berasal dari Kecamatan Payung (Desa Cimbang, Ujungpayung, Payung, Rimokayu, Batukarang). Kecamatan Simpang Empat (Desa Jeraya, Pintunesi, Tigapancur). Kecamatan Namanteran (Desa Naman, Kutambelin, Kabayaken, Gungpinto, Sukandebi) dan Kecamatan Tiganderket (Desa Tiganderket, Kutambaru, Tanjungmerawa). (byu/dod/jpnn/rbb)
