KETERANGAN: Anthon Sihombing saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Bawaslu Binjai. Ia menuduh suaranya disedot oknum.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Nama-nama calon legislatif (caleg) Partai Golkar yang disebut-sebut lolos ke kursi DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara, telah dipublish Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut. Dari Dapil II Sumut, posisi Dr. Capt. Anthon Sihombing disebut mungkin akan digantikan oleh H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Menyusul pernyataan tersebut, Anthon Sihombing kemarin mendatangi Bawaslu Binjai. Ia melaporkan sejumlah dugaan kecurangan, yang membuat suara untuknya hilang separuh.
DIDAMPINGI puluhan pendukungnya, Anthon Sihombing mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Binjai di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Sumbermulyo, Binjai Timur, Kamis (2/5). Ke[ada Bawaslu, caleg DPR Ridari Dapil Sumut 3 ini menuding pimpinannya di partai berlambang pohon beringin berinisial ADK, telah menyedot suaranya.
“Kedatangan kami karena ada keganjilan terkait jumlah suara. Masak cuma 1.400 di Binjai? Saya taksir (suara) 3.000 lebih. Separuh hilang. Itu warga saja pada heran terkait perolehan suara saya. Padahal sudah sosialisasi berkali-kali. Dulu saja saya enggak jalan kemari, suara saya beribu lebih,” ujar caleg petahanan
nomor urut 2 ini usai perbincangan tertutup di ruang kerja Ketua Bawaslu Binjai, Arie Nurwanto.
Anton menduga, temuan C1 suara miliknya dihilangkan atau dikurangi. “Ini ulah dari Plt Partai berinisial ADK. Semua saksi dicakupnya,” cetus dia.
Dia mengaku kecewa atas ulah oknum pimpinan partainya. Menurut dia, oknum ADK diduga telah mencuranginya dan menghalanginya untuk dapat berkomunikasi dengan para saksi. “Saya yakin masyarakat memilih saya. Sebab masyarakat melapor kepada saya. Terutama saudara saya yang di Siantar dan Tapanuli. Ini ulah dari Plt ADK. Semua saksi dicakupnya. Ada acara pun, kita tidak diundangnya,” ujar dia.
Dia oknum pimpinannya itu terlalu berambisi untuk menjadi anggota DPR RI. Atas dugaan kecurangan tersebut. Anton meminta dilakukan penghitungan suara ulang.
Selain itu, ia juga berharap laporan ke Bawaslu Binjai segera diproses. Demikian laporan serupa yang juga dilayangkannya ke sebagian besar Bawaslu kabupaten/kota se-Sumut. “Saya sudah surati Bawaslu pusat. Jika langkah ini tidak ada hasilnya, akan kita bawa ke ranah hukum,” ujar dia.
Ketua Bawaslu Kota Binjai, Arie Nurwanto, yang dikonfirmasi mengatakan, ada permasalahan di internal perahu politik yang bersangkutan.
“Pada pertemuan tadi, dia membawa berkas bukti salinan C1 dan surat keberatan. Namun kami menyampaikan bahwasanya itu adalah permasalahan internal mereka, antara suara caleg nomor satu dan nomor dua,” ucap Arie.
Solusinya, Bawaslu Binjai menyarankan agar diselesaikan secara internal. “Untuk pelanggaran-pelanggaranya, kami minta tetap dipenuhi agar bisa kita buktikan. Yaitu syarat formil dan materil laporan,” pungkasnya.
Golkar Minta Anthon Sertakan Bukti
Ahmad Doli Kurnia, Plt Ketua Golkar Sumut, yang coba dikonfirmasi soal tuduhan Anthon Sihombing, tak bersedia memberi keterangan. Dihubungi berulangkali via seluler, ia tak mau mengangkat sambungan telepon meski terdengar nada terhubung. Begitu juga saat dikirimkan pesan konfirmasi dan dihubungi via layanan WhatsApp, Doli tidak menggubris. Padahal pesan tersebut terlihat masuk alias ceklis pada jaringan pribadinya.
Sumut Pos lantas mencoba konfirmasi ke internal Golkar Sumut melalui Sekretaris, Riza Fahrumi Taher. Riza mengaku sudah mendapat kabar tentang masalah ketuanya itu dari para sahabatnya. “Sudah mendengar dari beberapa kawan. Jadi begini, silakan siapa saja yang menemukan kecurangan melapor ke pihak-pihak kompeten. Itu hak yang bersangkutan. Dan harus disertakan bukti-bukti yang kuat,” katanya.
Kata Riza, jangan sekadar hanya melapor tanpa bukti objektif, yang pada akhirnya membentuk opini dan menghabisi karakter seseorang. “Jadi harus punya data-data akurat. Siapapun itu yang merasa dirugikan, silahkan karena itu dijamin UU dan konstitusi partai,” katanya.
Ketua Kosgoro’ 57 Sumut ini juga menyarankan Anthon Sihombing, agar menyelesaikan masalah ini di internal partai saja. Menurutnya ada mekanisme di internal partai guna menyelesaikan masalah dimaksud. “Seperti melapor ke Mahkamah Partai. Gak usah dulu keluar, ke Bawaslu, ke polisi dan ke mana-mana. Ini ‘kan tidak baik dilihat orang,” katanya.
Apakah Anthon Sihombing sudah pernah menyampaikan hal ini secara resmi ke DPD Golkar Sumut? Riza mengatakan, selama ini para caleg DPR RI termasuk yang berasal dari Dapil Sumut, tidak pernah ada yang mau koordinasi ke Golkar Sumut. “Masalah apapun ya, mau ini mau itu, tidak pernah mau koordinasi. Apalagi misalnya Anthon Sihombing, mana pernah dia mau datang ke kantor Golkar Sumut untuk koordinasi? Orang-orang dari DPP ini ‘kan menganggap kecil orang di daerah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut, Riza Fakhrumi Tahir kepada Sumut Pos, Senin (29/4) lalu, mengatakan Pemilu 2019 Golkar Sumut yakin memperoleh setidaknya 5 kursi di DPR RI.
Pada Pileg tahun 2014 lalu, kader Golkar yang duduk di DPR RI yakni Meutia Hafid dari Dapil Sumut I, H. Rambe Kamarul Zaman dari Dapil Sumut II, Dr. Capt. Anthon Sihombing dan Delia Pratiwi Sitepu, SH dari Dapil Sumut III.
Namun pada Pemilu 2019 ini, Golkar Sumut memperkirakan ada penambahan 1 kursi yaitu atas nama H. Adlin Tambunan dari Dapil Sumut I. Sedangkan Meutia Hafiz tetap lolos.
“Untuk Dapil Sumut II, kita perkirakan tetap 1 kursi dan tetap diisi pak Rambe Kamarul Zaman. Dapil Sumut III kita perkirakan tetap 2 kursi. Namun terjadi perubahan. Kalau dulu diisi oleh Delia Pratiwi Sitepu dan Dr. Capt. Anthon Sihombing, tahun ini posisi Anthon Sihombing nampaknya akan digantikan oleh H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung,” jelasnya. (ted/prn)
