TAPUT, SUMUTPOS.CO – Bupati Tapanuli Utara (Taput) mengaku sangat menyanyangkan diresmikannya Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi kelas II non TPI Pematang Siantar, di Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan oleh Menkumham RI Yasona Laply, baru-baru ini.
Pasalnya, pihaknya yang pertama mengusulkan agar pelayanan pengurusan paspor dan administrasi itu dipusatkan di Kecamatan Siborongborong.
Menurut Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan, Ditjen Imigrasi tidak menepati janji untuk mengalokasikan Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi kelas II non TPI Pematang Siantar yang sebelumnya di Siborong-borong, menjadi dipusatkan di Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.
“Semestinya jika ada kekurangan, kan bisa dibicarakan dan secara bertahap, saya terkejut ketika diresmikan di Humbang,” kata Nikson saat dihubungi Sumut Pos, Kamis (1/8).
Menurut dia, seharusnya pembangunan imigrasi itu dibangun dekat dengan Bandara Silangit. Karena sangat terjangkau dan hanya hitungan menit ke Bandara. Selain itu, nantinya pelayanan ke masyarakat sangat dekat, wisatawan terlayani cepat ter utama mancanegara atau domestik.
Namun harapannya pupus, ketika kantor UKK Imigrasi kelas II non TPI di Dolok Sanggul. Padahal, sudah dianggarkan pembangunan kantor imigrasi di Taput dan sudah selesai sesuai kesepakatan.
“Makanya kita usulkan di Siborongborong dan soal gedung sudah kita siapkan dan sudah selesai rehab. Itu semua sesuai kesepakatan bersama Ditjen Imigrasi,” katanya.
Nikson menceritakan, sebelumnya, pemerintahnya yang pertama mengusulkan kantor UKK Imigrasi Kelas II non TPI itu di daerahnya. Karena pelayanan ke masyarakat akan cepat, apalagi terhubung di tengah-tengah antara kabupaten tetangga. Di antaranya, Tobasa, Taput, Humbahas, Tapteng, Sibolga, Madina dan Nias.
Sehingga, lanjut dia, dari kedekatan itu, pemerintahnyapun bersedia kantor Imigrasi dipusatkan di Siborong-boborong dengan anggaran pembangunan kantor dibuat. Dan itu pun sudah selesai dan tinggal diresmikan saja. Menurut Nikson, pengalokasian kantor UKK Imigrasi ini, ternyata sempat tarik menarik antara pemerintahnya dengan Ditjen Imigrasi sekaitan persediaan SDM, Hardware yang disarankan oleh Ditjen Imigrasi.
Sebab, Ditjen Imigrasi menyarankan agar pemerintahnya selain tidak menyediakan bangunan kantor saja, melainkan juga menyediakan SDM dan sarana prasarana yang jika dihitung menelan biaya mencapai Rp6 miliar. Namun saat itu, Nikson meminta ke Ditjen Imigrasi agar biaya tersebut ditangulangi bersama. Dan itupun, akhirnya menuai kesepakatan bersama-sama.
“Sempat saya bilang, tidak sanggup. Kalau hanya kantor bolehlah kita sanggup membangun. Makanya kita bangun kantor imigrasi di Siborong-borong, tepatnya di samping kantor koramil,” papar Nikson.
“Gimana kalau biaya hardwarenya dibagi dua dengan kantor imigrasi mungkin lebih ringan biayanya,” ujarnya menceritakan.
Namun, di tengah jalan melihat dan mendengar kantor imigrasi diresmikan, harapannya pun pupus. Di tengah jalan, ia menilai ada tetangga lain yang menyatakan siap dengan semua anggaran.
“Tapi ada baiknya, walaupun hanya gara-gara Hardware dan perlengkapan komputer serta laptop kita gagal. Pihak imigrasi maunya ngomong lagi ke kita. Biar kita diskusikan lagi bersama- sama,” tukasnya. (mag-12/han)
