DANAU TOBA: Para penari beraksi dalam Festival Danau Toba yang digelar beberapa waktu lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Kalangan dewan meminta pemerintah provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memberikan porsi anggaran lebih besar kepada lima daerah yang berada disekitar kawasan wisata Danau Toba. Hal ini terkait kecilnya Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) yang diberikan.
Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Sopar Siburian dan Juliski Simorangkir menilai jika lima kabupaten tersebut yakni Samosir, Humbang Hasundutan (Humbahas), Toba Samosir (Tobasa), Simalungun dan Karo adalah daerah yang memiliki potensi wisata andalan di provinsi ini. Sehingga perlu ada komitmen pemerintah terutama mendukung Danau Toba menjadi tujuan utama wisatawan mancanegara.
Menurut Sopar Siburian, ada beberapa alasan yang mengharuskan Pemprov Sumut memformat BKP yang sebelumnya bernama Bantuan Daerah Bawahan (BDB) lebih besar kepada lima daerah dimaksud. Salah satunya adalah karena pemerintah pusat sudah merencanakan membangun bandara di kawasan tersebut.
Dirinya juga menyebutkan, Menko Kemaritiman sudah memprogramkan dan mengintruksikan kepada Kementerian Perhubungan untuk membangun bandara di Kasawan Danau Toba, agar pariwisata Danau Toba jadi Kawasan Strategis Nasional sekaligus nominasi unggulan Geopark sesuai peraturan presiden.
“Dengan adanya rencana pemerintah pusat ini, harusnya Pemprov Sumut memberi perhatian khusus kepada lima kabupaten tersebut dengan membagi BKP lebih besar, bukan sebaliknya. Pemerintah pusat saja memberi perhatian khusus, kenapa kita tidak,” ujar Sopar kepada wartawan, Rabu (2/9).
Contoh lain seperti Kabupaten Humbahas, dimana berulang kali mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ini dapat dijadikan alasan untuk Pemprov Sumut memberikan BKP yang memadai untuk mengembangkan kawasan wisata seperti di Bakkara.
“Selain wisata alam, Bakkara itu merupakan daerah yang memiliki sejarah tidak hanya bagi rakyat Indonesia khsusunya generasi muda, tapi juga bagi wisata mancanegara. Sebab, daerah itu merupakan daerah kelahiran Pahlawan Nasional, Raja Sisingamangaraja XII. Sewajarnya Humbahas dan kabupaten lainnya di kawasan Danau Toba mendapat porsi BKP lebih besar. Jangan seperti Samosir, hanya Rp3 milyar,” kata politisi Demokrat in.
Sementara rekannya di Komisi D DPRD Sumut, Juliski Simorangkir mengatakan jika kelima daerah tersebut adalah bagian dari Sumut dan jangan ada kesan diskriminatif dalam pembagian BKP yang berasal dari APBD Provinsi. Begitu juga dengan politik balas budi, agar hal itu tidak dijadikan pertimbangan.
Pemberian BKP merupakan upaya untuk pemerataan pembangunan, sekaligus meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian, seluruh masyarakat dapat menikmati pembangunan yang diprogramkan dalam APBD Prov Sumut tanpa terkecuali.
“Sudah tidak masanya lagi kita bersikap maupun bertindak diskriminatif atau mengkotak-kotakkan masyarakat di daerah-daerah, karena semua kabupaten/kota yang ada di Sumut merupakan bagian dari kesatuan Provinsi Sumatera Utara,” terang Juliski.?
Juliski juga mengakui jika penetapan besaran BKP untuk kabupaten/kota tidak diatur secara detail. Tetapi hendaknya bisa dianggarkan sesuai pedoman yang telah dikeluarkan pemerintah yaitu Permendagri No 13/2006 yang dirubah menjadi Permendagri No 2/2011. (bal/rbb)
