BERSAMA: Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil disaksikan Wabup Deliserdang Zainuddin Mars, Ka Kanwil BPN Sumut Bambang Priono, dan Ka BPN Deliserdang Hiskia Simarmata, membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat, di Tanjungmorawa, kabupaten Deliserdang, Minggu (3/3).
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Sofyan Djalil mengatakan, program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Presiden RI Joko Widodo ke daerah-daerah, untuk memastikan hukum kepemilikan tanah rakyat dan pemanfaatannya.
“Presiden bagi-bagi sertifikat bukan untuk pencitraan. Kalau pencitraan, seharusnya memanggil rakyat dengan pembagian sebanyak 500.000 sertifikat setiap daerah yang dikunjungi. Tetapi ini kenyataan kan tidak, Presiden membagi sertifikat tidak sampai 10 persen dari total yang dikeluarkan kantor tanah yang dituju,”terang Sofyan didampingi Wakil Bupati Deliserdang Zainuddin Mars, Kepala Kanwil BPN Sumut Bambang Priono, dan Kepala BPN Deliserdang Hiskia Simarmata, di sela-sela pembagian 1.200 sertifikat kepada rakyat dan penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Gedung Puri PTPN II, Tanjungmorawa, Deliserdang, Minggu (3/3).
Disebut Sofyan, program Presiden Jokowi pada tahun 2017 telah keluarkan sebanyak 5,4 juta sertifikat. Sedangkan tahun 2018 menargatekan 7 juta, namun yang dikeluarkan 9 juta sertifikat. Dan tahun 2019 dengan target 9 juta sertifikat, diharapkan dapat menembus 11 juta sertifikat.
Sementara BPN biasanya hanya mengeluarkan dibawah 1 juta sertifikat dalam setahun. “Kita punya target menjadikan BPN lebih baik dan akan menyertifikan seluruh tanah milik masyarakat Indonesia. Kami punya target 2025, kalau Tuhan mengizinkan Insya Allah seluruh tanah di Indonesia akan didaftarkan dan disertifikatkan,” ungkap Menteri itu dalam sambutannya.
Sofyan juga menegaskan pentingnya kepemilikan sertifikat, yaitu untuk menghindari terjadinya sengketa tanah. Kemudian, untuk meminimalisir sengketa. Presiden juga memerintahkan BPN, agar secepat mungkin memproses pengeluaran sertifikat dan mendaftarkan seluruh tanah milik masyarakat.
Sebelumnya, Wabup Zainuddin dalam sambutannya mengapresiasi program Presiden Jokowi dalam pembagian sertifikat. “Progran sertifikat ini sangat baik bagi masayarakat. Mohon sampaikan salam kami ke pak Presiden, kami mendukung percepatan dan hendaknya lebih ditingkatkan pengeluaran sertifikat. Karena hak legal sertifikat tanah sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat,” kata Zainuddin Mars singkat.
Laporan Hiskia Simarmata menyebutkan, yang hadir dalam acara itu penerima sertifikat sebanyak 1.200 orang dan 300 peserta penyuluh PTSL dengan total hadir 1.500 orang.
Kegiatan PTSL tahun berjalan 2019 sudah keluarkan sebanyak 300 sertifikat, kegiatan redistribusi tanah tahun 2018 sebanyak 16 sertifikat, kegiatan konsolidasi tanah 80 sertifikat dan kegiatan PTSL 2018 sebanyak 804 sertifikat.
Sementara untuk target tahun 2019 terdiri dari, PTSL 45.000 peta bidang, realisasi 13.500 peta bidang. UKM target 900 bidang, redistribusi tanah target 2.000 bidang, realisasi 500 bidang. IP4T target 1.000 bidang, realisasi 100 persen Konsolidasi tanah target 200 bidang. BMN target 31 bidang, realisasi 100 persen dan pengadaan tanah untuk bendungan Lau Simeme 276 hektare.
Usai bagi-bagi sertifikat, rombongan Menteri ATR/BPN itu bersama Wabup Deliserdang meninjau kantor ATR/BPN Deliserdang yang baru diresmikan di komplek perkantoran pemkab, Lubukpakam. Diketahui dana pembangunan kantor itu bersumber dari hibah APBD Pemkab Deliserdang tahun 2018.(btr/han)
