HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Sejumlah anggota DPRD Humbang Hasundutan meminta pemerintah setempat untuk tidak membuat masyarakat semakin panik dalam menghadapi pandemi Covid- 19, dengan adanya kebijakan pemberlakuan lockdown terbatas.
Hal itu disampaikan Guntur Simamora, Manaek Hutasoit, Moratua Gajah, Bantu Tambunan, Marsono Simamora, Bresman Sianturi didampingi Wakil Ketua DPRD, Labuhan Sihombing, Selasa (31/3) di ruang rapat Sekretaris Dewan usai rapat terbatas terkait pengawasan kinerja pemerintah.
Dikatakan Guntur, DPRD mendukung pemerintah untuk penanganan Covid-19 di Humbahas dengan pemberian wedang jahe, masker dan pengadaan wastafel tempat pencuci tangan.
Namun diharapkan pemerintah tidak membuat kepanikan masyarakat dalam situasi Covid 19.
Menurut dia, saat ini pemerintah telah membuat kepanikan masyarakat Humbang Hasundutan atas diberlakukan lockdown terbatas. Sebab Humbahas masih aman biarpun tetap ada kewaspadaan. “ Kita lihat masih aman, tapi tetap waspada,” ucapnya.
Selain kepanikan, Politisi Partai Golkar, Manaek Hutasoit mengharapkan, pemerintah harusnya transparan terkait perkembangan informasi kasus virus Corona di Humbahas, sehingga masyarakat bisa lebih mengantisipasi terhadap virus tersebut.
“Harus terbuka dan transparan saat memberikan informasi perkembangan, bukan membuat lockdown yang kita rasakan ini sudah membuat kepanikan kepada masyarakat,” kata Manaek.
Menurut Manaek, keterbukaan informasi sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjadi lebih tahu kondisi di daerahnya ini yang sebenarnya. “Jika informasinya jelas, pasti masyarakat jadi lebih waspada dan hati-hati,” ujar dia.
Manaek mengaku, langkah yang diambil pemerintah saat ini dalam penanganan Covid-19, sudahlah sangat bagus dengan membagikan masker, wedang jahe dan memberikan tempat fasilitas pencuci tangan.
Namun Manaek mengaku heran, pembagian masker hanya dilakukan oleh Bupati bersama sejumlah seperangkat organisasinya (OPD) yang dilakukan secara marathon kepada masyarakat. Begitu juga dengan pemberian wedang jahe oleh seperangkat kerjanya.
Tanpa ada melibatkan DPRD untuk bersama-sama membagikan sehingga seolah-olah pemerintah yang berperan sendiri. “ Seolah-olah DPRD tidak ada, padahal kami juga ingin, tapi karena kami sebagai sifat pengawasan tidak bisa berbuat. Keluarga saya sendiri saja tidak dapat kebagian masker, jadi kita bingung kemana dibagikan dan kepada siapa,” ujar Manaek.
“Jadi alangkah baiknya bersama-sama melakukan hal ini, bukan hanya pemerintah saja yang tanggap soal Covid 19, kita juga. Dimasing-masing daerah pemilihan kita juga melakukan edukasi kepada masyarakat soal Covid 19, tapi kita tidak buat kepanikan kepada masyarakat,” timpal Guntur.
Pun demikian, lanjut Manaek, yang ia tahu harusnya pemerintah duduk bersama dengan DPRD membahas bagaimana dalam penanganan Covid-19 ini dilakukan secara cepat dan tepat. Dengan membahas anggaran untuk penanganan Covid-19.
“Tapi sampai sekarang kita belum ada bahas anggaran untuk Covid 19 ini,” kata Manaek.
Bukan menciptakan lockdown terbatas yang seolah-olah di daerah ini sudah menjadi situasi darurat pada Covid 19.
“Tanpa ada kajian yang tepat, padahal sudah ada larangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk tidak ada membuat lockdown tanpa ada kajian yang tepat,” timpal Guntur.
Ditambahkan, Bresman, pemerintah harusnya sudah cepat membuat program penanganan Covid 19 ini dengan menganggarkan alat sarana prasana kesehatan yaitu, rapid test dan disinfektan tablet.
Senada itu juga disampaikan oleh Labuhan soal penanganan cepat Covid 19 soal pengadaan rapid test dan disinfektan tablet. Menurut Politisi dari Partai Hanura, bahwa pengadaan itu sangat diperlukan dari di antara alat pelindung diri (APD) lainnya.
“Rapid test itu segera diadakan , jangan sampai anggaran wedang jahe dan patroli-patroli yang tidak jelas,” ungkap Guntur menimpa.
“Rapid test yang kita butuhkan, kalau termogan itu belum tentu apakah terjangkit itu hanya pengecekkan suhu tubuh,” tambah Labuhan.
Untuk penanganan Covid 19 ini, mereka mendukung pemerintah mengalokasikan anggaran namun tepat sasaran. “ Kita akan segera rapatkan ini dalam pembahasan anggarannya secepat mugkin,” seru mereka.
Menanggapi itu, Kepala Dinas Kominfo, Hotman Hutasoit sebagai juru bicara pemerintah mengaku tidak dapat menjelaskan terkait kajian kebijakan lockdown terbatas. “Terkait kajian, saya belum sampai ke situ,”ucap Hotman saat dihubungi.
Disinggung, soal anggaran, Hotman menyebut pemerintah sampai saat ini belum menetapkan berapa jumlah anggaran yang akan dialokasikan ke penanganan Covid 19. Dikarenakan, pemerintah saat ini belum membuat keputusan peraturan tentang konsekuensi mata anggaran dengan dukungan situasi yang dihadapi.
“Apakah karena siaga darurat atau karena persoalan lainnnya dan ini masih digodok ditim anggaran pemerintah,” katanya.
Pun demikian, biarpun masih penggodokan mata anggaran untuk Covid 19 , pemerintah saat ini sudah mengeluarkan anggaran dalam penanganan Covid 19 dengan pembelian masker, wedang jahe dan alat pelindung diri (APD) yang diambil dari mata anggaran bencana tanggap darutat. “ Saat ini hanya pengadaan masker, wedang jahe termasuk dan pembelian alat pelindung diri dan pengadaan ini diambil dari tanggap darurat dari bencana,” bebernya.(des/han)
