Disperindag dan BBPOM Harus Ketatkan Pengawasan
MEDAN- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut (Diseperindagsu) dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) didesak untuk mengintensifkan pengawasan terhadap beras dan jajanan yang dijual pada masyarakat banyak. Desakan itu dikemukakan Fraksi Demokrat DPRD Sumut, melalui Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumut, Tahan Manahan Panggabean, Rabu (3/10).
Alasan Fraksi Demokrat adalah karena selama ini, ada sejumlah temuan beras dan jajanan yang diduga mengandung bahan beracun jenis arsenik di Sumut.
“Dinkes juga harus berperan selain Disperindagsu dan BBPOM kalau perlu berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Sebab, berdasarkan informasi yang kami terima, sekitar 35 persen beras impor dan jajanan anak-anak yang beredar mengandung arsenik maupun zat aditif yang berbahaya bagi kesehatan,” kata Tahan M Panggabean.
Dikatakannya, desakan tersebut juga telah disampaikan Fraksi Demokrat DPRD Sumut, pada sidang paripurna, penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi atas rancangan perubahan APBD (P-APBD) Sumut tahun 2012.
Pandangan fraksi tersebut dibacakan Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Sumut M Yusuf Siregar, pada paripurna, Selasa (2/10).
Selain meningkatkan pengawasan oleh instansi terkait tersebut, lanjut Tahan, pihaknya juga meminta agar badan urusan logistik (Bulog) juga lebih selektif dalam melakukan impor beras.
Begitu juga dengan peredarannya, terlebih beras yang akan disalurkan kepada masyarakat dalam program beras miskin (raskin). Pasalnya, kata dia, jika produk berbahaya ini terus menerus beredar akan berdampak fatal bagi kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi produk yang mengandung zat berbahaya tersebut.
“Instansi terkait itu memiliki tanggungjawab besar untuk menyediakan produk makanan konsumsi yang aman dan sehat. Karenanya, jangan sampai masyarakat Sumut justru mengkonsumsi makanan yang tidak sehat tersebut akibat minimnya pengawasan oleh instansi terkait itu,” lanjut Tahan, yang juga Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumut. (ari)
