STABAT- Sebanyak 82 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Langkat telah beroperasi. Karenanya, Pemerintah Kabupaten Langkat akan melakukan inspeksi dan penilaian kesesuaian sebagai langkah untuk memastikan program makan bergizi gratis sudah berjalan sesuai ketentuan, memenuhi standar pelayanan, dan tepat sasaran.
Rencana inspeksi ini disampaikan Pelaksana Tugas Bupati Langkat, Tiorita br Surbakti saat memimpin Rapat Koordinasi Satuan Tugas MBG, Senin (2/11). Sekretaris Daerah Langkat, Amril yangnjuga Ketua Satgas MBG, turut mendampingi dalam rakoor tersebut.
Pelaksanaan inspeksi ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Daerah, serta Keputusan Bupati Langkat Nomor 463-42/K/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Langkat Nomor 463-29/K/2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Kedua regulasi ini menjadi landasan dalam memperkuat koordinasi dan pelaksanaan tugas Satgas MBG di Kabupaten Langkat, termasuk dalam memastikan operasional SPPG memenuhi indikator penilaian yang telah ditetapkan.
Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Langkat, Ali Ihsanul Huda juga turut mengikuti rakoor tersebut. Tiorita meminta seluruh jajaran Satgas MBG menyusun rencana kerja inspeksi secara terarah dan melaksanakan pengawasan secara optimal.
“Saya meminta Satgas MBG menyusun rencana kerja inspeksi SPPG. Pastikan operasional SPPG berjalan sesuai dengan 14 indikator penilaian yang telah ditetapkan,” tegas Tiorita.
Dia juga meminta camat berkoordinasi dengan Kepala SPPG di wilayah masing-masing, untuk memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan. Selain menekankan aspek pengawasan, Tiorita mendorong pengelola SPPG memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pangan.
Mulai dari sayur-mayur, buah-buahan, telur, daging, dan berbagai komoditas lainnya. Menurutnya, pemanfaatan bahan pangan lokal tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat.
Tetapi juga, membuka peluang ekonomi bagi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha lokal. Dalam rakoor juga terungkap bahwa 82 SPPG yang telah beroperasi itu memberikan MBG kepada 225.860 penerima manfaat.
Jumlah ini mencakup balita, peserta didik, ibu hamil, guru, serta tenaga kependidikan (tendik). Sekda Langkat menambahkan, inspeksi oleh Satgas MBG mencakup 14 indikator penilaian sebagai acuan untuk mengukur kesesuaian operasional SPPG.
Proses penilaian dapat dilakukan secara manual maupun melalui sistem daring. Melalui sistem tersebut, petugas dapat mengakses instrumen penilaian dan memperoleh rekomendasi hasil inspeksi secara otomatis.
“Inspeksi Satgas MBG mencakup 14 indikator penilaian. Penilaian skor indikator untuk inspeksi SPPG selain dapat dilakukan secara manual, juga dapat diakses petugas secara online. Rekomendasi hasil inspeksi akan otomatis langsung muncul,” jelas Amril. (ted)
