Program mingguan Pemerintah Kota (Pemko) Medan yang menjadi andalan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas, yakni Gotong Royong dan Sapa Warga, menuai kritik tajam dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi III DPRD Kota Medan, Godfried Efendi Lubis, secara terbuka mempertanyakan kejelasan sumber pendanaan hingga pola pelaksanaan kegiatan tersebut yang dinilainya janggal.
“Sumber anggarannya tidak jelas. Ini kegiatan misterius. Kita sudah pertanyakan di rapat Banggar saat pembahasan R-APBD 2027, tidak ditemukan nomenklaturnya,” ujar Godfried, Kamis (19/11/2026).
Sekretaris Fraksi PSI DPRD Kota Medan itu mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendalami persoalan pembiayaan Sapa Warga dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beberapa hari sebelumnya. Namun, penjelasan mengenai asal-usul dana kegiatan rutin mingguan tersebut dinilai belum memadai.
“Sudah kita tanya, setiap melakukan kegiatan Sapa Warga, dari mana uangnya. Kita tidak setuju kalau setiap melaksanakan Sapa Warga lalu Camat, Lurah dan Kepling yang dibebankan,” tegas Godfried.
Ia menilai, beban pembiayaan tidak semestinya dialihkan ke aparatur kewilayahan apabila tidak didukung kejelasan pos anggaran resmi.
Selain aspek anggaran, Godfried juga menyoroti teknis dan pelibatan unsur politik dalam agenda Sapa Warga. Ia mempertanyakan urgensi pelaksanaan kegiatan pada malam hari serta kehadiran salah satu fraksi DPRD Medan yang dinilai berulang.
“Apa urgensinya dilaksanakan malam hari, dan kenapa hanya melibatkan salah satu fraksi di DPRD Medan,” tanyanya.
Menurut Godfried, apabila Sapa Warga merupakan program resmi Pemko Medan, pelibatan unsur DPRD seharusnya berlangsung secara proporsional lintas fraksi, mengingat DPRD merupakan mitra sejajar pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Godfried mendesak Wali Kota Medan untuk menyampaikan penjelasan terbuka kepada publik terkait pertanggungjawaban pembiayaan Sapa Warga, termasuk rencana pelaksanaannya pada tahun anggaran 2027 agar berjalan transparan.
“Kita minta penjelasan pertanggungjawaban Wali Kota Medan. Biaya Sapa Warga dari mana. Untuk pelaksanaan 2027 pun patut transparan,” katanya.
Ia mengingatkan agar Pemko Medan tidak menggelar kegiatan di luar mekanisme serta aturan yang berlaku. Setiap program pemerintah, lanjut Godfried, harus memiliki pijakan hukum, nomenklatur yang jelas, serta pertanggungjawaban yang dapat diukur.
“Janganlah ada kegiatan siluman. Harus jelas kegiatannya dan pertanggungjawaban kegiatannya,” pungkasnya. (map/ila)

