Oleh: Dr. H. Hadi Widodo, Prof. Nelvitia Purba, M.Hum, Ph.D dan Dr. Ismed Batu Bara, M.H
Pukul 03.20 WIB, seharusnya menjadi waktu istirahat yang paling aman bagi anak-anak di lingkungan asrama. Namun, penggeledahan yang dilakukan oleh oknum aparat hukum pada salah satu pondok pesantren putri di Sukoharjo pada 27 Oktober 2026 justru menyisakan tanda tanya besar di ruang publik? Pilihan waktu operasional tersebut menuntut kejelasan argumen taktis dari aparat penegak hukum. Sejauh mana urgensinya? Seberapa tinggi ancaman yang dihadapi? Dan bagaimana skema perlindungan terhadap para penghuni di lokasi?
Inti dari persoalan ini terletak pada prinsip proportionality dan accountability dalam tindakan hukum. Kewenangan penggeledahan yang dimiliki aparat tidak serta-merta menggugurkan kewajiban moral dan legal untuk menghormati hak-hak sipil, terutama ketika tindakan operasional menyentuh kelompok rentan-anak-anak dan perempuan-di ruang privat mereka. Keberhasilan suatu penyidikan perkara pidana tidak boleh dibayar mahal dengan mengorbankan keselamatan serta trauma psikologis warga yang berada di lokasi penindakan.
Laporan awal Komnas HAM (1 November 2026) mencatat keberadaan 12 santriwati berusia 10-16 tahun dan empat ustazah saat penggeledahan berlangsung. Informasi tersebut diwarnai dugaan tindakan represif. Seperti pendobrakan pintu, penodongan senjata apidan intimadasi verbal. Terlepas dari proses pengujian kebenarannya, angka dan rentang usia tersebut mengonfirmasi bahwa standar perlindungan anak adalah isu konkret dan mendesak yang wajib dievaluasi dalam audit prosedur operasi ini.
Disisi lain, azas kepastian hukum menuntut agar setiap tuduhan diuji secara objektif. Pernyataan Komnas Perempuan per 2 November 2026 menyoroti dikotomi keterangan antara klaim intimidasi dari pihak pondok dan penjelasan kepolisian yang menyatakan operasional telah berbekal izin pengadilan, melibatkan Polisi Wanita (Polwan) dan disaksikan oleh ketua RT setempat. Perbedaan narasi ini hanya bisa dijernihkan melalui keterbukaan alat bukti: dokumen operasional, rekaman body camera (jika ada) dan kesaksian independen.
Perspektif keadilan juga tidak boleh mengabaikan hak-hak korban tindak pidana awal. Sebagaimana yang diklarifikasi Polri (1 November 2026), penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus perusakan, pembakaran dan pengancaman warung makan di Sukoharjo pada 12 September 2026. Pemilik usaha yang dirugikan berhak mendapatkan penegakan hukum secara tuntas. Oleh karena itu, pengusutan dugaan pelanggaran prosedur oleh aparat (secara internal/etik) dan pengusutan perkara pidana pokok harus berjalan beriringan secara imbang, tanpa melahirkan stigmatisasi kolektif terhadap institusi pesantren.
Dinamika penanganan perkara menunjukkan eskalasi yang patut dikawal publik. Pemberitaan media per 3 November 2026 mencatat adanya pergantian jabatan oknum Kapolres Sukoharjo dan penonaktifan empat oknum personel untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh Divpropam Polri. Isu adanya yang kurang senang dengan Kapolri baru juga mencuat.
Meski kepolisian menegaskan pergantian struktur belum menjadi simpulan akhir atas pelanggaran etik, langkah administratif ini harus dipahami sebagai komitmen awal. Pembuktian pelanggaran tetap membutuhkan pemeriksaan berlapis, transparansi putusan dan kejelasan sanksi.
Evaluasi Penerapan KUHAP Baru
Aspek hukum dari kasus ini menjadi sangat krusial mengingat Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP sejak 2 Januari 2026. Ketentuan Pasal 147 KUHAP Baru secara eksplisit menjamin hak-hak perempuan dan kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum, mengamanatkan perlakuan yang humanis, bebas dari intimidasi dan jaminan perlindungan dari tindakan merendahkan martabat.
Dalam konteks operasional di lapangan, mandat UU ini tidak boleh sekadar menjadi jargon normatif, melainkan diartikulasikan ke dalam Standard Operating Procedure (SOP) yang ketat:
1. Kehadiran dan peran efektif Polwan. Kehadiran Polwan tidak boleh sekadar pemenuhan formalitas kualitatif. Melainkan harus memegang peran substantif sebagai pendamping utama saat interaksi dengan santriwati terjadi.
2. Jaminan privasi dan kelayakan. Pengondisian saat dini hari wajib memastikan santriwati diberikan waktu dan akses yang cukup untuk berpakaian secara layak dan menutup aurat sesuai keyakinannya sebelum penggeledahan fisik ruang asrama dimulai.
3. Deskredensialan alat negara. Penggunaan senjata api di lingkungan pendidikan anak wajib didasarkan pada strict necessity test (uji kebutuhan mutlak) untuk menghindari dampak psikologis merusak.
Rekomendasi Perbaikan
Untuk memulihkan kepercayaan publik dan mencegah rekrudensi kasus serupa dan perbaikan komprehensif diarahkan pada tiga pilar utama:
1. Transparansi dan akuntabilitas rantai komando (chain of command). Divpropam Polri bersama lembaga pengawas eksternal (Kompolnas, Komnas HAM, Komnas Perempuan) harus mengaudit secara menyeluruh seluruh rantai pengambilan keputusan-mulai dari perencanaan penindakan, pemberian instruksi operasional hingga pengawasan di lapangan. Apabila ditemukan pelanggaran yang melampaui batas etik (tindakan pidana seperti penganiayaan atau pengancaman berlebih), penanganan harus dilanjutkan ke ranah peradilan umum. Publik berhak menerima ringkasan eksekutif temuan ini tanpa membuka identitas anak.
2. Pemulihan psikososial berbasis indikator terukur. Pemerintah daerah melalui UPTD PPA harus mengambil alih skema pendampingan trauma (trauma-informed care) bagi santriwati dan pengasuh. Proses asesmen harus dilakukan secara terintegrasi agar anak-anak tidak berulang kali mengalami re-traumatization akibat pemeriksaan beruntun demi kebutuhan administratif semata. Indikator keberhasilan pemulihan adalah kembalinya rasa aman anak untuk tinggal dan tidur di lingkungan asrama, keberlanjutan proses belajar-mengajar tanpa stigmata negatif. Dan aksesibilitas bantuan hukum dan psikologis yang 100 persen bebas biaya bagi keluarga.
3. Pembenahan prosedur operasional terstandarisasi (SOP penindakan di lingkungan pendidikan). Polri perlu menerbitkan atau memperbarui pedoman teknis penindakan lhukum di lokasi khusus berasrama (seperti pesantren, asrama sekolah atau panti asuhan). Pembatasan penggunaan kekuatan (use of force) dan akuntabilitas audit auditif/visual (rekaman body-cam) harus diatur ketat. Kerahasiaan data atau rekaman yang diambil dari ruang privat perempuan harus dijamin hukum agar tidak bocor ke publik.
Penutup
Kehormatan institusi penegak hukum tidak diukur dari seberapa keras mereka menundukkan sasaran. Melainkan dari seberapa patuh mereka pada aturan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan saat menjalankan kewenangan. Pemulihan nama baik kepolisian serta rasa aman para santriwati berakar pada hal yang sama: transparansi tindakan, penegakan keadilan tanpa pandang dan jaminan bahwa anak-anak dapat kembali tidur dengan nyaman serta dapat menuntut ilmu dengan tenang. (*)
