Foto: SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
Wakil Gubernur Sumut Nur Azizah Marpaung berbincang kepada wartawan di ruang kerjanya di Kantor Pemprov Sumut, Senin (13/3), pada hari pertamanya bekerja sebagai Wagubsu.
Foto: SUTAN SIREGAR/SUMUT POS Wakil Gubernur Sumut Nur Azizah Marpaung berbincang kepada wartawan di ruang kerjanya di Kantor Pemprov Sumut, beberapa waktu lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Proses pembangunan proyek strategis Nasional yakni Jalan Tol Trans Sumatera terus dikejar penyelesaiannya. Untuk Jalur Kualanamu-Tebing Tinggi ditarget rampung pada April mendatang. Sementara untuk pembebasan lahan di Tanjung Mulia (Tol Binjai-Medan), dikejar tuntas pada Maret 2018, atau sebelum Lebaran.
Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Dr Hj Nurhajizah Marpaung mengatakan, dirinya menerima laporan bahwa pengerjaan ruas jalan tol Kualanamu-Tebing Tinggi tepatnya untuk seksi 7 yakni Sei Rampah-Tebing Tinggi sedang dalam proses. Ditargetkan pada April mendatang sudah bisa digunakan untuk memperlancar arus kendaraan yang diperkirakan masih akan terjadi penumpukan di lokasi Desa Pon hingga Sei Bamban sampai ke perbatasan Sergai-Tebing Tinggi.
“Targetnya April nanti sudah dibuka untuk Kualanamu-Tebing Tinggi. Kita berharap ini sesuai rencana dan bisa cepat digunakan. Apalagi perbandingannya (waktu tempuh) cukup signifikan jika menggunakan jalan tol,” ujar Wagub kepada Sumut Pos, Kamis (4/1).
Diakuinya, untuk ukuran tarif yang dikenakan tergolong tinggi, yakni sekitar Rp981 per kilometer untuk golongan I. Sedangkan untuk harganya sesuai golongan yakni Rp41 ribu untuk golongan I dari pintu tol Kualanamu menuju Sei Rampah. Dilanjutkan golongan II Rp61.500, golongan III Rp82 ribu, golongan IV Rp102 ribu dan golongan V Rp122 ribu dengan jarak yang sama.
Sedangkan terkait pembebasan lahan untuk jalan tol Medan-Binjai, lanjut Nurhajizah, saat ini ganti rugi kepada 378 Kepala Keluarga (KK) diberikan dengan pembagian perbandingan sebesar 70 persen untuk masyarakat penghuni, dan 30 persen untuk pemilik sertifikat dengan alas hak disebutkan dari Grant Sultan.
“Tetapi belakangan ada yang minta itu menjadi 60-40, karena ada yang mengaku juga kan punya Grant Sultan. Padahal sebenarnya kita tahu, kalau mengeluarkan sertifikat itu tentu ada dasarnya, ya Grant Sultan juga. Namun tidak bisa juga kita kesampingkan, karena itu juga masyarakat kita juga,” kata Wagub.
Foto: SUTAN SIREGAR/SUMUT POS Wakil Gubernur Sumut Nur Azizah Marpaung berbincang kepada wartawan di ruang kerjanya di Kantor Pemprov Sumut, beberapa waktu lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Proses pembangunan proyek strategis Nasional yakni Jalan Tol Trans Sumatera terus dikejar penyelesaiannya. Untuk Jalur Kualanamu-Tebing Tinggi ditarget rampung pada April mendatang. Sementara untuk pembebasan lahan di Tanjung Mulia (Tol Binjai-Medan), dikejar tuntas pada Maret 2018, atau sebelum Lebaran.
Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Dr Hj Nurhajizah Marpaung mengatakan, dirinya menerima laporan bahwa pengerjaan ruas jalan tol Kualanamu-Tebing Tinggi tepatnya untuk seksi 7 yakni Sei Rampah-Tebing Tinggi sedang dalam proses. Ditargetkan pada April mendatang sudah bisa digunakan untuk memperlancar arus kendaraan yang diperkirakan masih akan terjadi penumpukan di lokasi Desa Pon hingga Sei Bamban sampai ke perbatasan Sergai-Tebing Tinggi.
“Targetnya April nanti sudah dibuka untuk Kualanamu-Tebing Tinggi. Kita berharap ini sesuai rencana dan bisa cepat digunakan. Apalagi perbandingannya (waktu tempuh) cukup signifikan jika menggunakan jalan tol,” ujar Wagub kepada Sumut Pos, Kamis (4/1).
Diakuinya, untuk ukuran tarif yang dikenakan tergolong tinggi, yakni sekitar Rp981 per kilometer untuk golongan I. Sedangkan untuk harganya sesuai golongan yakni Rp41 ribu untuk golongan I dari pintu tol Kualanamu menuju Sei Rampah. Dilanjutkan golongan II Rp61.500, golongan III Rp82 ribu, golongan IV Rp102 ribu dan golongan V Rp122 ribu dengan jarak yang sama.
Sedangkan terkait pembebasan lahan untuk jalan tol Medan-Binjai, lanjut Nurhajizah, saat ini ganti rugi kepada 378 Kepala Keluarga (KK) diberikan dengan pembagian perbandingan sebesar 70 persen untuk masyarakat penghuni, dan 30 persen untuk pemilik sertifikat dengan alas hak disebutkan dari Grant Sultan.
“Tetapi belakangan ada yang minta itu menjadi 60-40, karena ada yang mengaku juga kan punya Grant Sultan. Padahal sebenarnya kita tahu, kalau mengeluarkan sertifikat itu tentu ada dasarnya, ya Grant Sultan juga. Namun tidak bisa juga kita kesampingkan, karena itu juga masyarakat kita juga,” kata Wagub.
