Menyoal permintaan Gatot supaya kasus bansos ditangani KPK, Tony menjawab santai. Menurut dia, boleh-boleh saja Gatot menyampaikan permintaan ini. Namun, sampai sekarang Kejagung belum mempertimbangkan permintaan itu.
“Karena, yang menentukan siapa yang menyidik itu bukan dia (Gatot), bukan tersangka,” tegas Tony. Dia menegaskan, tersangka itu tidak punya hak untuk minta disidik oleh instansi tertentu. “Jadi kami abaikan saja itu,” katanya.
Menyoal ada dugaan permainan jaksa dalam mengusut kasus ini, Tony mempersilakan saja. Menurut dia, ini merupakan salah satu alasan yang dicari-cari agar kasus ini tak ditangani Kejagung. Karenanya, dia menegaskan, apabila disebut ada permainan atau jaksa yang bertindak menyimpang laporkan saja. “Maka kami ringkus,” tegasnya.
Kejagung, sambung Tony, zero tolerance untuk pelanggaran jaksa dan pegawai kejaksaan.
Dikomfirmasi terpisah, Erry tak membantah kalau hari ini dirinya akan ‘digarap’ Kejagung. “Iya, saya akan dipanggil untuk menjelaskan. Tapi tupoksi sebagai Wagub Sumut. Karena tahun 2011-2012 saya ’kan belum di sini,” akunya.
Soal penangan kasus bansos yang menjadi garapan Kejagung juga diamini KPK. Hal ini diungkapkan Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi SP dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (4/8) malam. “Penanganan perkara di kejaksaan, pihak kejaksaan yang akan menangani,” kata Johan.
Selasa (4/8) siang Johan sendiri masih menyatakan bahwa kasus bansos Sumut lebih baik ditangani KPK. Namun setelah melakukan koordinasi dengan pihak Kejagung, keinginan itu ternyata tak bisa terpenuhi.
Ke depannya, lanjut Johan, KPK akan tetap berkoordinasi dengan pihak Kejagung terkait kasus bansos. Pasalnya, kasus tersebut berkaitan erat dengan kasus suap hakim PTUN Medan yang tengah digarap KPK. “Jadi ke depan, cuma koordinasi,” tegas Johan. (boy/dil/jpnn/prn/rbb)
