MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mencari penyebab kenaikan harga beras dalam beberapa bulan terakhir. Setelah sebelumnya mengecek langsung ke pasar, kini Pemprov Sumut bersama lembaga terkait meninjau langsung ke kilang-kilang padi.
Pemprov Sumut, Bank Indonesia, Satgas Pangan dan Bulog turun mengecek penyebab kenaikan harga beras. Pada kesempatan ini tim mengecek dua kilang padi yang terletak di Kabupaten Deliserdang. Hasilnya diketahui memang kilang padi kesulitan mendapatkan gabah.
Pada bulan Maret beberapa daerah di Sumut terkena banjir seperti di Sei Rampah termasuk Tanjung Morawa. Banjir tersebut membuat sebagian besar petani padi mengalami gagal panen, dan di daerah-daerah lainnya belum memasuki masa panen sehingga terjadi kelangkaan gabah.
“Permasalahannya beruntun, cuaca ekstrem, banjir juga khususnya sekitar sini sehingga ada gangguan produksi, ada juga kerusakan infrastruktur karena banjir mempengaruhi kuantitas panen,” kata Kabiro Perekonomian Pemprov Sumut Poppy M Hutagalung usai meninjau kilang padi di Desa Punden Rejo, Tanjung Morawa, Deliserdang, Rabu (4/10/2023).
Menurut Poppy, saat ini kondisinya sudah mulai membaik setelah langkah yang diambil pemerintah mengintervensi harga dan juga masuknya masa panen. Dia berharap harga beras terus stabil hingga hari-hari besar nasional.
“Dari dua kilang yang kita datangi harga gabah sudah turun ke angka Rp5.800 per Kg, di bulan Juli sampai September itu sampai Rp7.000, sehingga mau tidak mau beras juga naik, kita harap tetap stabil karena sebentar lagi akan ada hari besar,” kata Poppy.
Salah satu pengusaha kilang di Punden Rejo, Hadi mengatakan akibat banjir dan kegagalan panen kilang-kilang padi berebut gabah karena harus memenuhi permintaan pelanggannya. Ini yang membuat harga gabah meningkat karena beberapa kilang berani menaikkan harganya.
“Rebutan, jadi petani menjual gabahnya ke kilang yang berani pasang harga paling tinggi, kalau kita tidak beli pelanggan kita bisa marah, pindah ke kilang lainnya, mau tidak mau kita harus ikut menaikkan harga,” kata Hadi.
Walau ini banyak menguntungkan petani, Hadi berharap kondisi seperti ini tidak terulang lagi karena akan memberatkan konsumen. “Kami berharap harga gabah stabil kayak dulu, karena waktu langka kami juga banyak mengalami kerugian, ongkos produksinya gak nutup,” kata Hadi.
Sementara itu, Sekretaris DPP ESDM Yosi Sukmono mengatakan untuk mengantisipasi hal ini terjadi kembali perlu komunikasi yang kuat antara pemerintah, lembaga, petani dan pelaku usaha. Sehingga bisa diantisipasi sesegera mungkin sebelum berdampak besar ke masyarakat.
“Pemprov Sumut akan terus melanjutkan langkah-langkah strategis, kita harus solid lintas sektor termasuk KPPU, BI, Satgas Pangan, Bulog, petani dan pelaku usaha, ketika ada sesuatu yang kurang beres di sana, apa yang harus kita lakukan, kita bincangkan dan kita lakukan langkah bersama,” kata Yosi.(gus/ram)
